Anggota DPRD Sumbar Kecam Pihak Rekanan yang Melarang Wartawan Liput Proyek Monas PDRI

oleh -1.174 views
Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengecam sikap rekanan yang melarang wartawan untuk meliput proyek Monas PDRI di Koto Tinggi, Suliki, 50 Kota.

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com-

Adanya tindakan melarang wartawan meliput pekerjaan proyek lanjutan Monumen Nasional (Monas) PDRI di Kototinggi, Kecamatan Suliki Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, yang dilakukan pihak kontraktor pelaksana PT. Karya Shinta Manarito, mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat, Syafaruddin Dt. Badaro Rajo.

Menurut anggota Komisi 2 DPRD Sumbar yang notabene juga putra daerah Kabupaten Limapuluh Kota, dia mengecam dengan keras sikap rekanan pelaksana proyek PT. Karya Shinta Manarito yang melarang wartawan untuk meliput kegiatan proyek Monas PDRI tersebut.

“Meliput dan kemudian mempublikasikannya secara luas atas sebuah informasi, termasuk proyek pembangunan Monas PDRI adalah tugas pokok wartawan. Lalu, kalau ada pihak rekanan melarang wartawan meliput proyek Monas PDRI, sepertinya tindakan itu pantas dipertanyakan,” ujar mantan Ketua DPRD Limapuluh Kota itu berkomentar di Payakumbuh, Senin (9/3/2020).

Menurut Syafaruddin Dt. Badaro Rajo,  jika ada suatu pekerjaan proyek menggunakan dana Pemerintah Pusat dikerjakan di daerah, rasanya belum ada larangan dari pihak kementerian manapun terhadap wartawan untuk meliput.

“Kok berani pihak rekanan pelaksana proyek PT. Karya Shinta Manarito menyatakan kepada wartawan yang hendak meliput pekerjaan proyek Monas PDRI, harus izin dari Menteri. Pertanyaannya, Menteri mana yang akan memberikan izin? Saya rasa rekanan PT. Karya Shinta Manarito  terlalu mengada-ada,” sindir Syafaruddin Dt. Badaro Rajo.

Ditekan Syafaruddin Dt. Badaro Rajo, karena kebutuhan terhadap sebuah informasi adalah hak masyarakat dan wartawan adalah sebagai profesi penyampai informamsi yang dijamin Undang-undang sekaligus  sebagai pelaku sosial kontrol, rasanya agak naif jika rekanan PT. Karya Shinta Manarito melarang wartawan meliput proyek Monas PDRI tersebut.

“ Saya akan sampaikan persoalan ini kepada pihak berkopenten di Propinsi Sumatera Barat, terkait adanya tindakan pelarangan bagi wartawan untuk meliput proyek Monas PDRI ini, “pungkas Syafaruddin Dt. Badaro Rajo.

Seperti diberitakan sebelumnya, enam wartawan yakni reporter TVRI, wartawan Harian Haluan, Harian Pos Metro, Harian Khasanah, LKBN Antara dan Harian Koran Padang yang hendak meliput perkembangan pembangunan proyek lanjutan Monumen Nasional PDRI di Kototinggi, Kecamatan Suliki Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu (7/3/2020) gagal mendapatkan informasi dari pihak pelaksana proyek PT. Karya Shinta Manarito dan Konsultan Pengawas PT. Delta Arsitektur yang terlibat dalam pekerjaan proyek tersebut.

Padahal, untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan pembangunan monumen Nasional PDRI yang didanai Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Direktorat Pelestarian Budaya dan Permuseuman menelan dana Rp32 Milliar itu, para awak media tersebut sudah datang ke lokasi proyek dan menemui 3 orang kariawan perusahaan yang ada di kantor perusahaan yang berada di lokasi proyek untuk konfirmasi.

Herannya, meskipun sudah menjelaskan bahwa kedatangan  wartawan hanya untuk mendapatkan informasi terhadap progres pekerjaan, karena sesuai dengan kontrak proyek tersebut sudah habis masa kontrak sejak 31 Desember 2019 lalu, kenyataannya di lokasi masih terlihat aktifitas pekerjaan, namun usaha untuk mendapatkan informasi tersebut tidak diberikan pihak perusahaan kontraktor pelaksana PT. Karya Shinta Manarito dan Konsultan Pengawas PT. Delta Arsitektur.

“Maaf, kami tidak boleh memberikan keterangan dan mengizinkan wartawan untuk meliput dan mengambil foto, kecuali ada izin dari Menteri,” ujar petugas perusahaan tersebut menghalangi.

Meskipun sudah diberikan pemahaman bahwa, kedatangan awak media hanya untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan pelaksanaan proyek tersebut, namun pihak rekanan yang tak mau menjebutkan siapa namanya itu, tetap tidak memperbolehkan.

“ Tetap tidak bisa pak, atasan kami melarang ada wartawan meliput dan masuk ke areal proyek,” ujarnya.

Meskipun kariawan itu sempat diberikan pemahanan terkait tugas wartawan yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mencari, mengumpulkan dan menginformasikan sebuah pemberitaan, termasuk  untuk mendapatkan informasi soal pelaksanaan proyek, apalagi proyek tersebut didanai dari uang rakyat, walau petugas itu sempat mengontak bosnya lewat telepon genggamnya, namun jawabannya tetap saja proyek pembangunan Monumen Nasional PDRI tersebut tidak boleh diliput dan di foto wartawan.

“ Maaf pak, pimpinan kami melarang wartawan masuk ke areal proyek untuk meliput dan mengambil foto atau rekaman vidio, kecuali ada izin dari Kementerian,” ujar pria itu lagi.

ADA APA?  

Seperti diketahui, proyek pembangunan Monumen Nasional PDRI yang saat ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. Karya Shinta Manarito dan Konsultan Pengawas PT. Delta Arsitektur, adalah proyek lanjutan yang awalnya sempat mangkrak.

Sebagaimana diketahui pembangunan nomumen Nasional PDRI tersebut telah dimulai sejak tahun 2012 atas kesekapatan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri diantaranya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pertahanan, Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pariwisata dan telah mengguras uang negara bersumber dari APBN sebesar Rp43 Miliar.

Meski sempat mangkrak, namun atas desakan masyarakat Sumatera Barat dan semua pihak, pembangunan monumen Nasional PDRI tersebut pada tahun 2019 lalu pembangunannya dilanjutkan kembali oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Direktorat Pelestarian Budaya dan Permuseuman dengan mengalokasikan dana Rp32 Milliar.

Proyek pembangunan lanjutan monumen PDRI tersebut dikerjakan PT. Karya Shinta Manarito dan Konsultan Pengawas PT. Delta Arsitektur dengan kontrak kerja selama 114 hari kalender, terhitung mulai tanggal 9 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Namun, saat sejumlah awak media melakukan peninjauan ke lokasi, Sabtu (7/3/2020) ternyata pekerjaan proyek monumental itu tidak rampung tepat waktu sesuai dengan kontrak.

Sayangnya, untuk mendapatkan informasi seputar pekerjaan proyek tersebut, kontraktor pelaksana PT. Karya Shinta Manarito dan Konsultan Pengawas PT. Delta Arsitektur, tertutup dengan awak media. Sehingga menimbulkan tandatanya besar, ada apa dibalik proyek tersebut senilai Rp32 Mililiar tersebut? (edw)