Edward DF: Berikan Bantuan Hukum dan Jaminan Penangguhan Penahanan

oleh -2.667 views

PAYAKUMBUH, dekadepos.com-

Perkara tindak pidana korupsi dana covid-19 yang menjerat 5 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Payakumbuh yakni Kadis Kesehatan dr.Bakhrizal dan Diretur RSUD dr. Adnan WD dr.Yanti serta melibatkan tiga orang staf di dua lembaga tersebut, termasuk 2 orang swasta, sepertinya benar-benar menyita perhatian dan melahirkan rasa keprihatinan dari masyarakat Kota Payakumbuh.

Betapa tidak,  setidaknya rasa keprihatinan atas tersandungnya 5 ASN Pemko Payakumbuh yang dipimpin Walikota Riza Falepi itu, memunculkan rasa keprihatinan dari wakil rakyat di gedung DPRD Kota Payakumbuh.

Dalam penegakan hukum, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Payakumbuh sepakat dengan aparat penegak hukum. Namun kita harapkan, dalam penegakan hukum tersebut  jangan sampai ada intervensi.

Hal itu diungkapkan oleh juru bicara  Fraksi PPP, Edward DF pada rapat paripurna DPRD Kota Payakubuh saat menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Penjelasan Walikota Payakumbuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 yang digelar di gedung DPRD setempat, Jumat (27/5).

Diungkapkan mantan wartawan Harian Singgalang itu, dengan ditersangkakan dan ditahannya 5 ASN dan dua orang pihak swasta yang diduga melakukan korupsi dalam pengadaan APD Covid 19 tersebut,  hendaknya ada pertimbangan hukum terhadap tersangka, terutama tersangka perempuan.

“ Melalui pandangan umum ini, Fraksi PPP DPRD Kota Payakumbuh meminta Pemerintah Kota Payakumbuh agar memberikan bantuan hukum dan memberikan jaminan penangguhan penahanan terhadap tersangka dalam mereka menjalani proses hukum,” ujar Edward DF.

Edward DF tidak hanya menyampaikan rasa keprihatinan atas perkara pidana yang telah melibatkan 5 ASN tersebut, namun Fraksi PPP juga meminta Walikota menunjuk Pelaksana Tugas Direktur RSUD Dr. Adnaan WD dan pejabat lain yang terlibat, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dan manajemen rumah sakit tetap lancar.

Tak hanya Fraksi PPP, namun rasa kprihatinan juga muncul dari Fraksi Demokrat. Melalui juru bicaranya, Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah menyatakan bahwa Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi langkah-langkah strategis Pemko Payakumbuh atas upayanya untuk tetap meningkatkan sistim pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Namun di sisi lain, kita semua mengetahui dengan hal yang menimpa saudara kita pada suatu OPD dengan adanya persoalan hukum yang mana prosesnya sedang berjalan. Ini juga menandakan bahwa, opini WTP yang kita peroleh belum menjamin bahwa penggunaan anggaran betul-betul transparan dan tepat sasaran,” ungkap Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah

Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah mengakui, Fraksi Partai Demokrat merasa sedih dan juga mendoakan agar saudara kita yang terlbat masalah bisa menjalani proses hukum dengan sebaik-baiknya dan keluarga juga tabah dalam menjalani.

“Kami juga apresiasi terhadap aparat penegak hukum yang sudah bekerja maksimal dan mendorong upaya-upaya dalam proses penegakkan hukum di negara yang kita cintai ini,” papar Ketua KAN Air Tabit itu.

Sementara itu juru bicara Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan, Syafrizal, juga menyampaikan rasa keprihatinannya atas terjeratnya 5 ASN dan 2 pihak sawas atas kasus dugaan porupsi dana covid-19 itu.

“Terkait Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Adnaan WD yang tak putus dirundung malang, kita positif thinking saja. Namun kami yakin, beliau-beliau tidak melakukan kesalahan seperti dugaan sementara. Semoga tidak!. Do’a terbaik kami untuk kebebasan beliau- beliau semua. Kami yakin Pemko Payakumbuh telah mencarikan solusi terbaik untuk meminimalisir dampak kondisi ini,” ungkap Syafrizal.

Namun demikian, dalam pandangan umum Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan tersebut, Syafrizal sempat mempertanyakan kondisi dan status barang hasil pengadaan yang pada Tahun 2020 yang lalu, termasuk pihak rekanan pengadaan incenerator RSUD dr. Adnaan WD yang telah mengembalikan dana sebesar Rp1,65 Milyar ke Kas Daerah. (ds)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.