TERKAIT TANAH KTP DI KETINGGIAN SARILAMAK: Lagi-lagi, Keluarga ABS Datangi Kantor BPN Limapuluh Kota

0
173
Lagi-lagi keluarga ABS datangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Limapuluh Kota

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com –

Perjuangan ahli waris Abu Bakar Sidik (ABS) untuk dapat kembali menguasai tanah miliknya yang terkena proyek Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP), yang rencananya tanah tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan komplek kantor Bupati atau Ibukota Kabupaten (IKK) Limapuluh Kota di Ketinggian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, ternyata belum berakhir.

Buktinya, Kamis, (9/11) ahli waris atau keluarga ABS kembali mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Limapuluh Kota, untuk menyampaikan tuntutan terkait tanah objek konsolidasi tanah perkotaan di Sarilamak, Harau. Yang sampai kini tidak jelas duduk penyelesaiannya.

Dihadapan Kepala Kantor BPN Limapuluh Kota, Emi Misra kelurga ABS menyampaikan tiga poin tuntutan, pertama tidak menerima adanya konsolidasi, kedua tidak menerima adanya tanah orang lain di atas tanah hak milik ABS dan ketiga terhadap tanah almarhum ABS yang 5 bidang sertifikat hak milik sebagaimana tersebut di atas dikelaurkan dari objek konsolidasi.

“Kami meminta keluarkan kami dari objek konsolidasi dan kembali seperti semula dan kami tidak tunduk dengan aturan konsolidasi dan kami tidak menerima orang lain di atas tanah kami. Kini diatas hak milik kami, justeru kami menjadi korban,” sebut Rini Anggraini, salah seorang ahli waris kelurga ABS, saat berada diruang Kepala BPN Limapuluh Kota.

Kepala BPN Limapuluh Kota, Emi Misra berjanji akan membawa hasil pembicaraan dengan keluarga ABS kepada Kanwil Sumbar. Kemudian dicarikan solusi terhadap persoalan dan tuntutan dari kelurga ABS.

“Kita akan bicarakan dengan Kanwil hasil pertemuan disini. Tentu persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh saya seorang, maka perlu peran bersama pihak-pihak terkait termasuk Pemkab,” sebutnya kepada wartawan.

ABS Serahkan Tanah untuk IKK

Seperti diberitakan sebelumnya, penyelesaian tanah KTP di Ketinggian Sarilamak milik ahli waris ABS sudah beberapakali dilakukan upaya penyelesaian dengan Pemkab dan pihak BPN. Namun usaha itu selalu gagal, malah ahli waris ABS beberapakali melakukan aksi protes lewat demontrasi dengan cara memblokir jalan masuk ke Lapas Anak dan Perempuan di Tarantang, Sarilamak. Tak hanya itu, ahli waris ABS dan pemilik tanah lainnnya, juga pernah mendatangi kantor ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk menyerahkan surat pengaduan atas adanya dugaan kongkalingkong terkait  tanah KTP tersebut.

Diakui ahli waris ABS bahwa, almarhum ayah menyerahkan tanah kepada Pemkab Limapuluh Kota, melalui proyek KTP semata-mata untuk pembangunan komplek kantor Bupati atau pusat Ibu Kota Kabupaten.

Namun, setelah program KTP berjalan, ternyata kantor Bupati tidak jadi dibangun di kawasan KTP tersebut. Sementara pemotongan tanah sebanyak 22,5 persen dari hasil program KTP sedianya akan dimanfaatkan untuk membangun fisik kantor bupati dan fasilitas umum lainnya, sampai sekarang tidak jelas kekeberadaanya.

“Almarhum  Abu Bakar Siddik, hanya rela dan bersedia menyerahkan tanahnya sebanyak 22,5 persen melalui KTP, hanya untuk rencana pembangunan kantor Bupati tersebut, bukan untuk dibagi-bagi kepentingan pribadi,” ungkap ahli waris ABS.

Ahli waris ABS menduga, bahwa hasil pemotongan 22,5 tanah KTP itu sudah banyak yang diselewengkan sejumlah oknum. Bahkan, ada juga dari beberapa orang keluarga kami yang semula tidak memiliki tanah di lokasi tersebut, ternyata telah terdaftar sebagai pemilik tanah.

“Padahal, sebagian besar tanah kami di lokasi KTP tersebut adalah kepunyaan almarhum orang tua kami Abu Bakar Siddik, yang sampai kini sertifikat aslinya masih kami pegang atau tidak kami serahkan kepada BPN, sebagai bentuk tidak setujunya kami dengan program KTP tersebut” ulas Rini Anggrani.

Seorang pemilik tanah lainnya, Syaiful Dt. Bosa, juga mengatakan bahwa, kami pemilik tanah hanya setuju tanah kami diserahkan kepada pemerintah untuk rencanakan pembangunan kantor Bupati.

“Setelah tanah kami diambil 22,5 persen lewat proyek tanah KTP, ternyata rencana pembangunan kantor Bupati itu tidak jadi dilaksanakan di lokasi tersebut. Untuk itu, kami meminta tanah kami harus dikembalikan oleh Pemkab.” ujar Syaiful Dt Bosa.

Ditambahkannya, saat kepemilikan tanah di lokasi tersebut sudah banyak yang berpindah tangan dan sertifikatnya tumpang tindih.

“Agar tidak terjadi pertumpahan darah di lokasi tersebut, karena sudah banyak pihak yang mengaku memiliki tanah dengan berbagai alasan dan malah sudah ada yang memiliki sertifikat, maka kami minta Kejaksaan Negeri Payakumbuh segera mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang sejumlah oknum ini.” ujar ahli waris ABS dan Syaiful Dt. Bosa. (est)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here