Kajari Nur Tamam: Anggota DPRD Periode 2014-2019 Akan Dipanggil Penyidik

oleh
Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Nur Tamam,SH, memberikan penjelasan kepada wartawan terkait penyidikan dugaan korupsi SPJ Fiktif di DPRD Kota Payakumbuh.

PAYAKUMBUH, dekadepos.com –

Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Nur Tamam,SH mengatakan bahwa, pihaknya masih terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi SPJ fiktif yang terjadi di lingkungan DPRD Kota Payakumbuh.

“Sampai saat ini, penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh masih mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan DPRD Kota Payakumbuh seperti yang dilaporkan warga masyarakat itu,” sebut Kajari Payakumbuh, Nur Tamam, SH menjawab pertanyaan wartawan disela-sela penandatanganan  kesepakatan dengan BPJS Kota Payakumbuh, baru-baru ini di kantor Kejaksaan setempat.

Diakui Nur Tamam,SH, Tim Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi SPJ fiktif perjalanan dinas ASN dan Anggota DPRD Payakumbuh periode Januari sampai Desember 2018 lalu itu, sedikitnya telah memanggil dan meminta keterangan sekitar belasan orang ASN di lingkungan Sekretariat DPRD setempat termasuk Sekwan DPRD Kota Payakumbuh.

“ Sejak masuknya laporan Forum Masyarakat Peduli Anti Korupsi Kota Payakumbuh beberapa waktu lalu, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi lewat SPJ Fiktif tersebut, Tim Penyidik Kejari Payakumbuh sudah memanggil belasan pejabat di lingkungan Pemko Payakumbuh termasuk Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Sekdako Payakumbuh, untuk memastikan apakah memang telah dilakukan pengembalian atau belum terkait hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 itu, “sebut Nur Tamam,SH.

Dijelaskan Kajari, Nur Tamam,SH terkait perkembangan penyidikan kasus ini, tim penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh selain telah meminta keterangan ANS dilingkungan  Sektetariat DPRD setempat, juga telah memanggil Sekwan dan Kepala BKD serta Sekdako Payakumbuh, Rida Ananda.

“Dalam waktu dekat, tim penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh juga akan memanggil anggota DPRD Payakumbuh periode 2014-2019, baik yang terpilih lagi menjadi anggota DPRD Kota Payakumbuh maupun yang tidak terpilih menjadi anggota DPRD, terkait uang perjalan dinas diduga fiktif yang dipersoalkan Forum Masyarakat Peduli Anti Korupsi Kota Payakumbuh itu,” pungkas Kejari Nur Tamam,SH. (edw)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *