Pemko Payakumbuh Sampaikan Tiga Ranperda ke DPRD Kota Payakumbuh

oleh

Payakumbuh, Dekadepos.com

Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) kepada DPRD kota Payakumbuh pada rapat paripurna pertama pada tahun 2020 di Aula Gedung DPRD Kota Payakumbuh, Senin (13/1). Ketiga ranperda yang disampaikan langsung oleh Wakil Walikota Erwin Yunaz itu berisi tentang Ranperda Perusaahn Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sago Kota Payakumbuh, serta Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago dan Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam penyampaian ketiga Ranperda ini, Wawako Erwin Yunaz mengatakan bahwa Ranperda tentang PDAM Tirta Sago yang diajukan saat ini menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Payakumbuh dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Organisasi Perusahaan Air Minum Daerah.

“Hal yang paling mendasar disusunnya Ranperda PDAM Tirta Sago ini ialah bahwa kedua Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya harus disatukan. Yang mana hal ini mengacu pada Pasal 11 Ayat 1 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah”, kata Wawako.

Sementara itu, pada penyampaian Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz mengatakan jika Ranperda ini merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menggerakkan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah berupa Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago yang dilakukan secara profesional.

“Penyertaan modal pemerintah daerah ke Perumda Air Minum dimaksudkan agar Perusahaan Daerah tersebut mampu memberikan manfaat kepada seluruh komponen pembangunan di Kota Payakumbuh”, ulas Erwin.

Kemudian, untuk Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan jika perubahan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan non pertanian saat ini semakin mengalami peningkatan yang disebabkan adanya pertumbuhan penduduk yang berimbas pada peningkatan kebutuhan tempat tinggal atau perumahan serta kebutuhan pendukung lainnya seperti perindustrian, jasa/perdagangan dan lainnya.

“Alih fungsi lahan tersebut bila tidak dikendalikan maka akan membawa dampak pada terganggunya ketahanan pangan yang ada”, ujar Erwin. (Rel/Edw).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *