Asril: Buruknya Pengelolaan APBD Berpengaruh Terhadap Pembangunan Daerah

Bukittinggi.Dekadepos.Com.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bukittinggi Asril menilai Buruknya Pengelolaan APBD akan sangat berpengaruh kepada Pembangunan daerah.Karena Pengeluar an Pemerintah Daerah merupakan salah satu Variabel pembentuk Produk Domes tik Bruto (PDB) daerah bersama dengan kosumsi masyarakat,Investasi dan Net Eks por atau Eksport dikurangi.

Bacaan Lainnya

Hal itu dikatakan Asril saat berdiskusi dengan beberapa wartawan di Gedung DPRD Kota Bukittinggi,baru baru ini.

Dikatakan Asril,Kepala daerah yang melanggengkan tradisi kejar tayang ang garan,tentu sudah menyalahi tata kelola yang baik di Pemerintahan.Dan itu bukan karena menabrak pilar pilar Good Governance,seperti Akuntabilitas ,Tanggungja wab dan Kewajaran.Tetapi,tradisai kejar tayang sangat rawan menghasilkan Pro yek Pembangunan yang asal asalan ,menyimpang dari program dan membuka ce lah bagi praktek Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Buruknya Pengelolaan APBD itu,menurut Asril,tercermin dari besarnya dana APBD yang mengendap di Bank Pembangunan Daerah (BPD).Lihat saja,Per September 2017,dana APBD di Bank Pembangunan Daerah mencapai Rp.227 Triliun,jumlah itu naik 9,6 Porsen dibandingkan Periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp.206,75 Triliun atau mkeningkat 7,3 porsen dari Agustus 2017 senilai Rp.211,3 Trilun.ungkap Asril.

Dan celakanya,berdasarkan kebiasaan,dana APBD yang tersimpan di BPD akan ludes atau setidaknya menyusut tajam dalam tiga bulan kedepan.Jadi jangan heran bila menjelang akhir tahun,di daerah tiba tiba marak dijumpai pembangun an pisik,dari yang sifatnya remeh temeh,seperti menambal jalan yang berlobang dan memperbaiki saluran sampai pembangunan Infrastruktur besar,seperti jemba tan,waduk dan Jaringan Irigasi.

Artinya,”Kebijakan pengeluaran pemerintah daerah merupakan bagian dari kebijakan fisikal daerah sebagai salah satu wujud intervensi kedalam perekonomi an untuk mengatasi kegagalan pasar di daerah”,kata Politisi Partai nasdem tersebut menambahkan Intervensi Pemerintah Daerah yang dikenal dengan kebijakan Fiskal yang salah satunya dilakukan melalui Kebijakan Pengeluaran atau belanja daerah.

Multiplayer Effeck pengeluaran pemerintah tersebut akan semakin besar, ji ka asumsi bahwa belanja pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif.Dan sa ya cukup percaya,kalau belanja pemerintah daerah yang produktif akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi tersendiri,terutama untuk menekan angka kemis kinan dan pengangguran.kata Asril.

Kemudian,disisi lain,terkait dengan anggaran APBD ini,khusus untuk Kota Bukittinggi.Menurut Sekretaris DPC.Nasdem kota Bukittinggi itu,pada bulan No vember atau Desember ,APBD kota Bukittinggi sudah di sahkan.Seharusnya pada bulan itu dan selambat lambatnya Januari kegiatan pembangunan sudah dapat dilelang.

Sehingga dengan lelang kegiatan pembangunan semenjak awal,peredaran anggaran APBD cepat pula beredar dalam rangka memberi peluang bagi masyara kat untuk meningkatkan ekonominya.Disamping itu,juga dapat mengurangi ting kat pengangguran,terutama untuk pekerja bangunan.Dan kegiatan itupun cepat selesainya.Dan akhir tahun tidak lagi menjadi kesibukan yang memusingkan bagi jajaran Pemerintah Kota,karta Asril.

Kalau selama ini,ada Pimpinan SKPD yang berleha leha untuk melelang kegi atannya,dengan alasan tidak ada staf yang mau menjadi PPK.maka bagi staf yang menolak itu dapat ditindak,sebab sewaktu mereka mau menjadi ASN sudah mem buat perjanjian “bersedia ditempatkan dimana saja” .Kalau staf itu tidak mau, tin dak tegas,kalau perlu ajukan pemecatannya,karena mereka telah menolak peker jaan yang diberikan selaku ASN,tambah Ketua Komisi II DPRD Kota Bukittinggi ter sebut,menambahkan Pemko Bukittinggi harus memperbanyak stafnya untuk mengikuti berbagai kopetensi yang dibutuhkan,terutama untuk menjadi PPK ini .( Edis )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *