BASRI LATIEF STUDY KOMPARATIF KE DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

oleh -15 views

PAYAKUMBUH, dekadepos.com- 

Sebagai anggota DPRD yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat, Basri Latief, SH, mengaku tak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan melalui kegiatan kunjungan kerja atau study komparatif, terkait dengan tugas pokoknya sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Payakumbuh yang membidangi  Pembangunan dan Pendidikan.

Itulah sebabnya, ketika mendapat kepesempatan melakukan kunjungan kerja atau studi komparatif dan tukar infomasi ke Pemko  Pekanbaru, Riau, khususnya ke Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Rabu (6/2/2019) Ketua DPC Partai Hanura Kota Payakumbuh yang kini mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada Pemilu 2019 mendatang untuk daerah pemilihan Payakumbuh Barat, mantan Kepala Samsat Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota yang akrap disapa Dabas Samsat itu, terlihat tekun menyimak dan menerima masukan terkait program pendidikan yang pembinaan tenaga pendidik yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Dalam kesempatan bertatap muka dengan Kasi Ketenagaan Pendidikan SMP, Drs. Mawar Yuningsih dan bagian SD dan PAUD, Sekretaris Komisi C DPRD Payakumbuh itu, banyak mendapat masukan soal kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, utamanya upaya peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik melalui diklat berjenjang guru dimulai dari pendidikan PAUD,SD dan SMP.

Seperti diungkapkan Drs. Mawar Yuningsih, untuk meningkatan mutu pendidikan, harus sejalan dengan peningkatan mutu tenaga pendidik baik melalui diklat dasar, diklat lanjutan dan diklat mahir.

“Dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, peningkalan kualitas dan mutu pendidik melalui program diklat berjenjang ini telah berjalan untuk tenaga pendidik mulai dari PAUD,SD dan SMP,” ulas Drs. Mawar Yuningsih.

Pada kesempatan bertatap muka dengan dengan Kasi Ketenagaan Pendidikan SMP, Drs. Mawar Yuningsih, Basri Latief, berkesempatan mempertanyakan soal UNBK yang dilaksanakan sekolah yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Artinya, Basri Latief ingin mengetahui apakah sistim UNBK yang dilaksanakan sekolah-sekolah yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah berjalan mandiri atau tidak lagi menumpang pada sekolah yang sudah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana.

Basri Latief tidak hanya mempertanyakan soal UNBK, dia juga menyinggung terkait adanya ‘angin segar’ dari pihak pemerintah akan melakukan pengangkatan terhadap guru honorer menjadi ASN melalui kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“ Terkait soal PPPK, yang gajinya dibebankan kepada APBD Kota Pekanbaru, kemungkinan besar hal itu tidak bisa terlaksana karena dana APBD Kota Pekanbaru belum mencukupi untuk membayar gaji PPPK,” ungkap Drs. Mawar Yuningsih.

Diakhir tatap muka tersebut, Basri Latief mendapat data-data terkait jumlah SMP yang berjumlah 99 dan 44 diantaranya adalah SMP Negeri dan sudah terakreditasi A. (ds)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.