Kejari: Penyidikan Sudah Dihentikan

oleh

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com-

Proyek pembangunan Sistim Air Bersih di Jorong Banjarsari, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, yang kondisinya sudah 6 tahun terbengkalai, sudah dapat dipastikan akan menjadi bangunan lapuk dan mubazir.

Selain mubazir, bangunan yang telah menguras uang negara sebanyak Rp13 Miliar bersumber dari APBN dan APBD Limapuluh Kota tahun angaran 2013 lalu itu, juga menjadi saksi bisu betapa bobrok dan amburadulnya pengelolaan keuangan negara ditangan oknum tidak bertanggungjawab yang terkait dengan penangganan proyek tersebut.

   

Betapa tidak, meskipun pembangunan proyek air bersih milik Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat itu, sudah ditindaklanjuti sampai tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan bahkan sudah ditetapkan tersangkanya. Namun dalam perjalanan, penyidikan kasus tersebut dihentikan.

“Penyidikan dugaan korupsi pada proyek pembangunan Sistim Air Bersih di Jorong Banjarsari, Nagari Labuah Gunung, sudah dihentikan pada tahun 2014 lalu. Hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh, kesalahan yang ditemukan pada pelaksanakaan proyek tersebut terletak pada perencanaan,” ungkap Nur Tamam ketika dihubungi awak media, Rabu (15/5) di kantornya di Koto Nan Ampek Payakumbuh.

Dijelaskan Nur Tamam, awalnya pihak konsultan perencana menargetkan debit air yang dapat diproduksi dari sumber air di Gunung Sago itu sebesar 20 liter perdetik. Namun, setelah proyek pembangunan Sistim Air Bersih itu dikerjakan, ternyata debit air yang tersedia hanya beberapa liter perdetik, sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan sumber air minum.

Karena pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan, maka rekanan kontraktor sebagai pelaksana proyek, memilih tidak melanjutkan perkerjaan, meskipun pembangunan fisik berupa bangunan kantor dan kontruksi intake dan pemasangan pipa sudah dikerjakan namun pekerjaan tidak sepenuhnya rampung.

“Namun demikian, pihak konsultan proyek sudah mengembalikan kerugian negara sebanyak Rp 100 juta, sehingga dilakukan penghentian penyidikan,” pungkas Nur Tamam. (edw)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *