BPJS Kesehatan Teken MoU dengan Kejari Payakumbuh

oleh

PAYAKUMBUH, dekadepos.com

Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan penandatangan MoU bersama BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh dan PDAM Kabupaten Limapuluh Kota.

Penandatanganan ini dilakukan di Aula Kejari di Jalan Soekarno Hatta, Koto Nan Ampek, Payakumbuh Barat pada Kamjs (12/9).

Menurut, kepala Cabang BPJS Kesehatan Payakumbuh, Ryaan Abdullah Putra, menyampaikan bahwa kerjasama ini sudah berlangsung sejak tahun 2014 lalu sejak awal BPJS Kesehatan ada. Kepada Kejari Nur Tamam Kepala BPJS Kesehatan Ryaan Abdullah Putra menyampaikan terkait kepesertaan masyarakat di Luak Limo Puluah (Kota Payakumbuh dan Limapuluh Kota).

“Saat ini untuk Kabupaten Limapuluh Kota sudah 70 persen masyarakat sudah terkaver program JKN-KIS, dan untuk Kota Payakumbuh sudah 95 persen terkaver JKN-KIS,” sebut Ryaan Abdullah Putra kepada Kejari Nur Tamam.

Namun begitu sebut Ryaan Abdullah Putra, tetap ada kendala terutama terkiat banyaknya tunggakan dari perorangan dan badan usaha. “Dan ada sekitar 40 usaha yang sudah kita sosialisasi terkait kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan. Kita terus melakukan mediasi yang dijembatani oleh Kejaksaan Negeri. Dan sudah sekitar 90 persen Badan Usaha yang sudah tergabung dalam program JKN-KIS diwilayah kita,” sebut Ryaan Abdullah Putra.

Kejari Payakumbuh Nur Tamam, menyebut bahwa pada intinya kita akan tandatangani nota kesepahaman Antara PDAM dan Kejaksaan dengan BPJS Kesehatan. Semoga ini bisa bermamfaat bagi masyarakat, ini prinsip.

“Penandatanganan kesepahaman ini kita lakukan sekali dua tahun, sesuai dengan jangka waktu perjanjian yang setiap dua tahun berakhir. Ini juga sekalian dalam rangka menjalin silaturrahmi antara kita dengan BPJS Kesehatan, mana tau Direkturnya baru atau keharinya baru, jadi perlu ada silaturahmi,” sebur Kejaru Nur Tamam.

Disampaikannya, legal audit sebenarnya untuk memastika kepastian hukum kepada suatu perusahaan. “Intinya kita bekerja harus sesuai landasan dan aturan yang ada. Nggak usah takut dan ragu, yang penting sesuai aturan. MoU Penting tapi yang lebih penting pelaksanaanya,” jelas Nur Tamam.

Dia mengajak masyarakat peserta BPJS Kesehatan dan Badan Usaha untuk patuh membayar iuran setiap bulannya. Karena jaminan kesehatan ini penting agar tingkat sehatan masyarakat terjamin. “Saya sudah lama sekali jadi peserta, alhamdulillah tidak ada saya gunakan, mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu kita harapkan masyarakat dan Badan Usaha lancar bayar iuran. Kita sudah baca di media, BPJS Kesehatan tekor 29 triliun. Jadi kesepakatan bersama agar iuran terus dibayar,” tuturnya. (edw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *