Bupati Safarudin: Eks Kantor Bupati Jadikan Aset Bersama Karena Punya Nilai Sejarah

oleh

PAYAKUMBUH, dekadepos.com –

Besarnya hasrat dan keinginan Pemko Payakumbuh untuk mendapatkan dan mengelola aset tanah eks kantor Bupati Limapuluh Kota yang berada di jantung kota jalan Jenderal Sudirman Kota Payakumbuh, sepertinya sulit diwujudkan.

Pasalnya,  tanah eks kantor Bupati Limapuluh Kota yang sampai saat ini masih difungsikan sebagai kantor pelayanan masyarakat dan ditempati sejumlah dinas yakni Dinas Kesehatan, BPBD, Damkar, Capil dan sejumlah kantor lainnya itu, ternyata keberadaannya sarat dengan sejarah.

“Untuk mengalihkan aset eks kantor Bupati Limapuluh Kota ini ke pihak lain tentunya perlu kajian dan pertimbangan yang matang. Soalnya, aset kantor bupati ini sarat dengan sejarah,” ungkap Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo, saat bersilaturahmi dengan awak media di Balai Wartawan Luak Limopuluah, Jum’at (19/3/2021).

Sementara itu, terkait aset-aset pemkab Limapuluh Kota yang lain yang berada di wilayah pemerintahan Pemko Payakumbuh, tidak tertutup kemungkinan bisa saja dialihkan kepada pihak lain.

“Banyak aset Pemkab Limapuluh Kota yang ada di wilayah Pemko Payakumbuh. Kalau aset-aset tersebut, mungkin saja bisa dialihkan kepada pemerintah Kota Payakumbuh, namun tentu melalui pertimbangan dan akan kita laporkan kepada Kementerian Dalam Negeri bagaimana bentuknya dengan pemerintahan kota, apakah akan kita tukar guling atau bagaimana. Apakah bisa kita jual, tentunya harus melalui prosedural sesuai dengan aturan,” ulas Safarudin.

Ditekankan Bupati Safarudin, khusus terhadap aset kantor bupati lama ini, kita berpikir-pikir begini. Inilah adalah sejarahnya Luak Limopuluah. “Jadi, kalau bangunan kantor Bupati lama ini akan kita bongkar, tentu kita tidak bisa menilai sejarah itu dengan materi. Kami mengharapkan dan meminta masukan dari tokoh-tokoh adat, ulama dan tokoh pemerintahan, bagaimana kita jadikan aset kantor Bupati ini mejadi aset bersama yang dikelola secara baik, karena disinilah keberadaan awal Luak Limpuluah, termasuk didalamnya ada Kota Payakumbuh, karena antara Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, secara hirarki pemerintahannya memang berbeda, tetapi adatnya masih tetap bertali-tali,” ungkap Bupati Safarudin.

Menurut Bupati Safarudin pihaknya akan tetap melaksanakan pembangunan Limapuluh Kota yang terintegrasi dengan Kota Payakumbuh. “ Ini tidak bisa kita abaikan, tanpa ada kerjasama dengan pemerintahan Kota Payakumbuh dan Pemerintahan Kabupaten, mungkin masih ada gep-gep yang tidak kita sadari bisa membuat jarak antara kita. Jadi, persolan aset ini harus kita pertahankan karena memiliki nilai sejarah. Pemeritahan Kota Payakumbuh dan pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota harus bekerjasama, karena aset ini adalah aset kita bersama,” pungkas Safarudin.

BANYAK WACANA

Terkait aset eks kantor Bupati Limapuluh Kota yang terletak sangat strategis di pusat Kota Payakumbuh itu, sebelumnya berkembang banyak wacana untuk pemanfaatannya.

Selain ada keinginan untuk membangun Mesjid Raya, Islamic Centre, ada juga wacana untuk membangun hotel berbintang atau disulap jadi alun-alun kota atau lapangan terbuka hijau sehingga dapat dijadikan land mark bagi ke dua daerah.

Wacana yang masih hangat dibicarakan masyarakat, adanya pengakuan Walikota Payakumbuh, Riza Falepi yang menyebutkan bahwa beberapa waktu terakhir pihaknya mendapat usulan dari sejumlah tokoh senior Payakumbuh dan Limapuluh Kota yang menginginkan pembangunan Islamic Centre di eks kantor Bupati Limapuluh Kota.

Konon, usulan tersebut dituangkan dalam surat yang dikirimkan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Eks SMA Payakumbuh (Ikesma) ke Walikota Payakumbuh dan Bupati Limapuluh Kota.

Meski keinginan membangun Islamic Centre itu masih sekadar wacana, namun Walikota Riza Falepi mengaku bahwa Pemko Payakumbuh siap membangun Islamic Centre di eks kantor bupati tersebut.

“Aturannya kami sudah tahu, itu bisa juga tukar guling aset (Pemko Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota) atau cara-cara lain yang mungkin kita hadirkan untuk menyiapkan ini semua, sehingga bisa tercapai tujuan untuk membangun Islamic Centre ini,” ungkap Walikota Riza Falepi.

Walikota Riza Falepi berharap tokoh-tokoh masyarakat Payakumbuh dan Limapuluh Kota yang menginginkan pembangunan Islamic Centre Payakumbuh di eks Kantor Bupati Limapuluh Kota itu untuk menyampaikan aspirasinya ke DPRD masing-masing, baik itu ke DPRD Kota Payakumbuh ataupun ke DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.

“Nanti, DPRD akan bisa bergerak karena itu kan aspirasi yang berkembang. Kalau aspirasi itu nanti berkembang lebih jauh, tentu DPRD akan merespon sesuai dengan kapasitasnya,” pungkasnya. (ds)