Citilink Tunda Tarif Bagasi, Menteri Pariwisata Sambut Baik Putusan Penundaan

oleh
Foto (istimewa)

Nasional,dekadepos.com

Akhirnya, setelah didesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rapat Kerja hari Selasa, 29 Januari 2019 lalu, maskapai penerbangan Citilink Indonesia menunda pemberlakuan bagasi berbayar tersebut.

Dalam keterangan resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, keputusan ini diambil menindaklanjuti masukkan Komisi V atau Komisi Infrastruktur dan Perhubungan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kemudian melakukan konsolidasi dengan pihak Citilink terkait pemberlakuan bagasi berbayar.

Berdasarkan konsolidasi tersebut, pihak Citilink menyetujui untuk melakukan penundaan penerapan bagasi berbayar hingga waktu yang belum ditentukan.

Dalam raker itu, Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti juga mengatakan, Kemenhub sedang melakukan evaluasi dan penilaian penerapan ketentuan bagasi berbayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 185 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Dalam Negeri.

BACA JUGA: Alat Terpasang, Sentra IKM Mulai Coba Produksi Randang  

“Kami akan lakukan kajian atau evaluasi terhadap semua aturan mulai dari PM 14 tahun 2016 sampai PM 185 tahun 2015,” ujar Polana dikutip dari detik.com.

Pengkajian ulang dilakukan oleh Ditjen Hubud agar terjadi keseimbangan dan tidak memberatkan masyarakat serta menjaga kelangsungan maskapai penerbangan.

Mendengar kabar tersebut, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyambut baik keputusan penundaan bagasi berbayar pada maskapai berbiaya murah (Low Cost Carrier/LCC) khususnya Citilink.

“Dunia pariwisata menyambut baik, saya pribadi senang sekali Citilink menunda penerapan bagasi berbayar,” kata Arief Yahya di Jakarta, Kamis (31/1).

Sebelumnya, Menpar Arief Yahya telah mengirimkan tim yang diketuai oleh Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang Aksesibilitas Judi Rifajantoro untuk berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk merespons kebijakan tersebut.

Tim ini sudah melaporkan situasi dan kondisi di lapangan termasuk gejolak yang terjadi di kalangan masyarakat dan industri. Tim juga menyampaikan permintaan agar ada perhatian langsung dari pemegang otoritas sehingga kondisi di pasar tetap terkendali.(Selanjutnya dihalam berikutnya…)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *