DPRD 50 Kota Minta Pemkab Selamatkan Aset yang Berada di Daerah Tetangga

oleh -331 views

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Limapuluh Kota menggelar rapat penandatanganan Nota KUA PPAS  RAPBD Tahun Anggaran 2022, Selasa ( 12/10/2021).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra, S.Si didamping Wakil Pimpinan, Syamsul Mikar serta dihadiri para anggota DPRD, juga hadir Bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo, SH beserta OPD dan unsur Forkopimda Kabupaten Limapuluh Kota.

Rapat paripurna DPRD ini dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan, karena masih dalam masa pandemi Covid-19.

Sebelum melaksanakan penandatanganan Nota KUA PPAS  RAPBD Tahun Anggaran 2022, acara dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra, S.Si dan dilanjutkan pembacaan surat masuk dan pembacaan berita acara rekomendasi Badan Anggaran hasil rapat kerja pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 oleh Sekretaris Dewan, M. Darmawijaya, SH.

Adapun rekomendasi Badan Anggaran adalah, pertama, agar seluruh belanja yang diarahkan tetap mengacu pada target rencana Pembangunan Jangka Menengah  ( RPJM) Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2021-2026 , sehingga sesuai Visi-Misi Kepala Daerah.

Kedua, diminta kepada Pemerintah Daerah agar OPD-OPD yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah agar lebih maksimal lagi dan mencari potensi potensi baru dan melakukan penertiban terhadap objek dan subjek pajak, serta retribusi daerah yang belum mempunyai izin, sedangkan untuk menciptakan keadilan pajak terutama PBB dan BPHTB perlu segera disusun dokumen nilai zona tanah

Ketiga, BKK yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2021 baik dalam bentuk kegiatan fisik maupun non fisik tetapi tidak dapat terealisasikan pada tahun anggaran 2021 agar dapat diprioritaskan pada RAPBD TA 2022

Keempat, diminta kepada Pemerintah Daerah membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap Tenaga Harian Kontrak ( THL) yang telah ada, sehingga THL yang ada saat ini pada OPD betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan pada OPD bersangkutan

Kelima, diminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap Perda SOTK yang ada khususnya bagi OPD yang tidak produktif dalam melaksanakan program dan kegiatannya, yang mendukung tercapainya target RPJM

Keenam, diminta kepada Kepala Daerah untuk melakukan penyelamatan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota baik dalam bentuk bangunan ataupun tanah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota ataupun daerah tetangga

Ketujuh, untuk menyikapi Belanja DAK Non Fisik untuk DOK Jasa persalinan dari yang direncanakan Rp. 2.302.523.000,- menjadi Rp. 475.627.000,- perlu disikapi sebagai berikut, BPJS Kesehatan masyarakat dipenuhi sesuai dengan UHC. Kemudian dana kemitraan pada RSUD Achmad Darwis Suliki ditambah dari lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- menjadi Rp. 1.000.000.000,-.

Kedelapan, komposisi APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut, Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.285.580.309.962,-. Belanja daerah sebesar Rp. 1.309.080.962,-. Surplus/ ( defisit ) sebesar Rp. 23.500.000.000,-. Kemudian penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000.000,- . Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000.000. (ds)

No More Posts Available.

No more pages to load.