Tak Puas Ke Bawaslu Payakumbuh, Ketua DPD Berkarya “Ngadu” ke Bawaslu RI

oleh

Payakumbuh, Dekadepos.com

Usai melaporkan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tahun 2019 yang diduga dilakukan KPU Kota Payakumbuh terkait penerimaan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Payakumbuh, Ketua DPD Partai Berkarya Kota Payakumbuh, Refidon “Dong” Putra “Ngadu” ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang merupakan induk dari Pengawas pemilu seluruh Indonesia itu.

Laporan yang dibuat Refidon ke Bawaslu RI tersebut untuk mengkoreksi atas Putusan Bawaslu Payakumbuh Nomor 001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.05/PEMILU/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 terkait putusan yang telah diambil Bawaslu terhadap laporan Partai Berkarya beberapa waktu lalu itu. Dimana dalam putusan Bawaslu Payakumbuh itu, KPU dinilai telah melakukan pelanggaran Administratif serta diberikan teguran tertulis kepada lembaga yang kini dipimpin Heidi Mursal tersebut.

“ Iya, hasil Sidang kemaren memang Bawaslu memutus KPU bersalah secara Administratif karena mengeluarkan Surat/Produk dengan Nomor Surat 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019 tanggal 24 April Terkait Penyampaian Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu tahun 2019, dimana Surat tersebut bertentangan dengan aturan/undang-undang diatasnya.” Sebut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Payakumbuh, M. Khadafi, beberapa waktu lalu.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kota Payakumbuh Refidon “Dong” Putra mengaku “Ngadu” ke Bawaslu RI karena sejumlah hal yang dituntut untuk dikabulkan, namun tidak dipenuhi oleh Bawaslu Kota Payakumbuh.

Sejumlah hal yang dimohonkan Partai Berkarya untuk dikabulkan tersebut :

  1. Menyatakan Proses yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM dan TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
  2. Menyatakan Proses Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tingkat Kota yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu.
  3. Memberikan Teguran Tertulis Kepada Terlapor.
  4. Memerintahkan KPU Kota Payakumbuh untuk membatalkan Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Partai Amanat Nasional tertanggal 02 Mei 2019.

Dalam laporan ke Bawaslu RI tersebut, Refidon juga didampingi Jen Zuldi Rozalim yang juga Kuasa Hukumnya.

“ Iya, kita memang mengirimkan berkas/surat disertai bukti-bukti ke Bawaslu RI agar melakukan koreksi atas putusan yang telah diambil oleh Bawaslu Kota Payakumbuh terkait Laporan yang telah kami buat sebelumnya terkait keterlambatan penyerahan LPPDK Partai PAN.” Sebut Refidon, Rabu sore, 12 Juni 2019. (Edw).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *