WAWAKO IRWANDI: “ BAYAR PBB TEPAT WAKTU”

0
84

Bukittinggi,dekadepos.com.

Wakil Walikota Bukittinggi H.Irwandi membuka Sosialisas PBB pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) se Kecamatan Guguk Panjang .Sosialisasi yang dilakukan Badan Keuangan Kota Bukittinggi itu diadakan di  Aula kantor Camat Guguk Panjang,Selasa (9/5) kemaren.Hadir pada kegiatan Sosialisasi itu Camat Guguk Panjang Rispayanto.

Kepala Bidang Pendapatan,Badan Keuangan Kota Bukittinggi,Nofri Syam si dalam laporannya menyebutkan, UU Nomor 28/ 2009 mengamanatkan pe limpahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkota an (PBB-P2) serta BPHTB yang semula merupakan Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah. Pengelolaan PBB-P2 sebagai pajak daerah di Kota Bukittinggi sendiri dimulai sejak tahun 2014 dan memasuki tahun ketiga.

Walaupun telah berjalan tiga tahun,masih banyak kendala dilapangan. Untuk mengantisipasi kendala itu, Badan Keuangan melakukan Sosialisasi PBB Pedesaan dan Perkotaan se Kecamatan Guguk Panjang ini.

Menurut Nofri Syamsi,sosialisasi direncanakan untuk sekota Bukittinggi dan dilaksanakan per kecamatan.Dengan tujuan,agar Wajib Pajak mengetahui kewajibannya sehingga terwujud penyelenggaraan pemungutan PBB-P2 yang handal dan akuntabel. Dan Sosialisasi diikuti peserta dari Kasi Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan, Lurah, RT dan RW dan Kolektor PBB se kecamatan Guguk Panjang.Sedangkan  materi yag disampaikan,antara lain Pengelolaan PBB-P2 dan pengelolaan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dengan narasumber dari Badan Keuangan. Sosialisasi berlangsung selama tiga hari,dari hari Senin (8/5) sampai Rabu (10/5).

Wakil Walikota H.Irwandi pada kesempatan itu mengatakan sejak diber lakukannya UU no 28 tahun 2009, maka PBB-P2 dialihkan dari pemerintah pu sat kepada Pemko dan Pemkab. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan pede saan dan perkotaan. Dalam penyelenggaraan nya tidak bisa dilepaskan dari BPHTB. Untuk itu perlu mengatur dan menata kembali. Karena tiap tahun nilai jual objek pajak mengalami perubahan. Apalagi di Bukittinggi sangat sulit men dapat kan tanah. Menurut H.Irwandi, kalaupun ada yang mau beli namun yang menjual tidak ada.

Khusus menyangkut masalah PBB,Pemko berkewajiban mengatur NJOP dan melaksanakan amanat UU Nomor 28 tahu 2009 itu.Dan Pemko tidak ingin membebani masyarakat terlalu berat. Namun ini adalah peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan. Untuk itulah dilaksanakan sosialisasi guna memberi kan pemahaman kepada masyarakat.

Kemudian,yang  berkaitan dengan tanah ulayat diharapkan peran serta mamak Kapalo suku dan mamak kepala waris. Jangan diserahkan kepada kolek tor PBB saja. Ini kewajiban kita untuk ikut serta. Kewajiban kita sebagai masa rakat adalah mengikuti seluruh undang-undang yang telah ditetapkan. Sehing ga hak kita untuk dilayanani oleh pemerintah pun dapat diterima. Tentu hak itu bisa diterima berdasarkan data yang jelas dan terukur.ujar Irwandi menambah kan sosialisasi ini merupakan kesempatan masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi tentang kenaikan ataupun penurunan nilai pajak.

Diakui Wakil Walikota H.Irwandi,dari data tiga tahun terakhir, realisasi penerimaan PBB-P2 di Bukittinggi belum mencapai seratus persen. Tahun 2014 Dari target yang ditetapkan tercapai realisasi 98,93 %, tahun 2015 tercapai 95,92 % dan tahun 2016 tercapai 97,93%. Sedangkan tahun 2017 ini sampai bulan april telah tercapai 8,89%. Untuk itu Irwandi berharap kepada kolektor untuk segera bergerak menyadarkan masyarakat sehingga PBB dibayar tepat waktu.

PBB-P2 itu sendiri merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor pedesaan dan perkotaan. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yangd ditetapkan dengan keputusan walikota. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.tambahnya. (Aldo/edis )

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here