Ranperda Perseroda BPR Syariah Jam Gadang dan Ranperda Pajak Restoran Masih Didalami Pansus DPRD Bukittinggi

oleh

Bukittinggi.Dekadepos.com.

Pansus Pembahasan Ranperda Perseroda BPR Syariah Jam Gadang dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Restoran,yang diketuai Rismaidi secara marathon terus merampungkan Ranperda itu menjadi Perda.

Seperti yang dikatakan Ketua Pansus Rismaidi kepada Dekadepos kemaren ,dimana dia selaku Ketua Pansus Pembahasan Ranperda Perseroda BPR Syariah Jam Gadang dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2012 bersama anggota Pansus,Syafri Syam (PAN),Jusra Adek (Golkar),Hj.Aisyah (Demokrat), Arnis (PKS) ,Parale Sijabat (PDI-P),Zulius St Rajo Alam (Hanura) dan Herman Sofyan (Gerindra) , secara rutin dan marathon semenjak Selasa (12/3).

Dimana pada Selasa (13/3),Pansus telah melakukan rapat pembahasan Ranperda Perseroda BPR Syariah Jam Gadang dengan bagian Hukum dan Bagian Perekonomian Setdako Bukittinggi.Dalam rapat itu membahas Ranperda Perseroda BPR Syariah Jam Gadang yang dihantarkan Walikota Bukittinggi pada rapat Pari purna DPRD sebanyak 124 Pasal.

Setelah diharmonisasi oleh Kemenkumham,maka tinggal saja 16 pasal.Maka 16 pasal inilah yang dibahas bersama Bagian Hukum dan Bagian Rekonomian,ujar Rismaidi menambahkan pada Rabu (13/3) Pansus  melakukan Studi banding ke BPRS Haji Miskin di X Koto,Kab.Tanahdatar.

Kemudian,pada Kamis (14/3),Pansus kembali melakukan rapat Pembahasan bersama Pemko Bukittinggi.Rapat yang dipimpin Langsung oleh Ketua Pansus Ris maidi dan dari Pemko hadir Asisten III,H.Zet Buyung serta SKPD  terkait itu, mem bahas Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Restoran.

Dimana Walikota Minta Persetujuan Peruba han Perda Nomor 8 tahun 2012 , karena Pemeriantah daerah menganggap masih banyak Potensi Restoran yang belum bisa dipungut dan juga sanksinya masih rendah.kata Rismaidi yang juga Ketua DPC.PPP Bukittinggi itu menambahkan dalam ada 3 pasal yang akan dirobah pada Perda nomor 8 tahun 2012 itu.masing masing Pasal 3 tentang Objek Pajak,Pasal 12 tentang Kewajiban Objek pajak, Pem binaan dan Penghargaan terhadap Wajib Pajak serta pasal 32  tentang Pengawasan .

“Secara prinsip,kita dari Pansus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Restoran setuju dengan Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2012 itu,dengan tujuan untuk memaksimalkan pemungutan pajak dan penerapan sangsi bagi wajib pajak yang tidak patuh”,ungkap Rismaidi.

Namun,dalam pembahasan bersama SKPD  terkait pada Kamis (14/3) di DPRD Bukittinggi,belum ada kesepakatan antara Pansus  dengan Pemko,terutama terkait dengan Asset Minimal Wajib Pajak.Dimana pada Perda lama asset minimal wajib pajak Rp.6 juta sebulan,sekarang dalam Perubahan yang diajukan asset minimal wajib pajak Rp.1 juta sebulan.dan ini jelas tidak  logis dan memberatkan wajib pajak.ungkap Rismaidi.

Untuk itu Pansus,yang beranggotakan,Zulius Sutan Rajo Alam,Arnis,Parale Sijabat,Hj.Aisyah,Herman Sofyan,Jusra Adek meminta kepada Pemerintah daerah Kota Bukittinggi untuk  mengkaji ulang Asset minimal Wajib Pajak ini.Kalau bisa tetap Rp.6 juta sebulan,sebab kalau ditetapkan asset minimal Rp.1 juta sebulan dirasa tidak logis dan tidak membina,tambah Rismaidi.

Khusus  untuk Ranperda Perseroda BPR Syariah Jam Gadang,rencananya Pansus  akan melakukan Konsultasi ke Kanwil Hukum dan HAM Provinasi Sumatera Barat, Jumat (15/3) ini. Sebab ada satu pasal yaitu pasal 11 tentang Perlindungan Nasabah yang belum duduk,dan harus  di  Konsultasikan dengan Kemenkumham.(Edis)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *