TERKAIT PENGADUAN OPAKAI KOMNAS HAM DATANGI WALIKOTA BUKITTINGGI

0
175
Ketua Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat Sultanul Arifin datangi Walikota Bukittinggi H. Ramlan Nurmarias.

Bukittinggi,dekadepos.com-

Walikota Bukittinggi H.Ramlan Nurmatias didampingi Asisten Administrasi Umum Setda. Kota Bukittinggi H. Zet Buyung menerima kunjung an silahtur rahmi Komisi Nasional Hak Azai Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sumatera Barat,di ruang kerja walikota,Kamis (14/9) kemaren.

Kunjungan Ketua Komnas HAM Sultanul Arifin beserta tiga orang anggo tanya meminta keterangan dari Walikota Bukittinggi yang merupakan tindak lanjut dari adanya surat yang dikirim Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indo nesia (Opakai) yang diketuai oleh Kumar Z Chan kepada Komnas HAM Sumbar beberapa waktu yang lalu.

Dalam keterangannya Walikota H.Ramlan Nurmatias menjelaskan, persoalan dari Opakai adalah Perdata, karena persoalannya adalah sewa menyewa. Asset yang dipakai sekarang oleh Opakai itu adalah asset milik PT Kereta Api In donesia dan Kebetulan tanahnya itu ada di Bukittinggi, jadi tidak ada hubungan nya dengan Pemerintah Daerah,jelas Ramlan Nurmatias.

Kemudian persoalannya dengan pemerintah Daerah nantinya adalah, apabila PT Kerata Api Indonesia akan membangun dan pemerintah yang akan mengeluarkan Izinnya dan itupun nanti akan disesuaikan dengan Perda yang ada, ujar Walikota Ramlan Nurmatias.

“Penyewa yang diakui PT Kereta Api Indonesia sebanyak 102 KK, mereka menyewa kepada PT Kereta Api Indonesia dan ketika ada pe nyewaan tersebut pemerintah daerah,tidak dilibatkan, dan sekarang pi hak PT Kereta Api yang menyewakan meminta kebali tanahnya, jadi jelas hubungannya adalah sewa menyewa,” tutur Walikota.

Sesuai dengan keterangan Sultanul Arifin, bahwa Komnas HAM merupa kan lembaga Independen dan tidak memihak dan mengambil kesimpulan sete lah dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang dilaporkan.

“Komnas HAM sebagai lembaga independen tidak memihak, jadi tidak serta merta langsung menerima bulat – bulat laporan tersebut kita butuh klari fikasi dan minta keterangan dari pihak – pihak yang dilapor kan,salah satunya adalah kedatangan kami menghadap Bapak Walikota Bukittinggi, kemudian kita juga akan bertemu dengan pihak PT Kereta Api dan kemudian warga, dan kemudian baru kita simpulkan apakah ada pelanggaran HAM atau tidak,” ujar Sultan.

“Kalau dari keteranga Bapak Walikota itu persoalan hukum dan murni persoalan perdata, kalau benar itu adanya, itu bukan termasuk pelanggaran HAM. Itu termasuk kepada pelanggaran hukum khususnya Hukum Perdata. Pe nyelesaiannya kalau tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme yang disepakati masing-masing pihak khususnya pihak pengadu, maka pihak Kereta Api kalau tidak mau misalnya mengikuti keinginan dari pihak pengadu mungkin bisa me nempuh jalur hukum, pelanggaran hukum perjanjian sewa menyewa termasuk kategori perdata maka namanya pelanggaran hukum Perdata, jadi kalau betul adanya persoalan hukum perdata HAM belum bisa masuk tapi kalau ada keke rasan dan konflik baru HAM bisa masuk ,” paparnya. (Edis)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here