LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com-
Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional (PKN) gabungan PDI Perjuangan, PKB dan Partai Nasdem di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota melalui juru bicaranya, Asrul, dalam pandangan umum fraksi terhadap RAPBD-P tahun anggaran 2022 yang digelar di ruang sidang DPRD setempat, Selasa (6/9) menyorot soal APBD Pemkab Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2022 lebih banyak dipergunakan untuk membiayai diri pemerintah sendiri dibandingkan dinikmati masyarakat.
“Terkait belanja daerah meliputi belanja operasi dan belanja modal, dimana pada belanja operasi pada pos belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami kenaikan, sedangkan belanja modal yang langsung dinikmati oleh masyarakat seperti pembangunan mengalami penurunan. Mengapa hal ini terjadi?” tanya Asrul.
Diungkapkan Asrul, dari postur belanja daerah Fraksi PKN melihat bahwasannya APBD 2022 masih lebih banyak digunakan untuk membiayai diri pemerintah sendiri, dibandingkan dinikmati oleh publik atau masyarakat banyak.
“Kedepannya, Fraksi KPN berharap agar postur APBD mendatang benar-benar berpihak pada pembangunan dan masyarakat banyak,” pinta Asrul.
Asrul juga menyorot soal pendapatan daerah yang setiap tahun permasalahannya selalu mengenai kurang optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah. Mengapa hal ini bisa selalu terjadi?
“Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional tidak menginginkan lagi dimasa yang akan datang permasalahan seperti ini terjadi berkelanjutan, tanpa adanya solusi yang konkrit dan nyata. Sebab, Pendapatan Asli Daerah ini, akan sangat mempengaruhi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota,” jelas Asrul.
Dari segi kebijakan perubahan anggaran pendapatan daerah, ulas Asrul, Fraksi PKN memandang adanya ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat sangatlah besar. Mengingat jika ada ketidakstabilan penerimaan negara, akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah. Maka perlu formulasi yang baik bagaimana ketergantungan tersebut diimbangi dengan peningkatan PAD yang selama ini belum bisa di andalkan sebagai sumber Pendapatan Daerah.
Asrul juga mempertanyakan bahwa, terkait masih banyaknya hasil reses anggota DPRD tahun lalu yang telah masuk di RKPD tahun 2022, tapi belum terlaksana, agar bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Sebab, di item program yang sama telah dikerjakan, sedangkan yang lainnya belum dilaksanakan.
“Hal ini agar dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah supaya program kegiatan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat,” pinta Asrul.
Terakhir Fraksi PKN menyarankan dan menyampaikan kepada pemerintah daerah, supaya anggaran terbatas yang di miliki Pemerintah Daerah bisa tepat sasaran dan berhasil guna optimal.
“Mari gunakan dan alokasikan anggaran berorientasi program, benar-benar ditelisik lebih detail kembali dan betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak,” pungkas Asrul.(ds)
