Mulyadi: Pers Sumbar Terlalu Nyaman Bagi Pemerintah

oleh
Ir.H.Mulyadi anggota DPR-RI bersama pengurus dan anggota Hamba Bersatu di Payakumbuh

PAYAKUMBUH, dekadepos.com –

Anggota DPR-RI, Ir.H. Mulyadi menyatakan bahwa, pers yang bertugas di wilayah Propinsi Sumatera Barat, kurang berani mengkritik, baik pemprov Sumbar, maupun pemko dan pemkab yang ada di daerah ini.

“ Saya mengkritik Pers Sumatera Barat, kenapa tidak berani mengkritik pemerintah. Saya mengamati, kawan media yang ada di Sumbar, sangat jarang mengkritik pemerintah daerah, baik Pemprov Sumbar, Pemko ataupun Pemkab. Tegasnya, saya ingin katakan bahwa, Pers Sumatera Barat terlalu nyaman bagi pemerintah,” sebut Mulyadi dalam diskusi singkat dengan awak media di Payakumbuh, usai buka puasa bersama dengan rang Agam-Bukittinggi yang tergabung dalam Himpunan Angkatan Muda Bukittinggi-Agam Bersatu (Hamba Bersatu) akhir puasa lalu.

Menurut Mulyadi, kritik pers yang dia maksud  adalah kritik sehat yang membangun dan dapat membuka mata dan terlinga penyelenggara pemerintah yang ada di Propinsi Sumatera Barat.

“Saya amati, kebijakan yang belum mendapat dukungan dari masyarakat itu tidak dipublis oleh media secara gamblang sebagai kritikan yang sehat dan membangun. Saya menilai, wartawan kurang berani mengekpose gejolak sosial yang tumbuh di tengah masyarakat, utamanya terkait kebijakan pemerintah daerah yang belum mendapat dukungan dari masyarakat,” ujar Mulyadi.

Mulyadi memahami bahwa, pers di Sumbar seolah terbelunggu oleh kebijakan pihak perusahaan media yang banyak menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah. Sehingga, jika ada kebijakan yang dibuat pemerintah daerah tidak berpihak untuk kepentingan masyarakat dan daerah, tidak ada kawan media yang mau mengungkap persoalan tersebut.

“Menurut hemat saya, sikap kritis dan idealisme media seperti telah terbelenggu. Mungkin bisa saja karena manajemen media tempat mereka bekerja sudah terikat kerjasama dengan pihak pemerintah daerah, sehingga harus kehilangan fungsi kontrol sosial yang seharusnya menjadi senjata utama untuk membangun daerah ini,” ujar Mulyadi.

Diakui Mulyadi, tanpa kritikan pers yang membangun, niscaya kebijakan pemerintah daerah yang salah arah, akan tetap terjadi dan terus terjadi. Banyak contoh yang secara kasat mata dapat kita lihat terjadi di sejumlah daerah di kawasan Sumatera Barat, seperti kebijakan pembangunan infrastruktur yang mangkrak, terbengkalai, dan asal jadi.Kemudian tidak tahu bagaimana nasib kelanjutannya, dan bahkan nyaris tak berguna dan mubazir karena pembangunan infrastruktur tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

“Harusnya, terhadap pembangunan infrastruktur yang terkesan mubazir tidak terjadi kalau kawan media kritis dan memblowup  di medianya sebagai kritikan, ” imbuh Mulyadi.

Disamping itu, Pers harus berani mengkritik Visi dan Misi dan RPJMD Gunernur, Walikota dan Bupati apakah sudah sesuai dengan janji-janji kampanyenya dulu.

“Tak masalah pemerintah dikritik. Kritik itu kan bukan menjatuhkan. Tujuan kritik tersebut agar mereka tersentak dan akan bekerja lebih serius. Saya lihat orang Sumbar pelupa. Begitu terpilih, lupa janji politik. Pemimpin yang tidak menempati janji politiknya harus  dihukum. Tapi sebaliknya, bagi pemimpin yang memenuhi janjinya harus diberikan penghargaan,” ungkap Mulyadi.

Mulyadi juga menyatakan bahwa, dia ingin media atau pers mampu menilai kinerja pemerintahan dan DPRD secara objektif. Artinya, media harus berani menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

“ Kedepan, Saya ingin pers di Sumatera Barat menjalankan peranannya dengan baik, sehingga proses pendewasaan demokrasi, proses pembelajaran dan proses pencerdasan masyarakat dapat diwujudkan. Jangan sebaliknya, masyarakat diberikan infrormasi yang tidak sebenarnya. Kalau masyarakat terus direcekoki dengan informasi-informasi yang tidak berkualitas, maka pemimpinan ke depan akan terus merasa nyaman dengan media tanpa mendapat kritik. Dewasa ini banyak pimpinan daerah bikin pencitraan di media. Itu kan kamuflase dan harus dihindari,” ujar Mulyadi.

Ke depan, pungkas Mulyadi, kita butuh pers yang kritis dan membangun. Artinya, bukan pers yang suka memberitakan hal-hal yang hanya membuat para pejabat pemerintah daerah senang tanpa mendapat kritikan yang sehat dan memberikan solusi terhadap kinerjanya yang tidak baik. Semoga! (edw)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *