Edwar DF: Tinjau Ulang Honor RT/RW, Guru Honor dan Insentif LPM

oleh -306 views

PAYAKUMBUH, dekadepos.com-

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Payakumbuh melalui juru bicara Fraksi, Edward DF, meminta agar Pemerintah Kota Payakumbuh memperhatikan dan meninjau ulang tentang kebijakan untuk honor RT/RW, Guru Honor dan Insentif LPM.

Hal itu disampaikan Edwar DF dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi atas nota penjelasan Walikota Payakumbuh terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, belum lama ini.

Edwar DF tidak hanya meminta Pemko Payakumbuh memperhatikan dan meninjau ulang tentang kebijakan untuk honor RT/RW, Guru Honor dan Insentif LPM. Namun lebih jauh dari itu, Fraksi PPP juga menekankan kepada Pemko Payakumbuh melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Dr. Adnaan WD agar menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi akhir-akhir ini pada manajemen RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh.

“Fraksi PPP mengharapkan agar program pembangunan infrastruktur benar-benar dimaksimalkan. Mulai dari perencanaan, proses lelang dan pelaksanaan agar tidak terjadi lagi proyek yang tidak diselesaikan menurut semestinya,” ulas Edwar DF.

Dikatakan Edwar DF, untuk pembangunan yang dilaksanakan dengan dana APBN dan APBD Provinsi, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik melalui instansi teknis dengan pihak Provinsi atau Wakil dari Pemerintah Pusat yang ada di daerah.

Diakhir penyampainnya, Edward DF menyatakan bahwa Fraksi PPP mendorong langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan restribusi daerah,.

“ Harapan kami, agar kedepannya data primer wajib pajak dan objek pajak memang bisa didapatkan langsung oleh Pemerintah Kota Kota Payakumbuh,” ujar Edwar DF.

Fraksi PPP juga menekankan, agar antara hak dan kewajiban masyarakat terhadap BPHTB atau PPH lebih diperhatikan oleh Pemerintah Kota. Ketika kewajiban membayar bea sudah dipenuhi, maka hak masyarakat juga harus diselesaikan dengan segera.

“Untuk itu koordinasi yang jelas dengan pihak ketiga (BPN) harus dibangun oleh Pemerintah Kota,” saran Erward DF.

Fraksi PPP juga mendorong Pemerintah Kota untuk memaksimalkan Pemungutan Restribusi Parkir di pinggir jalan umum dan pajak parkir di lokasi-lokasi tertentu.

“Fraksi PPP berharap Pemerintah Kota melalui OPD terkait memaksimalkan dan memutakhirkan data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang dijadikan acuan dalam pengeluaran belanja APBD.” pungkas Edwar DF.

Sementara itu Walikota Payakumbuh, Riza Falepi menjawab saran, masukan dan kritikan Fraksi PPP mengucapkan terima kasih atas dorongannya.

“ Terkait persoalan-persoalan yang terjadi di SRUD dr. Adnan WD telah ditindak lanjuti dan diselesaikan,” tegas Walikota Riza Falepi.

Sementara itu harapan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pada prinsipnya Pemko Payakumbuh setuju. Namun mengingat kondisi daerah yang terbatas, tentu baru itu yang dapat diberikan.

Walikota Riza Falepi juga menyatakan setuju bahwa, pelaksanaan kegiatan infrastruktut dilelang pada awal tahun anggaran. Kondisi ini berlaku, baik bagi proyek  DAU maupn DAK dan DID.  Namun dalam pelaksanaannya, tetap berpijak pada regulasi-regulasi, seperti juknis DAK yang seringkali terlambat disampaikan oleh Kementrian terkait.

“Sementara itu saran  Fraksi PPP untuk memaksimalkan pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan pajak parkir di lokasi tertentu akan ditindaklajuti dengan upaya mengangkat petugas juru parkir pada masing-masinh titik parkir,” ujar Walikota Riza Falepi. (ds)