WARGA TOLAK TANDATANGANI SP3 YANG DISERAHKAN PT.KAI

0
106
Petugas PT.KAI Divre II Sumbar tengah berdialog dengan salah seorang warga pada saat penyerahkan SP3

Bukittinggi,dekadepos.com-

Dengan dikawal oleh Aparat Kepolisian,TNI,Denpom,dan anggota Satpol PP Kota Bukittinggi.Penyerahan Surat Peringatan Ketiga  (SP3) PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI) Divre II Sumatera Barat kepada warga Stasiun Bukittinggi Kamis (14/9)berjalan tanpa adanya kericuhan.Namun warga tidak mau menan datangani surat bukti penerimaan SP3 tersebut.

Dengan telah diserahkannya  SP3 itu,OPAKAI bersama Warga akan tetap bertahan di stasiun sampai adanya musawarah antara PT.KAI dengan OPAKAI dan warga.Dan OPAKAI akan laporkan  Dirut PT.KAI kepada Presiden RI,Joko Widodo,karena telah terjadi pelecehan terhadap lembaga Negara,sepeti DPR-RI,Kantor Sekretariat wakil Presiden,Ombudsman dan pelecehan terhadap DPRD Kota Bukittinggi sendiri.

Dari Pantauan dekadepos.com dilapangan Kamis kemaren,Penyerahan SP3 kepada warga stasiun dilakukan dari rumah ke rumah oleh Tim PT,KAI Divre II Sumbar yang dipimpin Manajer Polsuska (Polisi Khusus Kereta Api),Asmar dan jajaran PT.KAI Divre II Sumbar lainnya,mereka didampingi beberapa orang personil dari Kepolisian resort Bukittinggi,Kodim 0304 Agam,Sub Denpom  dan Satpol PP Kota Bukittinggi.Melihat yang datang itu berpakaian lengkap ,warga ketakutan dan terpaksa menerima SP3 yang diberikan,tetapi tidak mau menan datangani daftar tanda terima SP3.

SP3 dengan Nomor.203/IX/1/DIVRE II SB-2017,tertanggal 14 September 2017 yang ditadatangani  Vice President Divre II Sumbar PT.KAI (Persero), Sul thon Hasanuddin itu.Pada Poin 3 disebutkan,diberitahukan kembali kepada Ba pak//ibuk dalam waktu paling lambat 5 hari setelah surat ini diterima,dan tidak juga melakukan pembongkaran bangunan/pengosongan tanah dimaksud,maka PT.KAI yang akan melakukan penertiban pembongkaran bangunan ,dan segala akibat/resiko dari pengosongan  tanah tersebut tidak menjadi tanggungjawab PT.KAI.Surat pemberitahuan ke 3 in berlaku sebagai Surat pemberitahuan ter akhir atau peringatan terakhir.

Seusai Penyerahan SP3 oleh PT,KAI,Dekadepos mencoba untuk mengkomfirmasikannya kepada Asmar,namun Asmar mengakui tidak ada we wenang untuk memberikan penjelasan.Dan yang berhak menjawab pertanya an wartawan Vice Presiden Divre II Sumbar PT.KAI ataupun Humas PT.KAI.ujar Asmar.

Namun ketika ditanyakan,berapa banyak SP3 yang diberikan kepada warga Stasiun.Asmar menjawabnya sebanyak 99 buah SP3 yang diserahkan kepada warga Stasiun.

Sementara itu,Young Happy  Wakil ketua OPAKAI dalam jumpa Persnya seusai penyerahan SP3 menyebutkan,warga bersama OPAKAI akan tetap bertahan di Stasiun sekalipun diberi batas waktu 5 hari untuk meng osongkan Stasiun.Sebab dalam persoalan sewa menyewa  aset  PT.KAI ini ada surat perjanjiannya.Dan salah satu isinya berbunyi, kalau ada perselisihan  anta ra penyewa dengan PT.KAI akan dilakukan musawarah.Namun untuk musawa rah ini belum penah dilakukan PT.KAI sampai sekarang.

“Berbagai Lembaga Tinggi Negara,seperti DPR-RI,kantor Sekrtariat Wakil Presiden RI,Ombudsman serta DPRD Kota Bukittinggi telah menyurati PT.KAI agar persoalan warga stasiun ini diselesaikan secara musawarah.bahkan anggo ta DPR-I secara Pribadi,seperti.Refrizal dari PKS, Ir.Mulyadi dari Demokrat, ang gota DPD-RI,Leonardi  Harmaini juga meminta kepada Dirut PT.KAI untuk bisa menyelesaikan persoalan warga Stasiun ini dengan duduk bersama dan musa warah.ujar Yong Happy.

Tidak itu,saja,Refrizal dan Ir.Mulyadi selaku anggota DPR-RI menelpon langsung Dirut PT.KAI dihadapan warga Stasiun dan dihadapan pegurus OPA KAI dan hasil,pembicaraan itu didengar langsung oleh warga.Dimana Dirut PT. KAI menyatakan tidak akan ada penggusuran paksa yang akan dilakukan PT.KAI terhadap warga Stasiun dan akan melakukan musawarah dengan warga sebe lum pengosongan dilakukan.

Namun dalam kenyataannya,SP3 itu diberikan juga hari ini (Kamis kema ren-red),berarti Dirut PT.KAI tidak mengindahkan Surat lembaga tinggi Negara itu dan harapan langsung para aggota DPR-RI.Untuk itu kita dari OPAKAI akan melaporka n Dirut PT.KAI kepada Presiden RI,Joko Widodo perihal pelecehan terhadap lembaga tinggi negara tersebut,ungkap Young Happy yang didam pingi pengurus OPAKAI lainnya.

Setelah penyerahan SP3 oleh PT.KAI,siang harinya datang pula Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat  yang menemui warga Stasiun dan pengurus OPAKAI ntuk mengklarifikasi surat yang pernah dimasukan OPAKAI kepada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat.

Seusai pertemuan dengan Pengurus OPAKAI,Ketua Komnas HAM Perwa kilan Sumatera Barat Sultanul Arifin menjawab Petanyaan Dekadepos di masjid Mubarak Stasiun  menyebutkan,kedatanganya untuk mengklarifikasi su rat yang dikirimkan OPAKAI kepada Komnas HAM beberapa waktu yang lalu. ”jadi kedatangan kami ke Bukittinggi untuk bertemu pengurus OPAKAI dan war ga juga bertemu dengan Walikota Bukittinggi untuk minta penjelasan walikota tentang persoalan warga stasiun ini,ujar Sultanul Arifin.

Kemudian dengan telah diturunkannya SP3 oleh PT.KAI kepada warga stasiun,Sultanul Arifin selaku ketua Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat meminta kepada PT.KAI Divre II Sumbar untuk menunda pengosongan stasiun .Karena dalam pengosongan ini kita harus berbicara kemanusiaan,ujar Sultanul Arifin.

Dengan SP3 ini,menurut Sultanul Arifin,Komnas HAM perwakilan Suma tera Barat siap untuk memediasi antara OPAKAI dan warga Stasiun dengan PT. KAI,dan meminta kepada PT.KAI menunda pengosongan serta melakukan musa warah dengan warga .”Apabila musawarah itu gagal dilaksanakan,dan PT.KAI tetap akan melakukan pengosongan paksa,maka Komnas HAM akan berlepas tangan dengan tindakan itu.Namun meminta kepada warga ataupun OPAKAI untuk,dapat merekam tindakan PT.KAI itu nantinya,dan seandainya ada intimi dasi dan pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM),maka Komnas HAM akan kem bali turun tangan untuk menindaklanjutinya”,tambah Sultanul Arifin.( Edis )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here