TERUNGKAP DALAM KUNJUNGAN KERJA KOMISI B DPRD PAYAKUMBUH, YOGYAKARTA PUNYA 17 KAMPUNG WISATA

0
42

Yogyakarta, Dekade Pos –

Jika Kota Payakumbuh punya kawasan sentra Usaha Migro Kecil Menengah (UMKM) yang disebut kampung rendang di Lamposi, kampung tenun di Balai Panjang, kampung makanan ringan di Bulakan Balai Kandi dan kampung anyaman bambu di Limbukan. Ternyata, kondisi yang sama juga dimiliki oleh Kota Yogyakarta.

komisi-a-dan-b-dprd-payakumbuh-kunker-ke-pemko-yogyakarta

Bedanya, jika Payakumbuh punya empat kawasan kampung sebagai penyangga sektor pariwisata, namun di Yogyakarta sebagai daerah destinasi utama wisata di Indonesia, punya 17 kawasan perkampungan sebagai penyangga sektor pariwisata di daerah itu.

Hal itu diungkapan staf ahli Walikota Yogyakarta, Bejo Suarno, didampingi sejumlah stafnya kepada rombongan Komisi A dan B DPRD Payakumbuh yang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah tersebut, Selasa (21/11).

Menurut Bejo Suarno, dari 17 kawasan kampung penyangga sektor pariwisata tersebut, Yogyakarta mampu meningkatan Pendapatan Asli Daerah-nya atau (PAD) hampir 20 persen.

“ Potensi PAD dari 17 kampung pariwisata ini, mampu memberikan kontribusi 20 persen dari jumlah PAD Kota Yogyakarta yakni Rp 476.161.504.974,” ungkap Bejo.

Bejo Suarno mengakui, potensi wisata itu adalah wisata budaya, sejarah, pendidikan dan nostalgia. “Jumlah kunjungan wisata ke Yogyakarta terdiri dari wisatawan domestik dan mancanegara mencapai 3.250.681 orang dengan rata-rata lama tinggal di Yogyakarta 2,35 hari,” katanya.

Bejo juga mengatakan, perkembangan usaha penunjang sektor pariwisata di Yogyakarta, terdapat dari pendapatan hasil pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta pendapatan potensi wisata pameran dan potensi wisata minat khusus.

anggota-komisi-a-dan-b-dprd-payakumbuh-serius-mendengarkan-paparan-pejabat-pemko-yogyakarta-terkait-kebijakan-dan-regulasi-pemerintahan-dan-pembangunan-daerah-itu

Dalam kunjungan kerja dengan anggota Komisi B DPRD Kota Payakumbuh yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Yendri Bodra Dt Paramato Alam itu, Bejo juga mengungkapan soal penataan bidang pemerintahan, utamanya terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“ Pemko Yogyakarta, punya Dinas yang sangat unik dan tidak ada di dunia pemeriuntahan kota dan kabupaten manapun di Indonesia yakni Dinas Petarung. Artinya, Dinas Pengelola Tata Ruang atau disingkat Dinas Petarung. Kemudian Dinas Bangsat. Artinya Dinas Bangunan dan Aset Daerah,” sebut Bejo yang disambut dengan gelat tawan oleh rombongan Komisi A dan B DPRD Payakumbuh.

Sementara itu Ketua DPRD Payakumbuh, Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dalam sambutannya mengatakan bahwa, kunjungan kerja Komisi A dan B DPRD Kota payakumbuh ke Pemko Yogyakarta ini dalam rangka konsultasi dan shering tentang kebijakan Pemko Yogyakarta seperti bidang pariwisata, seni dan budaya untuk dapat dijadikan referensi bagi Kota Payakumbuh.

“ Hasil kunjungan kerja ini nantinya, akan kami aplikasikan di Kota Payakumbuh sebagai upaya membangun daerah,” ujar Yendri Bodra Dt. Parmato Alam.

Untuk mendalami lebih jauh tentang kebijakan dan regulasi-regilasi yang berhasil Pemko Yogyakarta, anggota Komisi B DPRD Payakumbuh Edwar DF dan Ahmad Ridha sempat mempertanyakan beberapa hal, utamanya soal dukungan masyarakat secara budaya bagi sektor pariwisata, UMKM,  termasuk soal regulasi tentang berkembangnya dunia pendidikan terkait kehadiran rumah kos-kosan.

Menjawab pertanyaan anggota Komisi B DPRD Payakumbuh, Bejo Suarno dibantu kepada sejumlah kepala SKPD terkait, menjelaskan dengan gamblang soal kebijakan-kebijakan pemko termasuk regulasi yang menjadi payung hukum atau pedoman bagi Pemko Yogyakarta dalam mengurus dan menjalankan pemerintahannya.

“Yogyakarta punya 17 kampung wisata, dimana UMKM-nya didukung dengan permodalan usaha. Perkembangan wisata tidak pernah memikirkan soal adat, namun menampung semua suku yang ada untuk perkembangan kota Yogyakarta. Artinya, Yogyakarta tidak ada membedakan berbagai suku bangsa, banyak anak-anak suku luar yang dibesarkan di Yogya, karena itu bagian dari pembangunan Yogya,” ujar Bejo.

Diakui Bejo, dalam penegakan Perda kebijakan Pemko Yogyakarta selalu mengedepankan persuasif. Setiap kelurahan punya Forum Pelopor Ketertiban, anggota forumnya melibatkan masyarakat yang memiliki tugas pengawasan terhadap rumah kos-kosan.

“ Sejah ini, keberadaan kos-kosan belum ada pendapatan bagi PAD, kecuali bagi kos-kosan yang memiliki lebih dari 5 kamar harus mengusus izin,” pungkas Bejo.

usai-kunjungan-kerja-komisi-a-dan-b-dprd-payakumbuh-foto-bersama-di-halaman-kantor-balaikota-yogyakarta-nan-terlihat-megah

Sepertinya, kunjungan kerja Komisi A dan B DPRD Payakumbuh ke Yogyakarta itu menjadi sangat berarti bagi lembaga DPRD setempat. Betapa tidak, dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Payakumbuh, Wilman Singkuan, meski kondisi kesehatannya belum begitu pulih, namun sebagai tanggungjawabnya kepada lembaga, daerah dan rakyat Kota Payakumbuh, kader Partai Demokrat itu berusaha mengikuti kegiatan kunker tersebut meski diatas kursi roda.(DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here