Wujudkan Tata Kelola yang Efisien, Kementrian ESDM Gelar Binwas Minerba

0
30

Bukittinggi, Dekadepos.com.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memastikan tata kelola di subsektor mineral dan batubara semakin efisien, salah satunya melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Terpadu Mineral dan Batubara (Minerba) terhadap seluruh pelaku usaha pertambangan miner ba di seluruh Provinsi Sumatera Barat.

Guna mengoptimalkan pelaksanaannya, Binwas dilaksanakan Direktorat Jenderal Minerba bersama anggota Komisi VII DPR RI yang bertujuan agar ter cipta kesamaan persepsi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan antara pihak Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan pelaku usaha Pertambangan Mineral dan Batubara lainnya.

Dimana Binwas minerba ini meliputi penataan kembali Izin Usaha Per tambangan (IUP) sekaligus mendata sumber daya, cadangan, produksi, dan pemasaran subsektor minerba di wilayah Sumatera Barat.

“Binwas ini membantu Ditjen Minerba, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait mendapatkan informasi yang berguna agar dapat menyelesaikan perma salahan-permasalahan yang ada,” ujar Direktur Jenderal Minerba, Bambang Gatot Aryono, di Bukittinggi, Sumatera Barat, Kamis (16/3).

Berdasarkan rekapitulasi, hingga bulan Maret 2017, terdapat 150 perusa haan yang berstatus Clear And Clean (CNC), dan 127 perusahaan Non CNC di Sumatera Barat.

“Untuk produksi, data produksi batubara Provinsi Sumbar tahun 2016 yang tercatat di Ditjen Minerba sebesar 320.874,17 ton dan penjualan batu ba ra domestik sebesar 462.832,76 ton yang berasal dari 12 IUP Operasi Produksi.

Perusahaan juga masih bertransaksi jual beli dengan menggunakan stok pro duksi batubara di tahun 2016 yang belum terjual sehingga terlihat data penjual an lebih besar dari produksi, ” lanjut Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Minerba juga menyampaikan Pene rimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor minerba.Ia menjelaskan un tuk PNBP, realisasi tahun 2016 mencapai Rp27,21 Triliun. Sesuai APBN, tahun 2017 PNBP Minerba ditargetkan mencapai Rp32,4 Triliun.

Guna mengoptimalkan hal tersebut, Bambang menegaskan bahwa Peme rintah tidak akan mundur dalam menerapkan Peningkatan Nilai Tambah seba gaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 dan seluruh produk hukum turunannya.

Binwas Terpadu sektor minerba ini dijadwalkan akan dilaksanakan di 20 provinsi, yaitu: Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Maluku, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kali mantan Timur/Kalimantan Utara.

Sementara itu, Wagub Sumatera Barat Nasrul Abit pads kesempatan itu juga menyampaikan beberapa hal terkait Minerba yang ada di Sumbar, seperti pemerintah provinsi telah memberikan surat izin pertambangan kepada setiap kabupaten dan kota yang sedang melakukan pertambangan.

“Perpanjangan bisa dilakukan melalui Pelayanan satu pintu, yang kemu dian secara teknis yang bersangkutan akan di hubungi sesuai dengan Standard Operational Procedures (SOP),”terangnya.

Jika hal demikan sudah terpenuhi, sambung Wagub maka proses perpan jangan izin tidaklah sulit, apalagi kemudahan juga diberikan melalui komputerisasi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ir Mulyadi memaparkan dalam pengurus an izin pertambangan tidaklh sulit, apalagi pemerintah kabupaten dan kota te lah memberikan fasilitas yang mudah sesuai ketentuan yang ada.

“Sedangkan pemerintah pusat hanya menunggu rekomendasi CNC dari gubernur yang nanti akan di diskusikan dengan menteri ESDM dan Komosi VII DPR RI,”terangnya.( Aldo )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here