Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan 4 Ranperda di DPRD Payakumbuh Batal, Ada Apa?

oleh

Payakumbuh, Dekadepos.com

Sidang Penting bagi Kota Payakumbuh yang merupakan agenda resmi pengesahan empat (4) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Payakumbuh untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang digelar dalam Rapat Paripurna DPRD Payakumbuh, Senin pagi 21 Oktober 2019 batal dilaksanakan.

Pasalnya, Walikota Payakumbuh Riza Falepi tidak hadir Pada Sidang Paripurna tersebut, kecuali mengutus Wakil Walikota (Wawako) Payakumbuh, Erwin Yunaz.

” Benar kami menolak kehadiran Wawako karena berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018, harus dihadiri Kepala daerah, sebab akan ada pengambilan keputusan.” sebut Syafrizal, Anggota DPRD Payakumbuh Kepada wartawan di DPRD Payakumbuh Kawasan Koto Nan IV.

Dalam Pasal 93 ayat 4 PP Nomor 12 tahun 2018 berbunyi ” Rapat paripurna dalam rangka pengambilan
keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Kepala Daerah.

Politisi PBB itu juga menambahkan, batalnya pengambilan keputusan terhadap Empat buah Ranperda itu karena sesuai aturan, terkait tidak hadirnya Kepala daerah. Sehingga berujungnya Pada “Hujan” Interupsi dari anggota DPRD Payakumbuh.

Diakui Syafrizal, Kalaupun sidang Pengambilan keputusan itu tetap dilaksanakan, dari empat Ranperda yang dilakukan, Hanya tiga yang akan disetujui DPRD menjadi Perda, Yakni Ranperda Tatacara Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah, Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, Ranperda tentang Penyelenggaraan sistem Pemerintahan berbasis elektronik.
Sedangkan Ranperda tentang organ dan kepegawaian PDAM ditunda dengan alasan SK Gubernur Sumbar.

Akibat penolakan oleh DPRD Payakumbuh itu, orang Nomor dua di Kota Payakumbuh itu terpaksa harus balik kanan dan melanjutkan agenda lainnya.

Sementara dari informasi yang beredar, Riza Falepi tidak bisa hadir di DPRD Payakumbuh karena menghadiri Peletakan batu pertama Balai Adat Nagori Koto Panjang Lamposi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Berikut empat (4) buah Ranperda yang direncanakan akan dijadikan Perda tersebut, Ranperda PDAM, Perubahan Tata Ruang, surat pemerintah berbasis elektronik (SPBE), dan ketahanan pangan.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait ditolaknya kehadirannya di DPRD Payakumbuh mewakili Walikota, Erwin mengatakan bahwa seharusnya DPRD tidak melihat siapa yang hadir, namun lebih mementingkan untuk membahas kepentingan masyarakat (Ranperda).

Hal tersebut diungkapkan Wakil Walikota Payakumbuh, Erwin Yunaz saat bersillaturahmi ke Balai Wartawan (BW) Luak Limopuluh.

” Walikota-Wakil Walikota itu satu paket, seharusnya yang lebih diutamakan itu untuk membahas kepentingan masyarakat, bukan dilihat siapa yang hadir. Sebab ini bukan Sidang Paripurna pertama.” ujarnya.

Erwin juga membenarkan bahwa Sidang Paripurna untuk mengambil keputusan terhadap 4 (empat) buah Ranperda itu ditunda. (Edw).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *