Bukittinggi, dekadepos.com
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bukittinggi H.Irman Bahar menghimbau kepada seluruh Anggota Dewan untuk dapat menjaga dan meningkatkan displin sesuai Tata Tertib, Kode Etik DPRD Bukittinggi Nomor 2 tahun 2020, untuk kepentingan bersama dalam rangka menjaga martabat, kehormatan (maruah) lembaga.
Hal itu disampaikan H.Irman Bahar kepada Dekadepos seusai Rapat Internal Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi terkait Evaluasi Kinerja anggota Dewan, Senin (11/1).
Dikatakan, selama tahun 2020 Badan Kehormatan telah bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Setelah mengamati dan mengevaluasi disiplin, etika dan moral serta mencermati rekapitulasi kehadiran, maka masih banyak hal-hal yang perlu menjadi perhatian.
“Kami selaku Ketua BK DPRD Bukittinggi cukup prihatin melihat anggota Dewan yang bekerja tidak sesuai dengan Tata Tertib dan kode etik yang dibuat bersama. Seperti adanya anggota DPRD yang tidak hadir baik itu dalam rapat biasa maupun Rapat paripurna, kurang disiplin dalam tata kerja dan etika berpakaian dan lain sebagainya yang dapat merusak nama anggota Dewan dan lembaga, ujar Irman Bahar.
Setelah beberapa kali dilakukan Rapat kerja internal Badan Kehormatan bersama unsur Pimpinan, pertama kali dirapatkan pada tanggal 17 Januari 2020, kedua pada tanggal 5 Januari 2021, maka Badan Kehormatan telah berkomitmen dan menjadikan sebagai prioritas dalam program kerja, Terkait dengan pengegakan dispilin lembaga ini. Dan Senin (11/1) ini, kita lakukan Evaluasi bersama, sehingga dengan rapat Evaluasi ini segenap anggota Dewan dapat berpijak kepada Tatib yang dibuat bersama sekaligus untuk mentaati, apa yang ada di dalam tatib tersebut.
Seperti cara berpakaian dan bersikap yang harus disesuaikan dengan Kode Etik atau Tatib DPRD Bukittinggi Nomor 2 tahun 2020, ungkap Irman Bahar yang juga politisi PPP itu.
Kemudian, kepada segenap anggota Dewan juga diharapkan kehadirannya pada rapat rapat resmi ataupun Rapat Paripurna. Sebab kosekwensinya, apabila 6 kali berturut turut tidak hadir rapat paripurna bisa diusulkan PAW.
Begitu juga dengan Rapat biasa, apabila 40 porsen ketidak hadirannya dalam rapat biasa. BK bisa memberikan Surat Peringatan, kata Irman Bahar.
Dikatakan, juga mentaati Kode Etik ataupun Tatib DPRD ini, penting untuk kita patuhi. Untuk itu mari kita patuhi secara bersama sama demi menjaga nama baik anggota Dewan dan menegakan maruah lembaga DPRD, ungkap Irman Bahar
Kemudian, dalam rangka peningkatan disiplin lembaga ini, Badan Kehormatan juga telah memberikan berupa surat himbauan kepada seluruh Anggota DPRD.
Himbauan tersebut diantaranya adalah meminta kepada seluruh Anggota DPRD untuk menjalankan Tugas dan kewajiban sesuai dengan tata tertib dan Kode Etik DPRD, Meningkatkan disiplin dalam hal kehadiran rapat, memperhatikan dan mentaati etika berpakaian dan mentaati etika rapat dan kerahasiaan sesuai dengan Ko de etik DPRD Kota Bukittinggi.
“Kami telah memberikan semacam surat himbauan kepada seluruh Anggota DPRD dan dalam rapat evaluasi kinerja ini telah disepakati untuk diterima oleh seluruh anggota DPRD. Kode etik dan Tatib DPRD Bukittinggi itu merupakan pedoman bagi setiap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.Sehingga sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dapat menjalankan kinerjanya dengan optimal dan
maruah DPRD dapat terjaga,” tambah Irman Bahar.
Sementara itu, ketua DPRD Bukittinggi Herman Sofyan yang ditemui Dekadepos, menyebutkan sangat mengapresiasi dan menyambut baik kinerja Badan Kehormatan.
“Sebagai pimpinan DPRD, kami sangat mengapresiasi dan mendukung kinerja Badan Kehormatan ini, apalagi hal ini terkait dengan displin lembaga. Kami juga mengharapkan penyamaan persepsi dan komitmen bersama dari seluruh anggota DPRD untuk meningkatkan displin lembaga ini, sehingga nantinya martabat dan kehormatan lembaga ini tetap terjaga”ujar Herman Sofyan.(Edis)
