Warga Segel Jalan RTH Bendungan Talawi

0
138

PAYAKUMBUH, dekadepos.com –

Satu persatu warga yang terkena dampak pembangunan proyek normalisasi Batang Lamposi menuju Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bendungan Talawi, Kelurahan Taratak Padang Kampuang, Ompang Tanah Sirah, Nagari Koto Nan Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, mulai melakukan protes.

Tak tanggung-tanggung. Sebagai sikap protes atas sikap semena-mena pemko yang telah mencaplok tanah milik warga untuk pembangunan jalan inspeksi sepanjang aliran Batang Lamposi sampai ke RTH Bendungan Talawi, tanpa memberi ganti rugi seperserpun kepada pemilik tanah. Akhirnya, Sabtu (18/3), warga memblokir dan menyegel jalan masuk ke objek wisata RTH Bendungan Talawi tersebut dengan cara memagarnya dengan kayu dan menempel spanduk bertulisan kecaman; “Tanah ini Diblokir/Disegel Warga. Karena Ganti Rugi Belum Tuntas.”

Menurut Zainal Sani, yang bertindak sebagai ketua kelompok dari 19 orang warga yang mengaku telah dirugikan atas pembangunan proyek jalan normalisasi Batang Lamposi itu menyatakan bahwa, mereka menuntut Pemko Payakumbuh membayar ganti rugi atas tanah mereka yang terpakai untuk pembangunan jalan dipinggir Batang Lamposi tersebut .

puluhan warga lakukan protes atas pembangunan jalan di sisi kiri dan kanan aliran Batang Lamposi

“ Dulu, sewaktu pembangunan normalisasi Batang Lamposi akan dimulai, pemko meminta izin kepada para pemilik tanah untuk diizinkan memakai tanah hanya untuk melewatkan alat berat saja,” ujar Zainal Sani.

Namun, diam-diam, ulas Zainal Sani, tanah kami yang katanya hanya dipakai untuk melewatkan alat berat dan material pembangunan normaliasi Batang Lamposi itu, dirampas oleh Pemko untuk pembangunan jalan pada sisi kanan dan kiri aliran Batang Lamposi tersebut, tanpa pernah meminta persetujuan para pemilik tanah.

Diakui Zainal Sani, atas sikap semena-mena Pemko yang telah mencaplok tanah milik warga untuk pembangunan jalan di sisi kiri dan kanan Batang Lamposi tersebut, warga sangat dirugikan karena tidak dapat lagi memanfaatkan tanah tersebut untuk berkebun dan bersawah.

“ Sebanyak 19 orang warga pemilik tanah yang telah dirugikan atas pembangunan jalan di sisi kiri dan kanan Batang Lamposi itu, kami telah melayangkan surat pengaduan kepada Ketua DPRD Payakumbuh, meminta keadilan kepada Pemko untuk menganti rugi tanah kami yang terpakai untuk pembangunan jalan disepanjang aliran Batang Lamposi tersebut, “ ujar Zainil Sani didampingi Ismail Muhktar dan beberapa orang pemilik tanah yang turun ke lokasi memasang segel diatas tanah yang mereka persoalankan itu.

puluhan warga menuntut ganrti rugi atas pembangunan jalan normaliasai Batang Lamposi

Sebelumnya, seorang pemangku adat bernama Nurwarzir Dt. Panduko Simarajo Nan Kuniang, juga melakukan memprotes kepada Pemko karena Pemko telah mencaplok tanah milik kaumnya untuk pembangunan RTH Bendungan Talawi.

“ Sebagian tanah pembangunan RTH adalah tanah milik kaum Pasukuan Mandahiliang Mudiak dibawah payuang Datuak  Paduko Simarajo Nan Kuning. Terkait pembangunan RTH di lokasi tersebut, Pemko tidak pernah meminta izin kepada kami. Malah pemko main serobot saja tanpa meminta persetujuan pemilik tanah,” ujar Nurwarzir Dt. Panduko Simarajo Nan Kuniang.

Diakui Nurwarzir Dt. Panduko Simarajo Nan Kuniang, sebelum pembangunan RTH itu dilaksanakan, pihaknya sudah menyampaikan kepada Pemko untuk melakukan pembicaraan. Namun, herannya, Pemko Payakumbuh tetap melaksanakan pembangunan RTH tersebut tanpa musyawarah.

Nurwarzir Dt. Panduko Simarajo Nan Kuniang, keluhkan sikap pemko yang menyerobot tanah milik kaumnya untuk pembangunan RTH Bendungan Talawi

“ Kaum pasukuan Mandahiliang Mudiak dibawah payuang Datuak  Paduko Simarajo Nan Kuning sudah melakukan pencegahan atau protes dilahan tersebut dengan cara memasang spanduk, namun tak ditanggapi oleh Pemko,” ungkap Nurwarzir Dt. Panduko Simarajo Nan Kuniang.

Sementara itu terkait muncul protes dari warga atas tanah yang terkena pembangunan normalisasi Batang Lampisi itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kota Payakumbuh, Muslim, pernah menyatakan kekada wartawan bahwa, Pemko melakukan pembangunan RTH sesuai dengan tata ruang. Karena, lahan bekas sungai lama disebelah bendungan Talawi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Sungai, dimana dijelaskan bahwa alur sungai lama dikuasai negara dan jadi aset negara dan daerah.

“Jadi, kita membangun RTH di atas bekas alur sungai. Dimana sungai lama itu kita timbun untuk membangun bendungan Talawi, dan bendungan itu tanahnya kita ganti rugi kepada masyarakat. Sementara untuk bekas aliran sungai itu, sesuai PP 38 tentang sungai, itu jadi aset negara dan daerah,” jelas Muslim. (esa tegar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here