Wako Ramlan Nurmatias:“Hati-hati, Godaan Sangat Banyak”

0
67
Walikota Bukittinggi H.Ramlan Nurmatias tengah menyampaikan sambutannya pada pembukaan Sosiali sasi Program Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Bukitinggi di Auditorium UPT. Perpus takaan Nasional Proklamator Bung Hatta

Bukittinggi,dekadepos.com-

Walikota Bukittinggi H.Ramlan Nurmatias membuka secara resmi Sosiali sasi Program Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Bukitinggi yang bertempat  di Auditorium UPT.Perpustakaan Nasional Prokla mator Bung Hatta,Kamis (7/9).

Dalam sambutannya,Walikota Ramlan Nurmatias menyebutkan, semua pemberian yang diterima Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap Gratifikasi.Penerimaan gratifikasi dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ancaman hukumannya cukup berat yaitu pidana penjara seu mur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak satu milyar Rupiah.

Dikatakan,saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi senantiasa terus melaksa nakan prinsip – prinsip Good Governance dan Clean Government secara konsis ten dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerin tahan yang baik. Oleh karena itu Pegawai Negeri selaku penyelenggara Negara perlu memahami, mengetahui, mengendalikan dan bagaimana cara melapor kan Gratifikasi tersebut,ujar Ramlan Nurmatias.

Dan kegiatan yang diadakan ini,menurut Walikota Ramlan Nurmatias me rupakan rangkaian pelaksanaan amanat dari pada Perpres Nomor.55 Tahun 2012, dimana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Dae rah menjadi satu kesatuan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan korup si pada Kementerian / Lembaga, dimana Kabupaten/Kota membentuk tim ter padu yang koordinatif dan sinergis dalam melaksanakan fungsi pencegahan ser ta melaksanakan Sosialisasi yang terkait dengan gratifikasi, ujarnya.

Saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi telah membentuk unit Pegendalian Gratifikasi dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-149-2017 tanggal 13 April 2017 dan telah memiliki aturan tentang Internal Pengendalian Gratifikasi berupa Perwako Nomor : 18 Tahun 2016 Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

“Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong Pegawai Negeri atau Peja bat Negara bersikap tidak objektif, tidak adil dan tidak profesional sehingga pegawai atau pejabat tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, makanya saya tidak ingin hari ulang tahun saya dirayakan, karena nanti Bapak dan Ibuk akan memberi kado kepada saya,” ujar Walikota Ramlan.

“Godaan saat ini sangat banyak, untuk itu saya berharap agar berhati – hati dalam melaksanakan kegiatan, saya akan selalu turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan pekerjaan fisik yang Bapak dan Ibuk lakukan, hal ini agar sesuai dengan spesifikasi seharusnya,” tambah Ramlan.

Inspektur Bukittinggi Amri selaku panitia pelaksana mengatakan bahwa tujuan daripada sosialisasi ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai program pengendalian gratifikasi kepada Aparatur Pemerintah daerah serta bagaimana cara melaporkan gratifikasi kepada KPK RI maupun melalui unit pengendalian gratifikasi.

“Dengan sosialisasi diharapkan peserta memahami yang dimaksud deng an gratifikasi, program pengendalian gratifikasi serta unit pengendalian gratifi kasi dan cara melaporkan gratifikasi” tutur Inspektur Amri.

Adapun peserta daripada sosialisasi ini adalah berjumlah 250 orang ter diri dari pejabat eselon II dan III, Kepala SMP di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sera Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Bukittinggi dengan nara sumber Asep Rahmat dari KPK RI Jakarta. (Edis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here