Sulthon: Penertiban Stasuin Kreta Api Bukittinggi urusan Kementrian BUMN RI

0
43

Bukittinggi.Dekadepos.com

Vice President PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI)  Divre II Sumatera Barat , Sulthon secara tegas mengatakan Penertiban Stasiun Kereta Api yang ada di Kota Bukittinggi “Bukan urusan pemko Bukittinggi,tetapi urusan Kementrian BUMN Republik Indonesia dengan penyewa aset milik PT.KAI,kalau ada masara kat yang komplen dengan penertiban yang akan dilakukan PT.KAI,silahkan kepa da Kementrian BUMN”,tegas Sulthon kepada wartawan di Bukittinggi, Senin (19/6) kemaren.

“Walikota Bukittinggi seringkali menelpon bahkan secara langsung me minta kepada PT.KAI menunda penertiban di stasiun Bukittinggi sembari me nyampaikan beberapa alasannya.Namun permintaan Walikota itu tidak bisa kita penuhi,karena penertiban yang dilakukan ini merupakan program Pemerin tah Pusat melalui kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan.Dan kita di daerah hanya sebagai pelaksana dilapangan”,kata Sulthon yang didampingi Menejer Pengamanan PT.KAI Divre II Sumbar,Asmar Yunus.

Dijelaskan,Program pembangunan Hotel,Balkondes dan Revitalisasi Mas jid Al-Mubaraq di Stasiun KA Bukittinggi,tidak merupakan program Pemko Bu kittinjggi,tetapi merupakan komitmen dan Kerjasama antara Kementerian Per hubungan dengan Kementerian BUMN dalam rangka pengaktifan dan pengem bangan Kereta Api di Sumatera Barat guna mendukung kota Bukittinggi  seba gai kota Destinasi Wisata Sumatera Barat.
Sebab dalam Program Kemeterian BUMN hadir untuk negeri,Ibuk Mente ri BUMN Rini Sumarno melalui anak Perusahannya PT.Patrajasa ingin memaju kan pariwisata Sumatera Barat,dan salah satunya melalui program pengaktifan kembali jalur Kereta Api yang pernah jaya di Sumatra Barat.ungkap Sulthon.

Untuk mendukung program itu,Kementerian BUMN memiiki Komitmen bersama dengan Kementerian Perhubungan Untuk pengaktifan kembali Jalur KA Padang-Padang Panjang-Bukittinggi dan payakumbuh.Dalam komitmen tu,Kementerian BUMN melalui anak perusahaanya PT.Patrajasa membangun sarana dan prasarana pendukung Stasiun Kereta Api,seperti Hotel,Balkondes dan khusus untuk Kota Bukittinggi juga melakukan Revitalisasi masjid Al Mubaraq  yang ada di Stasiun.

Sedangkan untuk,Reaktifasi KA dari padang panjang- Bukittinggi sampai Payakumbuh akan dilakukan oleh Kementerian perhubungan RI.Artinya Kemen terian BUMN melalui PT.Patrajasa lebih dulu membangun sarana dan prasara na sebuah stasiun KA moderen yang dilengkapi dengan Hotel dan balkondes. Setelah itu barulah dilakukan Reaktifasi KA oleh Kementerian Perhubungan. Dan itu sudah merupakan komitmen kedua Kementerian tersebut,jelas Sulthon

 

Kemudian,untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendu kung Stasiun Moderen itu,juga sudah ada skidul pembangunannya.Dalam ski dul yang disepakati PT.Patrajasa dengan kementrian BUMN,pada bulan Agus tus 2017 ini Stasiun KA Kota Bukittinggi sudah harus kosong,karena akan dimu lai pembangunan sarana dan prasarana Stasiun Moderen.

 

Guna mengosongkan lahan stasiun KA itu,diperintahkan kepada kami dari PT.KAI Divre II Sumbar,bahkan secara tegas dikatakan kepada kami harus bekerja sesuai Skidul.Makanya sebelum dikeluarkan Surat perintah (SP) pengo songan lahan PT.KAI yang dipakai masarakat secara sewa menyewa diatas su rat perjanjian,kita sudah berkali kali melakukan sosialisasi kepada masarakat penyewa tanah PT.KAI,namun tidak digubris.kata Sulthon menambahkan bagi masarakat yang pindah dan membongkar bangunannya secara sendiri akan diberi uang bongkar dan bukan uang ganti rugi.

Dibalik Sosialisasi itu,justru masarakat menolak untuk pindah,dengan penolakan itu,kita telah keluarkan SP 1 dan SP 2 kepada masarakat penyewa tanah milik PT.KAI.Namun sampai sekarang ini,masarakat penyewa juga tidak mengindahkannya.karena saat ini dalam situasi Puasa dan akan memasuki hari lebaran,kita masih memberikan kesempatan bagi masarakat untuk berlebaran. Makanya untuk menerbitkan SP 3 akan kita tunda 15 hari setelah lebaran.kata Sulthon.

Pada saat SP 3 telah diterbitkan nanti,penyewan tidak juga mengindah kannya,tentu secara terpaksa kita akan membongkar paksa bangunan bangun an yang masuk areal Stasiun Bukittinggi.Sebab kita ditargetkan pada Agustus mendatang,semuanya sudah bersih dan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung stasiun moderen itu akan dimulai.
Untuk itu,kepada masarakat Penyewa tanah milik PT.KAI lebih baik seca ra kesadarannya sendiri untuk dapat membongkar bangunanya dan dilaksana kan sesuai dengan surat perjanjian yang pernah dibuat ,dari pada menentang apa yang telah dibuat dalam surat perjanjian sewa menyewa tersebut.Dan lagi Pemko Bukittinggi bersama DPRD juga tidak bisa berbuat apa-apa,karena yang dilakukan di Bukittingi ini Program pemerintah Pusat melalui Kementerian BUMN dan kementerian perhubungan yang dibanguun diatas tanah milik peme rintah.kata Sulthon.Jadi sekali lagi kami harapkan agar masarakat penyewa ta nah PT.KAI di Stasiun Bukittinggi untuk dapat mengosongkannya sesuai perjan jian yang dibuat  secepat mungkin,dari pada dibongkar secara paksa, tambah nya.( Aldo/Edis )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here