DPP PAN Pusat tak Hadir, Sidang Gugatan Fauzan Haviz Ditunda

Bukittinggi.Dekadepos.com.

Sidang Perdana Gugatan Perdata Fauzan Haviz terhadap DPW.PAN Propinsi Sumatera Barat dan KPU serta Bawaslu Kota Bukittinggi di Pengadilan Negeri Kls I A Padang, Selasa (25/9),terpaksa ditunda,Karena Tergugat DPW.PAN Sumatera Barat,DPP.PAN Pusat dan HJ.Rahmi Brisma tidak hadir dalam persidangan tersebut. Kecuali yang hadir Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi.

Bacaan Lainnya

Pengadilan Negeri Kelas I A Padang melaksanakan Sidang Perdana Perkara Perdata Gugatan Fauzan Haviz,SE.MBA.MALS terhadap DPP.PAN Pusat,DPW.PAN Sumatera Barat dan HJ.Rahmi Brisma Selaku Ketua DPD. PAN Kota Bukittinggi,KPU Kota Bukittinggi serta Bawaslu Kota Bukittinggi dalam Perkara Sengketa Partai Politik.Dimana Fauzan haviz Selaku Ketua DPD.PAN Kota Bukittinggi diganti secara sepihak.Dan menimbulkkan kerugian Materil dan Inmaterial sebesar Rp.11.615. 000.000,-

Dalam Perkara Nomor:108/Pdt.G/2018/PN.Pdg,disebutkan sebagai Penggu gat Fauzan Haviz,SE.MBA.MALS melawan DPW.Partai Amanat nasional Sumbar ,DPP.PAN Pusat , Ir.Hj.Rahmi Brisma,Ketua DPD.PAN Kota Bukittinggi Periode 2015-2020 berdasarkan SK.DPW PAN Nomor:PAN/A/04/ Kpts/K-s/02/V/2018, ter tanggal 21 Mei 2018,KPU Kota Bukittinggi dan Bawaslu Kota Bukittinggi.

Perkara ini dilaporkan ke Pengadilan Negeri 1 A Padang,berdasarkan Sengketa Partai Politik yang terjadi di tubuh PAN.Dimana Fauzan Haviz yang merupa kan Kader PAN semenjak 2008.Dan duduk sebagai anggota DPRD Kota Bukittinggi selama 2 periode.Fauzan Haviz atau Penggugat merupakan Kader PAN yang setia, selalu menjaga amanah partai dan bekerja sesuai aturan yang berlaku yang mengacu kepada AD/ART PAN.Dan Fauzan Haviz juga sebagai Ketua DPD.PAN Kota Bukittinggi semenjak tahun 2011.

Kronologis Gugatan Fauzan Haviz,Dimana,berdasarkan Musda ke IV PAN Kota Bukittinggi,29 September 2016.Fauzan Haviz kembali diamanatkan menjadi Ketua DPD PAN Kota Bukittinggi,sesuai SK Nomor:PAN/A/04/Kpts/K-S/010/XII/ 2016 ,tertanggal 5 Desember 2016 tentang Pengesahan Pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi periode 2015-2020 dan SK Nomor:PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018 ,ter tanggal 31 Januari 2018 tentang Pengesahan Pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi.

Kemudian,Tanpa kesalahan dan dasar hukum yang jelas,Fauzan Haviz diganti dan mengangkat Ir.Hj.Rahmi Brisma sebagai Ketua DPD PAN Kota Bukittinggi oleh DPW PAN Propinsi Sumatera Barat,berdasarkan SK Nomor : PAN/A/04/Kpts/ K-S/02/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018 tentang Perubahan Kedua Pengesahan Ke pengurusan DPD PAN Kota Bukittinggi.

Atas Tindakan DPW.PAN itu,Fauzan Haviz mengajukan keberatan kepada Mahkamah PAN,karena Fauzan Haviz merasa telah dizalimi dengan cara tidak profesional dan tidak mempunyai dasar Hukum dalam penggantiannya sebagai Ketua DPD PAN Kota Bukittinggi periode 2015-2020 beserta jajaran Kepengurusannya tanpa melalui Musyawarah Luar Biasa.

Dengan tindakan DPW.PAN itu,Fauzan Haviz melaporkannya ke Makamah PAN selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Partai .Maka tanggal 5 Juli 2018 Makamah PAN menjatuhkan putusan dengan amar Putusan .Mengabulkan Permohonan Fauzan Haviz untuk seluruhnya.Seperti, Menyatakan SK Nomor:PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018,tertanggal 21 Mei 2018 ten tang Perubahan Kedua Pengesahan Kepengurusan DPD.PAN Kota Bukittinggi Peri ode 2015-2020 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu,Menyatakan Surat Keputusan Nomor : PAN/04/Kpts/K-S/02/ I/ 20 18 tentang Perubahan Keputusan DPW PAN Nomor:PAN/Kpts/K-S/010/XII/2016 tentang Pengesahan Pengurus DPD.PAN Kota Bukittinggi Periode 2015-2020, ter tanggal 31 Januari 2018 tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hu kum.Dan mengembalikan hak-hak Fauzan Haviz sebagai anggota PAN,seperti yang diatur dalam ketentuan AD/ART serta Peraturan Partai.Dan memerintahkan kepa da pihak pihak terkait untuk melaksanakan putusan tersebut.

Namun,keputusan Makamah Partai itu,tidak dilaksanakan DPW.PAN Sum bar, dan malah DPP.PAN juga tidak mengingatkan DPW.PAN untuk melaksanakan Keputusan Makamah partai itu.Sehingga hal itu merugikan hak dan kepentingan hukum Fauzan haviz sebagai Ketua DPD PAN Kota Bukittinggi,termasuk tidak didaf tarkan sebagai Calon Legislatif DPRD kota Bukittinggi periode 2019-2024.Dan itu terbukti dengan tidak didaftarkannya Fauzan Haviz oleh Hj.Rahmi Brisma selaku Ketua DPD.PAN Kota Bukittinggi sebagai Calon Legislatif kota Bukittinggi.

Kemudian,Keputusan Makamah Partai itu juga diberitahukan Fauzan Haviz kepada DPW.PAN,DPP.PAN, KPU Kota Bukittinggi dan Bawaslu Kota Bukittinggi agar melaksanakan Keputusan Makamah Partai dengan Kosekwensi hukum meno lak proses pencalonan yang diajukan Hj.Rahmi Brisma. Kepada KPU Kota Bukitting gi .Namun semua itu diabaikan.

Apa yang dilakukan KPU Kota Bukittinggi dengan menerima pencalonan ang gota Legislatif yang diajukan Hj.Rahmi Brisma,dilaporkan Fauzan Haviz kepada Ba waslu Kota Bukittinggi atas dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan nomor. 001/ADM/BWSLProv.SB.03.02/PEMILU/VII/2018. Sete lah melalui beberapa kali persidangan yang dilaksanakan dikantor Bawaslu Bukit tinggi.Maka Bawaslu mengeluarkan keputusan dengan nomor.001/ADM/BWSL-Prov.SB.03.02/PEMILU/VII/2018,yang dibacakan pada tanggal 3 Agustus 2018, de ngan amar putusan “Menyatakan Terlapor KPU Kota Bukittinggi tidak terbukti se cara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum”.

Akibat perbutan atau tindakan DPW.DPP.PAN.Hj.Rahmi Brisma selaku Ke tua DPD.PAN Kota Bukittinggi yang baru bersama KPU dan Bawaslu Kota Bukitting gi,telah menimbulkan kerugian materil dan Immaterial terhadap Fauzan Haviz se besar Rp.11.615.000.000,-.Dengan rincian,berupa Gaji dan Tunjangan Perumahan ,Komunikasi Intensif,tunjangan beras,karena hilangnya kesempatan Fauzan Haviz sebagai anggota DPRD Kota Bukittinggi Periode 2019-2024.apalagi Fauzan Haviz sebagai anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2014-2019,dengan rincian gaji Rp. 25 juta perbulan dikali 60 bulan atau sebesar Rp.1,5 Miliar.Biaya pelaksanaan Mus da PAN Kota Bukittinggi tahun 2016 sebesar Rp.70 juta.Uang kontrak Sekretariat atau rumah PAN di Jalan M.Yamin,SH selama 3 tahun sebesar Rp.45 juta atau se besar Rp.15 juta pertahun.

Sedangkan kerugian Immaterial,hilangnya kepercayaan masyarakat dan ang gota Pengurus lainnya kepada Fauzan Haviz sebagai Ketua DPD.PAN Kota Bukit tinggi,karena tidak dapat menjaga kepercayaan tersebut yang semuanya itu tidak terukur dengan uang.Jika diminta disebutkan dengan uang,kerugian itu berjumlah Rp.10 Milyar.Itulah kronologis Gugatan Fauzan haviz terhadap DPW. DPP.PAN, Hj. Rahmi Brisma,KPU dan Bawaslu Kota Bukittinggi (Edis)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *