Pemprov Sumbar Canangkan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemkab Solok

oleh

SOLOK, Dekadepos.com

Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Inspektur Daerah Sumbar,  Mardi, MM, hari Selasa mencanangkan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang mana prograk ini merupakan salah satu wujud komitmen pimpinan daerah.

Acara digelar di  Ruang Solinda,  Kantor Bupati Solok, Selasa (21/5) dengan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Inspektur Daerah, Drs.H. Mardi, MM, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar yang diwakili oleh Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Provinsi Sumbar, Bupati Solok, H. Gusmal, SE. MM, Rektor IPDN,  Drs. Bustama, unsur Forkompimda Kabupaten Solok, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala SKPD Serta Camat Dilingkup Pemerintah Kabupaten Solok dan lainnya. 

Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Inspektur Daerah, Mardi, MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan zona integritas di lingkungan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud komitmen pimpinan daerah dalam pemberantasan korupsi. Kesepakatan itu ditanda tangani dengan adanya program pencegahan korupsi yang konkrit sebagai bagian dari upaya percepatan program reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

“Untuk menerapkan program tersebut, maka perlu dilakukan internalisasi dan sosialisasi secara terus menerus sehingga dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan ?yang tidak boleh terhenti meskipun rezimnya berganti,” jelas Drs.Mardi.

Disebutkannya,  Pemerintah Daerah wajib mendukung dan mengimplementasikan program nasional pencegahan korupsi atau anti korupsi.

“Deklarasi atau pencanangan ini merupakan komitmen awal atau niat yang tulus untuk melaksanakan program pencegahan tindak pidana korupsi.” tutur, H. Mardi. 

Dijelaskannya,  setelah deklarasi ini mestilah diikuti dan ditindaklanjuti dengan kegiatan- kegiatan dan upaya- upaya sesuai dengan panduan atau pedoman yang diberikan oleh kementrian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi biroktasi (Kemenpan RB), sebagai instansi yang berwenang melakukan pembinaan atas program zona integritas ini.

Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pihaknya menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus memberikan apresiasi kepada Bupati Solok beserta jajaran yang mendeklarasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), yang merupakan bukti komitmen, kesungguhan, dukungan dan perhatian besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Diharapkan kepada daerah lain yang belum mencanangkan program ini kirannya dapat segera melaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah daerah  Kabupaten Solok ini.

” Dengan adanya penandatanganan ini,  tidaklah berlebihan bila kami menyatakan bahwa pendeklarasian Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk melaksanakan program zona integritas, merupakan peristiwa yang sangat penting dan bersejarah kelak dikemudian hari,” sebut H. Mardi.

Bupati Solok, H. Gusmal,  dalam sambutannya juga menyebutkan bahwa pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani merupakan bentuk upaya konkrit pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Solok.

Unit kerja berpredikat WKB/ WBBM merupakan OUTCOME dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup zona integritas. 

“Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tentunya akan mampu menghadirkan insane aparatur yang handal dan professional dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga cita-cita mewujudkan masyarakat sejahtera dapat kita raih,” tutur, H. Gusmal.  

Disebutkan Bupati,  Kabupaten solok sudah pasti ingin segera mewujudkan zona integritas sebagai predikat yang diberikan kepada kementrian/ lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat, agar mendapat prestasi wilayah bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

 “Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang professional harus terus optimal. Saya merasa perlu mengingatkan, pentingnya peranan setiap pemimpin dalam mengarahkan pelaksanaan tugas bawahannya,” terang Gusmal. 

Orang nomor satu di bumi bareh Soook itu juga menjelasian bahwa peningkatan kinerja bukan hanya masalah kuantitas, tetapi yang lebih penting adalah masalah kualitas, seperti profesionalitas, integritas moral dan kepekaan terhadap aspirasi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Bupati Gusmal juga berharap,  bahwa melalui penandatanganan ini,  pihaknya mengharapkan bahwa apa yang kita laksanakan hari ini hendaknya menjadi penyemangat bagi satuan kerja di bawah untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tentunya didukung dengan pengawasan yang konsisten dan obyektif. 

“Semoga MoU ini didukung oleh semua pihak, ” sebut H. Gusmal (jarbat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *