Wako Payakumbuh Kembali Digugat

0
587

Payakumbuh, Dekadepos.com-

Setelah sempat kandas di Pengadilan Negeri (PN) Payakumbuh atas “Perjuangan” sejumlah masyarakat yang ingin menuntut agar Hak Mereka diganti rugi oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, kini mereka (para penggugat, red) kembali melakukan gugatan kepada Walikota Payakumbuh atas tanah mereka yang disebut belum menerima ganti rugi terkait pembangunan proyek normalisasi menuju Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bendungan Talawi di Kelurahan Taratak Padang Kampuang, Ompang Tanah Sirah, Kenagarian Koto Nan Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.

Menurut penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Khairus. SH dan Bakhtiar Arif Lubis. SH dari Kantor Advokat Khairus & Associates yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 81 Padang. Mereka memang kembali mengajukan gugatan atas ganti rugi tanah yang tak kunjung dibayarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Perkara tersebut terdaftar di PN Payakumbuh dengan Nomor Perkara 29/PDt.G/2017/PN Payakumbuh, perkara tersebut didaftarkan pada 12 Desember 2017 lalu. Menurutnya, gugatan tersebut dilakukan karena upaya mediasi tidak menemui titik terang.

Gugatan ganti rugi sekitar Rp46 Milyar lebih itu dilakukan penggugat, bermula dari adanya perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pengelolaan Sumber daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat yang akan melakukan pembangunan normalisasi Batang Lampasi kepada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

Pembangunan ini sendiri menggunakan dana APBD Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012. Hal ini tentunya disambut baik oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan melakukan berbagai persiapan dan kebutuhannya untuk mendukung pembangunan tersebut, diantaranya adalah penyediaan lokasi pekerjaan bahwa lokasi yang akan digunakan dalam pekerjaan pembangunan ini adalah di areal Batang Lampasi yang terletak di Kecamatan Payakumbuh Utara yaitu antara Kelurahan Payonibung dan Kelurahan Talawi yang dipinggirnya adalah tanah milik para penggugat yang diatasnya tumbuh berbagai jenis tanaman milik para penggugat.

Baca juga : http://www.dekadepos.com/gugatan-rp-83-milliar-terhadap-walikota-riza-falepi-mulai-digelar-pn-payakumbuh/

Dalam pekerjaan tersebut dibutuhkan akses jalan untuk memobilisasi peralatan dan material pembangunan yang mencapai 1000 M1 untuk kiri dan kanan tepi sungai, maka diperlukan partisipasi para penggugat dalam mendukung pembangunan tersebut dengan cara bersedia untuk menerima ganti rugi dari tergugat terhadap tanaman yang tumbuh diatas tanah milik para penggugat yang notabene akan digunakan sebagai jalan untuk akses mobilisasi sebagaimana dimaksud.

Menurut kuasa hukum para penggugat, para penggugat beberapa kali pernah diundang pihak pemerintah diantaranya membahas tentang penafsiran harga tanaman yang rusak dan tentang pembayaran ganti rugi terhadap tanaman milik para penggugat.

Baca juga :http://www.dekadepos.com/pemko-payakumbuh-digugat-81-milyar/

Pembayaran penggantian tanaman dilakukan kepada para penggugat pada kwartal I tahun 2013 yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah dan jenis tanaman yang ada yang pendataannya dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Pekerjaan pembangunan normalisasi Batang Lampasi ini dilakukan tepatnya pada bulan Nopember 2012 yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana PT. Tunggal Jaya Santika yang berdomisili di Pekanbaru dengan mase kerja selama 700 (tujuh ratus) hari kerja.

Pada awalnya, tanah milik para penggugat yang di atas tanahnya terdapat berbagai tanaman dan telah diganti rugi, oleh tergugat akan dikembalikan kepada para penggugat setelah pekerjaan pembangunan normalisasi selesai, tetapi sampai saat ini tanah milik para penggugat tersebut telah beralih fungsi menjadi akses jalan masuk yang cukup permanen.

Artinya, tanah milik para penggugat yang sebelumnya oleh tergugat hanya digunakan sebagai fasilitas akan normalisasi selesai, tetapi sampai saat ini tanah milik para penggugat tersebut telah beralih fungsi menjadi akses jalan masuk yang cukup permanen.

“ Gugatan kita lakukan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tanahnya terimbas Normalisasi. Saat dibangun dulu. Saya dengan dari klien saya, bahwa yang diganti hanya tanaman. Namun saat dibangun, tanah tersebut tidak diganti. “ sebut Khairus. SH, Kamis sore (18/1) usia sidang Perdana gugatan tersebut di PN Payakumbuh Kawasan Koto Nan IV.

Kahirunas juga memambahkan, Gugatan tersebut adalah murni perdata yang sifatnya personal. Terkait jumlah gugatan/ganti rugi yang mencapai 46 Milyar, pihaknya akan menegoisasikan jika keputusan hakim nantinya berpihak pada Masyarakat. “ Untuk angka-angka/jumlah ganti rugi akan kita negoisasikan jiak keputusan nanti berpihak pada masyarakat”. Tambahnya.

Untuk mempertahankan haknya, pada pertengahan Juli 2017 Para Penggugat melakukan aksi pemblokiran jalan masuk yang merupakan tanah PARA PENGGUGAT sendiri, karena Tergugat kembali melakukan lanjutan pekerjaan Normalisasi Batang Lampasi.

Humas pengadilan Negeri Payakumbuh, Agung Dermawan. SH membenarkan bahwa pada Kamis (18/1) Pengadilan Negeri Payakumbuh kembali menggelar sidang Perdana Gugatan terhadap Walikota Payakumbuh. “ Memang tadi kita gelar sidang perdana Gugatan, setelah sebelumnya Mediasi tidak berhasil. Untuk tergugat yang hadir tadi adalah Kuasa Negara dari Kejaksaan. Sidang berikutnya akan digelar minggu depan”. Sebutnya. (Est)