SUHU POLITIK DI LIMAPULUH KOTA NGERI-NGERI SEDAP: Mantan Anggota DPRD Meradang Ada Isu Temuan BPK

0
377
Sejumlah mantan anggota DPRD Limapuluh Kota periode 2004-2009 lakukan reuni, bahas soal temuan BPK yang konon dibahas di rumah dinas Bupati

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com-

Meminjam istilah politus Partai Demokrat almarhum Sutan Bhatoegana, satu pekan terakhir ini suhu politik di Kabupaten Limapuluh Kota benar-benar kondisinya ngeri-ngeri sedap.

Sejumlah politikus lokal termasuk pengamat politik lokal serta orang-orang lokal yang sedang belajar mencari panggung politik, heboh mengunjingkan kisruh hubungan Bupati Irfendi Arbi dengan Wakilnya Ferizal Ridwan yang terus menggelinding.

Bahkan, begitu panasnya suhu politik di ranah Luak nan Bungsu ini, sampai-sampai beberapa orang mantan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota periode 2004-2009 lalu, melakukan reuni membahas isu adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)) konon terkait keuangan daerah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh anggota dewan periode 2004-2009.

Adalah H.Ilson Cong,SE melalui media sosial WhatsApp group Luak Limopuluah memposting sejumlah anggota dewan priode 2004-2009 melakukan reuni soal adanya pembahasan temuan BPK di rumah dinas Bupati.

Reuni membahas temuan bpk  terhadap dewan periode 2004 sd 2009. Temuan tsb didapati  dari hasil rapat yg diadakan di rumah dinas bupati….kok rapat BPK diadakan dirumah dinas…emangnya itu kantor broo”. Begitu postingan mantan anggota DPRD Sumbar yang juga kompetitor pasangan bupati Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan pada Pilkada lalu di media sosial WhatsApp group Luak Limopuluah.

Terlepas apakah reuni atau pertemuan mantan anggota dewan itu bentuk ketidaksenangan para mantan anggota dewan 2004-2009 itu kepada Bupati, terkait adanya pembahasan soal temuan BPK di rumah dinas Bupati. Yang jelas, postingan bernada mempersoalkan adanya pertemuan di rumah dinas Bupati membahas soal temuan BPK itu menimbulkan reaksi dari mantan anggota DPRD yang sebagian besar diketahui adalah lawan politik Bupati Irfendi Arbi.

Lantas timbul pertanyaan, benarkah ada temuan BPK terkait soal keuangan daerah seperti yang dipersoalkan sejumlah mantan anggota DPRD Limapuluh Kota periode 2004-2009 itu?

Kemudian pertanyaan lainnya, apakah temuan BPK itu berkaitan dengan adanya isu rekomendasi BPK yang meminta kepada Bupati untuk menyampaikan secara tertulis kepada penegak hukum untuk menelusuri dan mengusut dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp. 8,2 Milliar lebih dianggarkan dalam APBD Kabupaten Limapuluh Kota pada tahun 2007. Entahlah! (est)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here