Bahas RKUA-PPAS APBD 2020, Banggar DPRD Kota Bukttinggi Kunker ke Mendagri dan Kota Bogor

oleh

BUKITTINGGI, dekadepos.com-

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bukittinggi melakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke Kemendagri dan Bappeda Kota Bogor.Kunker dalam rangka Pembahasan RKUA-PPAS APBD tahun 2020 itu,dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 10 Oktober 2019.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bukittinggi yang terdiri dari Herman Sofyan (Ketua DPRD/Ketua Banggar),Nur Hasra (Wakil Ketua DPRD/Wakil Ketua Banggar),anggota,Beny Yusrial (Gerindra),H.Ibra Yasser (Frakasi PKS),Maderizal (Fraksi Demokrat), Hj.Rahmi Brisma (Fraksi PAN), Jon Edwar (Fraksi Karya Pembangunan),Dedi Fatria (Fraksi Karya Pembangunan),Asril (Fraksi Nasdem-PKB) dan Sekwan itu,di Kementerian Dalam Negeri diterima Ditjen Bina Keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Menurut H.Ibra Yasser,Banggar DPRD Kota Bukittinggi Kujungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri dan Bappeda Kota Bogor dalam rangka Shering untuk pembahasan RKUA-PPAS APBD tahun anggaran 2020.Dengan materi yang kita gali tentang Strategi Pengendalian Surplus dan Defisit pada Penyusunan APBD di daerah.

Apa yang kita pelajari dan kita dapati dari Kementerian Dalam Negeri dan Bappeda Kota Bogor.Tentu akan dibahas dalam Rapat Internal DPRD dan menjadi acuan dalam pembahasan RKUA-PPAS APBD tahun 2020,ujar Ibra Yasser.

Bersamaan dengan Kunjungan kerja Banggar itu,juga berangkat melakukan kunjungan Kerja,Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang dike tuai Syaiful Efendi (PKS),Alizarman (Wakil Ketua/Demokrat),anggota,M.Angga Alfa rici (Gerindra),Arnis Malin Palimo (PKS),Nofrizal Usra  (PAN), Edison Katik Basa (Fra ksi Karya Pembangunan),H.Irman (Karya Pembangunan),Zulhamdi Nova Chandra (Nasdem-PKB).

Kemudian Pansus Tata Tertib DPRD,yang diketuai,Ibnu Asis (PKS),Wakil Ke tua,Shabirin Rachmat (Gerindra),Sekretaris ,Hj. Noni (PAN),anggota,Yontrimansyah (Demokrat),Rusdy Nurman (Demokrat),H.Syafril (Karya Pembangunan),Abdul Rahman (Nasdem-PKB).Dengan daerah tujuan yang sama Kota Bogor dan Kementerian Dalam Negeri.(Edis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *