‘Bola Panas’ Soal Aset Menggelinding di DPRD Limapuluh Kota

oleh -879 views

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com-

Heboh soal aset Pemkab Limapuluh Kota yang berada di wilayah Pemerintahan Kota Payakumnuh sepertinya menjadi ‘bola panas’ yang terus bergulir menjadi pembicaraan hangat bagi banyak kalangan, termasuk bagi Pemkab Limapuluh Kota, Pemko Payakumbuh, DPRD Kota Payakumbuh dan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.

Pasca pernyataan Walikota Payakumbuh Riza Falepi di media massa yang menyatakan bahwa pemerintahannya sulit berkembang karena tidak dapat menata daerahnya karena keberadaan aset milik Pemkab Limapuluh Kota tersebut, dan bahkan dengan nada sedikit kesal sempat menyatakan Pemko Payakumbuh berasa berbapak tiri dengan Pemkab Limapuluh Kota, sehingga sampai dibentuknya Pantia Khusus (Pansus) oleh DPRD Kota Payakumbuh, ternyata telah mengusik hak politik dua Fraksi di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yakni Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PAN.

Melalui juru bicaranya, baik Fraksi Partai Gerindra dan Partai PAN DPRD Limapuluh Kota dalam penyampaian pandangan umum terhadap nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2020, dengan tegas meminta kepada Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo untuk menjelaskan persoalan aset milik Pemkab Limapuluh Kota yang berada di wilayah Pemerintahan Kota Payakumbuh.

“ Terkait masalah aset milik Pemkab Limapuluh Kota yang berada di wilayah Pemda Kota Payakumbuh, Fraksi Gerindra perlu meminta penjelasan dan keterangan kepada Bupati,” ujar juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Khairul Apit, dalam pandangan umum Fraksi Partai Gerindra.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Fraksi PAN DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. Melalui juru bicaranya Fraksi PAN menyatakan bahwa, terkait aset Limapuluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh sejauh mana Pemkab Limapuluh Kota menyikapinya?

“Kita mendengar dan mengetahui bahwa, aset Limapuluh Kota itu menjadi ‘bola panas’ di DPRD Kota Payakumbuh. Mohon penjelasan,” ujar juru bicara  Fraksi PAN, Akrimal Adham dalam pandangan umum Fraksi pada rapat paripurna DPRD dalam penyampaian pandangan umum terhadap nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2020.

JANGAN JADI ‘SANGKURIANG’

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Khairul Apit dan Ketua Fraksi PAN, Marsanova Andesra, terkait persoalan aset Limapuluh Kota itu sempat mengeluarkan statemen menohok atas pernyataan Walikota Payakumbuh Riza Falepi.

Menurut Walikota Riza Falepi, selama ini dia melihat Kabupaten Limapuluh Kota itu ibarat bapak, tapi seperti bapak tiri, kurang rela mewariskan asetnya pada anaknya sekaligus menilai Pemkab Limapuluh Kota itu lebih senang mempunyai ibukota Payakumbuh dari pada Sarilamak.

“Buktinya banyak sekali kantor mereka di Payakumbuh. Kira-kira mungkin seperti berumah di halaman orang, padahal mereka punya halaman sendiri,” tuding Riza.

Diakui Riza, secara aturan kalau seandainya dipindahkan aset Pemkab Limapuuh Kota ke Pemko Payakumbuh tidak perlu melibatkan DPRD. Artinya, cukup antar Kepala Daerah saja. Selesai.

“Tapi saya nggak butuh. Cuman kan yang lucunya ada Pemda lain berumah di sini, seperti nggak nyaman di rumah sendiri, padahal sudah lebih 50 tahun,” tuding Riza lagi.

Walikota Riza Falepi juga menyatakan bahwa dirinya tidak meminta aset milik Pemkab Limapuluh Kota tersebut. “Tapi kenapa ada yang marah? Pengen jadi pahlawan kesiangan ya? Kita nggak butuh-butuh amat soal kantor bupati ini, kita masih banyak agenda yang lain,” tandas Riza.

Ternyata statemen Walikota Riza Falepi itu dibalas cukup tajam dan menyegat oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra dan Ketua Fraksi PAN DPRD Limapuluh Kota. Dengan nada cukup tinggi, Khairul Apit mengingatkan Pemko Payakumbuh jangan menjadi ‘Sangkuriang’.

“Tahu tentang legenda Sangkuriang? Kita tidak ingin Pemko Payakumbuh menjadi seperti itu. Pasalnya, Kota Payakumbuh itu dilahirkan dari rahim Kabupaten Limapuluh Kota. Artinya, jangan sekali-kali Pemko Payakumbuh ingin merongrong ibunya,” ujar Khairul Apit.

Dikatakan Khairul Apit, selama ini DPRD Kabupaten Limapuluh Kota memang diam tak menyikapi isu pengalihan soal aset itu. DPRD Limapuluh Kota diam bukan berarti tidak peduli terkait aset milik Pemkab Limapuluh Kota tersebut.

Tapi ketika Walikota Riza Falepi bersama DPRD Kota Payakumbuh terlihat sangat agresif ingin menguasai aset eks kantor Bupati Limapuluh Kota, bahkan kawan-kawan DPRD Kota Payakumbuh sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang aset Pemkab Limapuluh Kota, kami DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tidak mau tinggal diam lagi.

Ditekankan Khairul Apit, tidak semudah itu bagi Bupati dan Walikota bisa mengalihkan aset Limapuluh Kota, khususnya terhadap tanah eks kantor Bupati. Apalagi Walikota Payakumbuh Riza Falepi sempat mengeluarkan statemen di media massa bahwa, pengalihan aset tersebut tidak perlu melibatkan DPRD. Artinya, cukup antara Bupati dengan Walikota saja.

“Silahkan saja kalau pengambil alihan aset itu hanya kewenangan Bupati dan Walikota saja. Silahkan! Kalau memang bisa, tanpa melibatkan DPRD,” tantang Khairul Apit.  

Sementara itu pernyataan tegas, mengigit dan sedikit pedas juga disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Limapuluh Kota, Marsanova Andesra.

“Saya menyesalkan sekaligus kasihan dengan sikap Walikota Payakumbuh Riza Falepi yang menyatakan penyerahan aset milik Pemkab Limapuluh Kota itu tidak perlu melibatkan DPRD. Sebagai orang hukum, saya ingin menyatakan bahwa Walikota tidak paham dengan pemerintahan. Pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif,” ujar Andes.

Ditakan Andes, dia juga merasa kasihan sama kawan-kawan DPRD Kota Payakumbuh yang nyelonong-nyelonong bikin Pansus. “Jangan mencari sensasilah!. Yang punya aset Pemkab Limapuluh Kota, kok DPRD Kota Payakumbuh yang malah bikin Pansus. Heran saya.  Jika Pemko Payakumbuh bersama DPRD-nya ngotot juga ingin mengambil alih aset Limapuluh Kota ini, saya tantang untuk debat terbuka,” ujar Andes.

Andes juga sangat menyesalkan pernyataan Walikota Riza Falepi yang sampai-sampai bilang di media, Pemkab Limapuluh Kota berhalaman di rumah orang.

“Jangan lah sampai bilang begitu. Ucapan macam apa itu, itu bukan ucapan seorang intelek tual. Kami juga bisa bilang Pemko Payakumbuh anak yang durhaka.Telah dikasi merdeka dan dikasi tempat, malah meronggong-rongrong orang tuanya. Tapi, kalau anak yang baik dan ngomong secara baik-baik, pastilah bapaknya akan luluh juga. Ini belum apa-apa sudah cuap-cuap, seperti kita yang hebat saja. Bahkan, sampai bilang Kabupaten Limapuluh Kota bagai orang menumpang. Menumpang apa! Ini anak durhaka namanya terhadap orang tua,” ujar Andes dengan nada cukup keras sekaligus menyatakan jika soal aset ini dibicarakan secara baik-baik, tentu akan ada jalan keluarnya. (ds)