Tak Bayar Kompensasi, Final Cek Jaringan Sutet Dilarang Warga

0
102
Dua orang warga mewakili 56 orang pemilik tanah dan bangunan yang terkena jaringan Sutet di Kecamatan Payakumbuh Selatan layangkan surat protes ke PT.PLN

PAYAKUMBUH, dekadepos.com-

Sedikitnya, 56 warga pemilik tanah dan bangunan yang dilalui jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, melayangkan surat protes kepada pihak PT. PLN Cabang Bukittinggi.

Pasalnya, sampai saat ini, pihak PT.PLN belum membayarkan uang konpensasi terhadap tanah dan bangunan warga yang dilalui oleh jaringan SUTET milik PT.PLN.

“Saat ini, penarikan jaringan sudah selesai dilaksanakan dan beberapa waktu yang lalu telah datang petugas melakukan pengecekan, namun kami larang,” sebut Adek Hanafi, salah seorang perwakilan dari 56 warga yang melayangkan surat protes kepada pihak PT. PLN  ketika mengantarkan tembusan surat pengaduan ke Balai Wartawan Luak Limopuluah, Senin (13/11).

Tak tanggung-tanggung, surat pengaduan yang tembusannya disampaikan kepada Walikota Payakumbuh, Ketua DPRD Payakumbuh, Kejari Payakumbuh, Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, Kapolres Payakumbuh dan Dandim 0306-50 Kota serta Balai Wartawan Luak Limopuluah itu, juga ikut diketahui Ketua KAN XI Suku Limbukan, Yusfa Petera Budhi Dt. Paduko Tuan dan Ketua KAN Aua Kuning H. Yendri Bodra Dt. Parmato Alam serta Camat Payakumbuh Selatan,  Dony Prayuda.

“Tindakan warga untuk melarang pihak PT.PLN melakukan final cek sengaja dilakukan warga, karena hak warga untuk menerima kompensasi tidak kunjung dibayarkan sesuai dengan yang dijanjinkan sejak Desember 2016 lalu, ” ungkap Adek Hanafi.

Dinyatakannya, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 38 tahun 2013 tentang konpensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas saluran udara tegangan tinggi dan sluran udara tegangan eksra tinggi pada Bab II tentang pelaksanaan kegiatan konpensasi, intinya pemegang izin usaha penyedia tenbaga listrik dan pemegang izin operasional, wajib memberikan konpensasi atastanah, bangunan dan tanaman yang berada dibawah ruang bebas SUTT atau SUTET di lokasi tersebut.

“Atas dasar Permen diatas tidak ada alasan bagi pihak PT.PLN untuk tidak membayarkan konpensasi yang merupakan hak kami. Menurut informasi yang diperoleh konpensasi di wilayah Payakumbuh Timur telah dibayarkan, sementara warga Payakumbuh Selatan tidak mendapatkan informasi yang pasti dari PT.PLN kapan dibayarkan konpensasinya,” ulas Adek Hanafi.

Ditegaskan Adek Hanafi, pihak warga Payakumbuh Selatan sangat berharap kepada pihak PT.PLN untuk sesegeranya membayarkan kompensasi dimaksud. Kalau tidak dibayarkan, 56 warga pemilik tanah dan bangunan yang dilalui jaringan SUTET akan menempuh jalur hukum.

Terkait adanya tuntutan 56 warga Kecamatan Payakumbuh Selatan yang menuntut pembayaran kompensasi, pimpinan PT.PLN Cabang Bukittinggi belum berhasil dihubungi untuk konfirmasi. (est)  

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here