Jerat Prilaku Menyimpang LGBT dan Waria, Pemko Payakumbuh Siapkan “Senjata” Baru

oleh
Kepala Satuan Pol-PP dan Damkar Kota Payakumbuh, Devitra.

Payakumbuh, Dekadepos.com

Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Satuan Penegak Peraturan Daerah (Satpol-PP) tengah menyiapkan “Senjata” baru untuk menjerat Pelaku Lesbian Gay Bisexsual dan Transgender serta Waria yang melakukan pelanggaran didaerah tersebut. Sebab dewasa ini penyakit masyarakat kian beragam, seperti prilaku LGBT dan keberadaan wanita pria (waria). Apalagi baru-baru ini warga Payakumbuh dikejutkan dengan ditangkapnya seorang ABG putra yang diduga usai melakukan hubungan sejenis dengan pasanggannya.

Baca : https://www.dekadepos.com/2019/01/09/diduga-gay-abg-di-payakumbuh-diamankan-warga/

Sebelumnya terkait ketertiban umum, penyakit masyarakat, dan maksiat Pemko Payakumbuh telah memiliki Peraturan Daerah (Perda), bahkan ada dua Perda, yakni Perda Tentang Ketertiban Umum (Tibum) Nomor 5 tahun 2007 dan Perda tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) Nomor 12 tahun 2016. Namun kedua Perda tersebut belum mampu mengakomodir berbagai penyakit masyarakat yang belakangan menyeruak, seperti LGBT dan keberadaan waria.

Menurut Kepala Satuan Pol-PP dan Damkar Kota Payakumbuh, Devitra Usulan Perda ini sendiri lahir atas inisiatif Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) Kota Payakumbuh yang ingin mendapatkan payung hukum lebih kuat atas berbagai penindakan yang dilakukannya terhadap berbagai penyakit masyarakat di Payakumbuh.

“Iya, kami memang akan mengajukan Perda Baru, untuk Judul perda telah kita masukkan ke DPRD. Tujuan kami mengajukan Perda tentang ketertiban umum, penyakit masyarakat, dan maksiat ini adalah karena tuntutan kekinian, misalnya prilaku LGBT atau waria. Selanjutnya juga tentang batasan hiburan malam yang diadakan masyarakat atau organisasi. “ sebut Devitra baru-baru ini.

Mantan Kabag Umum di DPRD Kota Payakumbuh itu juga menambahkan, Berdasarkan Ranperda yang saat ini disusun oleh internal Satpol PP, pihaknya akan memasukkan pasal tentang biaya penegakan peraturan daerah. “Biaya penegak peraturan daerah ini diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Intinya, biaya penegakan perda ini adalah sanksi administratif, berupa paksaan denda. Artinya, sebelum ke pengadilan, Satpol PP dengan penyidik bisa mengenakan denda bagi yang melanggar. Kalau yang bersangkutan tidak mau baru ke pengadilan,” terangnya.

Devitra juga berharap Rancangan Perda yang diajukan kepada DPRD dan nantinya akan dibahas oleh legislatif sebelum nanti disahkan sebagai Perda. “Harapan kami bagaimana penyakit masyarkat bisa berkurang. Perda ini mampu menjawab keresahan masyarakat terkait beberapa penyakit masyarakat, termasuk balapan liar, sabung ayam yang rencananya akan dimasukkan dalam Perda tersebut,” pungkasnya kemudian. (Edw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *