Puluhan Penambang Emas Datangi Kantor Bupati Sijunjung

oleh

Sijunjung, dekadepos.com

Puluhan perwakilan tokoh masyarakat penambang emas di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, pada Senin (20/1/2020) mendatangi kantor Bupati Sijunjung.

Para tokoh masyarakat dan pengusaha Gold Mining itu diterima Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, Wabup Arrival⁰ Boy, Ketua DPRD Sijunjung, Bambang Surya Irwan dan Wakil Ketua DPRD Syofyan Hendri, serta para Forkopimda juga hadir dalam dialog khusus itu.

Masyarakat penambang yang diwakilkan oleh Nofrialdi dan Kardimol, menyampaikan harapan mereka pada Pemkab Sijunjung. Mereka minta Pemkab Sijunjung untuk mencarikan solusi.

Bupati Sijunjung menyatakan izin tambang adalah kewenangan dari Pemprov dan Bupati berjanji akan mendudukan persoalan tersebut ke Gubenur Sumbar. Bahkan Wabup Arrival Boy mengatakan, bahwa soal izin penambangan itu kewenangan provinsi. “Janganlah yang mempolitisir penambangan, kami Pemkab Sijunjung tak ada wewenang soal izin”, kata Arrival Boy. Untuk itu pula Arrival Boy minta pihak Pemprov Sumbar untuk carikan solusi.

Hal yang sama juga disampaikan Kapolres Sijunjung, AKBP Driharto,SIK. “Ya, harus ada solusinya karena itu menyangkut hidup warga. Apalagi laporan pak Nofriadi atas tidak adanya penambangan banyak tindakan kejahatan. Nah, untuk itu harus ada solusinya”, kata kapolres.

Kapolres menghimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan. “Beri waktu pak bupati dan pak dewan untuk mencarikan solusi dan menemui Pemprov menyampaikan aspirasi warga”, kata kapolres dan bupati.

Dandim 0310 SS Letkol Inf Dwiputranto, SIP,MIPol, mengakui persoalan yang dihadapi penambangan itu menyangkut soal makan. Untuk itu Dandim juga memberi solusi dengan bertanam jagung dan usaha pembudidayaan lele dengan menggunakan Bios 44. Bahkan Kodim pun siap menyediakan bayernya baik jangan pendek dan panjang.

Pihak Dinas Pertambangan ESDM Provinsi Sumbar, mempersilahkan para pengusaha untuk menyampaikan permohonan sesuai aturan terkait soal wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Dinas ESDM menjelaskan bahwa Di Kabupaten Sijunjung telah ditetapkan sebanyak 24 block WPR yang tesebar di hampir semua kecamatan yang ada. Sepanjang permohonan IPR yg diajukan dalam WPR yang ada dan didukung dengan regulasi lainnya yaitu terkait lingkungan hidup, tata ruang daerah, seandainya menggunakan sungai rekomendasi melalui pengelola sungai maka permohonan tersebut akan diproses.

Selain itu pihaknya berpesan, WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) seutuh penetapannya oleh Kementerian ESDM atas koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mengusulkan Wilayah untuk ditetapkan ke Kementerian ESDM.(Heru)