Atasi Persoalan Air Bersih untuk Warga, PDAM Payakumbuh Jangan Pasrah dan Berdiam Diri Saja

PAYAKUMBUH, dekadepos.com-

Ketidakberdayaan pihak PDAM Kota Payakumbuh untuk mengatasi kesulitan kebutuhan air bersih bagi warga kotanya, kembali menjadi sorotan anggota DPRD Kota Payakumbuh.

Kali ini, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicaranya, Wirman Putra, pada rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi atas Nota Penjelasan Walikota Payakumbuh terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5/2021) mempertanyakan kinerja PDAM Payakumbuh yang dinilai tidak mampu mengatasi kesulitan kebutuhan air bersih yang terjadi di Kota Payakumbuh.  

“ Terkait pelayanan PDAM Kota Payakumbuh dalam mensuplay air bersih ke rumah-rumah penduduk mengalami kekecewaan dari masyarakat. Air hanya mengalir pada waktu-waktu tertentu saja. Dan itu pun debitnya tidaklah memuaskan,” ujar Wilman Putra mempersoalkan.

Ditegaskan Wirman Putra, apakah pihak PDAM Kota Payakumbuh sudah mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang mengalami kesulitan air bersih ini?  

“ Apa tindakan yang dilakukan PDAM Kota Payakumbuh menghadapi persoalan ini. Apakah berdiam diri saja dalam kepasrahan,” ujar Wirman Putra dengan nada tinggi.

Diungkapkan Wirman Putra, untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Payakumbuh, banyak masyarakat mengambil tindakan dengan membuat sumur bor, sumur gali, pakai DAS, membuat bak penampungan air, dan sebagainya.

“Harapan kami dari Fraksi Partai Golkar adalah agar hal ini menjadi bahan pemikiran yang serius bagi pihak PDAM Kota Payakumbuh. Kalau perlu dana, kucurkan! Yang penting, terkait soal kebutuhan air bersih ini masyarakat jangan kecewa,” tandas Wirman Putra.

Selain menyorot soal pelayanan PDAM yang tidak mampu mengatasi kesulitan kebutuhan air bersih untuk warganya, Fraksi Partai Golkar juga mengingatkan Pemko Payakumbuh, untuk meningkatkan belanja konsumsi dan menjaga daya beli.

“ Fraksi Partai Golkar minta Kepada Pemko untuk dapat kiranya mengembalikan tunjangan kinerja ASN dan gaji tenaga harian Lepas disesuaikan dengan UMP,” ulas Wirman Putra.

Dipenghujung penyampaian pandangan umumnya, juru bicara Fraksi Partai Golkar, Wirman Putra mengingatkan, walau pun Kota Payakumbuh sudah WTP 7 kali, namun Fraksi Golkar minta catatan LHP BPK sangat penting untuk disikapi.

“Jika tidak terlalu bersifat rahasia, tidak ada salahnya untuk dijawab, kami hanya berharap agar semua catatan LHP itu untuk kita tindak lanjuti dengan serius,” pungkas Wirman Putra.

Menjawab sorotan Fraksi Partai Golkar soal pelayanan air bersih yang masih mengecewakan masyarakat itu, Walikota Payakumbuh Riza Falepi mengakui bahwa, saat ini pihak PAM Tigo Kota Payakumbuh masih dihadapkan dengan persoalan debit air yang belum mencukupi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Saat ini PAM Tigo sedang mengupayakan untuk mengevaluasi jaringan. Dalam evaluasi ini, memang tidak sepenuhnya tuntas dalam waktu dekat. Disamping itu, kami juga sedang mengupayakan peningkatan produksi air dengan mengupayakan penambahan pengambilan air baku dari sumber Batang Tabik dan juga rencana pembangunan reservoar 5000m3 di tahun 2022 yang berlokasi di Limbukan guna untuk peningkatan debit dan tekanan,” ujar Walikota Riza Falepi.

Terkait soal LHP BPK, pungkas Walikota Riza Falepi, pada prinsipnya semua rekomendasi LHP BPK harus ditindaklanjuti.(ds)

Pos terkait