TUDING BUPATI IRFENDI ARBI LAKUKAN PRAKTEK JUAL BELI JABATAN: Wabup Ferizal Ridwan Telah Menabur Angin……

0
1008
Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, sampaikan adanya dugaan jual beli jabatan terhadap 16 pejabat Plt. Pernyataan itu disampaikan saat hearing dengan DPRD Limapuluh Kota

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com –

Siapa menabur angin, pasti bakal menuai badai. Setidaknya, ungkapan itu dikhawatirkan bakal dialami Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, setelah dia bicara blak-blakan dihadapan para wakil rakyat ketika diundang untuk heariang terkait kisruh yang terus terjadi di Pemkab Limapuluh Kota.

“ Saya memastikan telah terjadi praktik jual beli jabatan dilingkungan Pemkab Limapuluh Kota. Saya punya bukti-bukti untuk kasus jual beli jabatan tersebut dan siap menjadi saksi jika kasus ini bergulir ke aparat penegak hukum,” ungkap Wabup Ferizal Ridwan dihadapan Ketua DPRD Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, Sastri Andiko, Deni Astra dan sejumlah anggota dewan, serta pengurus paguyuban Gonjong Limo Pekanbaru yang diundang khusus oleh DPRD untuk datang menyaksikan heriang yang digelar DPRD bersama Wakil Bupati Ferizal Ridwan.

Ketua LSM Lidik Krimsus RI untuk wilayah Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh, Rothman Uchok Silitonga, ketika diminta komentarnya terkait ungkapan Wakil Bupati Ferizal Ridwan, yang menyatakan telah terjadi praktik jual beli jabatan dilingkungan Pemkab Limapuluh Kota melibatkan Bupati Irfendi Arbi, untuk segera dibuktikan.

“Untuk itu, LSM Lidik Krimsus RI mendesak pihak Kejari Payakumbuh dan Tipikor Polres Payakumbuh serta Tipikor Polres Limapuluh Kota untuk mengusut kasus dugaan jual beli jabatan ini,” desak Rothman Uchok Silitonga.

Menurut Rothman Uchok Silitonga, pernyataan Wakil Bupati Ferizal Ridwan yang menyatakan bahwa, dua kali terjadi kegiatan mutasi dilingkungan pemkab Limapuluh Kota, telah terjadi praktek jual beli jabatan dan dia mengaku punya bukti untuk kasus itu, bahkan Ferizal Ridwan memastikan bahwa terhadap 16 orang pejabat pelaksana tugas (Plt) yang saat ini menjabat hasil praktek jual beli jabatan.

“Bahkan, Wakil Bupati Ferizal Ridwan mengaku beberapa pejabat bersedia untuk menjadi kasus tindak pidana jual beli jabatan ini. Tentunya, tidak sulit bagi penegak hukum untuk mengungkap terjadinya dugaan kasus jual beli jabatan seperti yang dituduhkan Wakil Bupati Ferizal Ridwan tersebut,” ujar Rothman Uchok Silitonga sekaligus meminta pihak aparat penegak hukum segera memeriksa ke 16 pejabat Plt tersebut, terkait tuduhan adanya praktek jual beli jabatan itu.

Ketua-LSM-Lidik-Krimsus-RI-DPK-Limapuluh-Kota-Payakumbuh-Rotman.

“ Meskipun secara hukum, orang yang memberi dan menerima suap dapat dijerat secara hukum, namun pernyataan terjadinya praktek jual beli jabatan itu sudah seharusnya dibuktikan,” ujar Rothman Uchok Silitonga.

Ditegaskan Rotman Uchok Silitonga, untuk membuktikan adanya dugaan suap dan jual beli jabatan dilingkungan Pemkab Limapuluh Kota, LSM Lidik Krimsus RI akan melaporkan kasus itu kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumbar.

“LSM Lidik Krimsus akan melaporkan dugaan suap dan jual beli jabatan ini ke Kejati Sumbar, agar tidak ada fitnah dibalik isu jual beli jabatan ini,” tegas Rotman Uchok Silitonga.

Lebih jauh Rothman Ucok Silitonga mengatakan, terkait permintaan hearing oleh Wakil Bupati Ferizal Ridwan dengan DPRD setempat, ada yang memprediksi ada yang berusaha menyeret kisruh yang terjadi antara Bupati Irfendi Arbi dan Wakil Bupati Ferizal Ridwan ke ranah politik.

“Seharusnya, pasca dilakukannya penarikan SK dua pejabat eselon II dan dikembalikannya jabatan Sekda kepada M. Yunus oleh Wakil Bupati Ferizal Ridwan, kisruh yang terjadi di pemkab Limapuluh Kota dianggap sudah selesai,” ujar Rotman Uchok Silitonga.

sejumlah pejabat pemkab limapuluh kota hadir dalam hearing yang digelar DPRD

Namun, tidak demikian kenyataannya. Dengan adanya hearing Wakil Bupati Ferizal Ridwan dengan DPRD, justru dia menilai ada pihak yang berusaha memperkeruh kondisi yang mulai tenang dan kondusif.

Sekadar diketahui, isu terjadinya praktek jual beli jabatan dilingkungan Pemkab Limapuluh Kota, sebenarnya sudah ditiupkan jauh hari ketika Bupati Irfendi Arbi membuat kebijakan memutasi sejumlah pejabat eselon II.

Namun, isu adanya dugaan praktek jual beli jabatan itu memanas lagi setelah Wakil Bupati Ferizal Ridwan mengungkapan dugaan tindak pidana jual beli jabatan itu dalam hearing dengan DPRD, Kamis (23/8).

Irfendi Arbi Bantah Terjadinya Jual Beli Jabatan

Secara terbuka, dihadapan ratusan pejabat eselon II, III dan IV pada apel gabungan dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke 57 tahun 2017 di halaman eks kantor bupati di Payakumbuh, Rabu (25/1), dengan suara lantang, tegas dan berani Bupati Irfendi Arbi menyatakan, jika ada pejabat yang membayar untuk mendapatkan jabatan pada pelantikan 680 pejabat beberapa waktu lalu, tolong laporkan kepada dirinya.

“ Isu adanya praktik bayar membayar atau jual beli jabatan dalam pelantikan 680 pejabat eselone II, III dan IV itu telah merusak nama baik pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota. Untuk itu saya minta, kalau memang ada pejabat yang membayar untuk mendapatkan jabatan itu, tolong laporkan kepada saya atau kepada aparat penegak hukum,” pinta Bupati Irfendi Arbi.

Bupati Irfendi Arbi juga menekankan, dalam proses pelantikan pejabat eselon II, III dan IV yang baru lalu adalah gratis dan tidak ada terlibat praktek bayar membayar seperti yang diisukan itu. “ Sekali lagi saya tegaskan bahwa, tidak ada praktek bayar membayar dalam pelantikan pejabat. Jika ada pejabat yang terlibat bayar membayar akan saya pecat” tegas Bupati Irfendi Arbi.

Kepada ratusan anak buah yang hadir dalam apel tersebut Bupati Irfendi Arbi juga meminta seluruh anak buahnya untuk bekerja dengan baik, berani dan jujur untuk menegakan  kebenaran. ” Kalau tidak kita mulai dengan yang baik, kapan lagi kita akan tenang dan kapan lagi kita akan damai. Bermanfaat hendaknya hidup kita, karena hidup kita tidak hanya di dunia saja, ” ujar Irfendi Arbi.

Namun, herannya, meski Bupati Irfendi Arbi, sudah meminta agar kasus dugaan jual beli jabatan itu kepada penegak hukum, sejuah ini tidak seorangpun yang berani mengadu kepada penegak hukum, apalagi berani menyerahkan bukti-bukti kejahatan itu kepada penyidik.

Justru yang kini terjadi, pasca heboh dilantiknya dan dibatalkannya kembali dua pejabat eselon II dan sekda oleh Wakil Bupati Ferizal Ridwan, isu terjadinya praktek jual beli jabatan itu mengapung lagi kepermukaan. Malah, dugaan terjadinya praktek jual beli jabatan itu, diungkapkan langsung oleh Wakil Bupati Ferizal Ridwan. Sengajakah Ferizal Ridwan menabur angin… Entahlah! (esha tegar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here