Unjuk “ Taring “ Panwaslih Panggil 5 Komisioner KPU Payakumbuh

0
50

PAYAKUMBUH. Dekadepos.com.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Payakumbuh mulai menunjukkan “ Taringnya “ sebagai pengawas Alek Demokrasi di Payakumbuh, langkah tersebut dimulai Panwas dengan mengundang Komisioner KPU Kota Payakumbuh serta salah seorang calon Walikota yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada serentak tahun 2017.
Langkah tersebut dilakukan atas sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh yang telah meloloskan salah seorang calon Walikota yang dinilai masih bermasalah terkait perpajakan, sebab calon tersebut masih memiliki tunggakan hutang pajak kepada negara. Pemanggilan/undangan Klarifikasi kepada sejumlah Komisoner tersebut dilakukan pada Senin (31/10).

Menurut hemat pihak Panwaslih, seperti dipertanyakan lembaga pengawas ini waktu penetapan pasangan calon Walikota dan wakil Walikota beberapa waktu lalu, Salah satu pasangan Calon yang telah ditetapkan itu, tidak dapat diloloskan sebagai calon Walikota karena yang bersangkutan terganjal syarat mutlak yang diatur Undang-undang Pilkada yakni masih mempunyai tunggakan hutang pajak kepada Negara.

Sebelum melakukan Pemanggilan/undangan kepada Komisioner KPU, Panwaslih setempat sudah memanggil calon tersebut (Wendra Yunaldi. Red) untuk melakukan klarifikasi, terkait persoalan tunggakan hutang pajak yang menjadi batu penarung bagi pencalonannya sebagai calon Walikota itu.

Ketua Panwaslih Kota Payakumbuh, Media Febrina, kepada wartawan, Senin (31/10) membenarkan pihaknya telah memanggil terlapor 5 orang anggota KPU Kota Payakumbuh untuk diminta klarafikasinya karena telah meloloskan Wendra Yunaldi sebagai calon Walikota. “ Ya, benar, kita sudah memanggil terlapor 5 anggota KPU untuk klarifikasi terkait diloloskannya Wendra Yunaldi sebagai calon Walikota,” sebut Media Febrina.

Dikatakan Media Febrina, pemanggilkan ke 5 anggota KPU itu adalah wewenang Panwsalih untuk melakukan klarifikasi terkait persoalan tunggakan hutang pajak Wendra Yunaldi yang penilaiannya masih kontroversi antara Panwaslih dengan KPU. “ Sesuai aturan dan Undang-undang Pilkada, Paswaslih berpendapat bahwa, KPU tidak boleh meloloskan Wendra Yunaldi sebagai calon Walikota. Namun, pihak KPU berpendapat bahwa, tidak ada aturan yang dilanggarnya untuk meloloskan Wendra Yunaldi sebagai calon Walikota, karena yang bersangkutan sedang melakukan upaya hukum banding terkait hutang pajak yang dipersoalkan. Dan, lagi KPU mengaku punya alasan kuat untuk meloloskan Wendra Yunaldi, karena KPU RI sudah memberikan fatwa melalui surat resmi Nomor 562/KPU/X/2016,” sebut Media Febrina.

Diakui Media Febrina, Panwaslih hanya menjalan tugas dan wewenang yang diberikan Negara sebagai pengawas pemilu. Jika dalam penyelidikan dan kajian, memang ditemukan kesalahan prosedur oleh KPU untuk menetapkan Wendra Yunaldi sebagai calon Walikota, dan jika kesalahan itu tersangkut pidana dan administari maka kasus itu akan kita serahkan kepada pihak Gakkumdu Kota Payakumbuh dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta KPU.

“ Yang jelas, Panwaslih sedang melakukan kajian dan penelitian soal kasus ini. Jika nanti ada bukti kuat telah terjadi pelanggaran atau salah prosedur oleh KPU dalam penetapan Wendra Yunaldi sebagai calon Walikota, kasusnya akan kita tindak lanjuti. Untuk diketetahui sudah ada desakan dari Aliansi Masyarakat Payakumbuh untuk mempertanyakan kasus ini,” pungkas Media Febrina. (Esha Tegar Putra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here