Fraksi PAN DPRD Limapuluh Kota Minta RAPBD Perubahan 2021 Fokus untuk Penurunan Angka Kemiskinan

oleh -2.096 views

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com-

Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Mulyadi, dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung di ruang sidang DPRD setempat, Senin lalu (14/9/2021) dalam agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun 2021, menyampaikan harapan agar perubahan RAPBD 2021 fokus pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing daerah, perluasan kesempatan kerja, kualitas infrastruktur dan perwujudan good governance.

Disamping itu, Fraksi PAN juga berharap RAPBD 2021 bertujuan untuk peningkatan kualitas infrastruktur untuk mempercepat  konektivitas dan pemenuhan pelayanan dasar, penguatan ketahanan berencana dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dan pemantapan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Ditekankan Mulyadi, dalam penyusunan RAPBD 2021, Fraksi PAN menyarankan tetap berpedoman pada kebijakan yang sudah digariskan sesuai struktur APBD yang merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

“Mengenai kondisi umum Pendapatan Delanja Daerah, Fraksi PAN meminta pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota agar memperhatikan atau melakukan penyesuaian dengan potensi dan realisasi yang sudah berjalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, apakah itu dengan merubah kebiasaan dalam pemungutan pajak, penegakan disiplin wajib pajak, penertiban pajak dan retribusi pajak serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dan pajak,” ujar Mulyadi.

Ditekankan Mulyadi, terkait rancangan pendapatan daerah dimana PAD mengalami penurunan, dana transfer yang mencapai 1,36%, Fraksi PAN berharap untuk dapat diusahakan kembali kepada posisi normal, sebab PAD yang sah cukup mengalami perubahan, bertambah.

Mulyadi juga mengkritisi bahwa, pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke dua ini mengalami minus karena permasalahan utama belanja belum seimbag dengan pendapatan. Pemda beralasan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun pada laporan nota perubahan yang bupati sampaikan tentang belanja operasi, Fraksi PAN masih melihat belanja barang dan jasa masih mengalami kenaikan sampai tiga puluh juta miliyar lebih. Sedangkan belanja bantuan sosial, hibah mengalami penurunan.

Dikatakan, terkait belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer bagi hasil dan bantuan keuangan yang mengalami penurunan terkendala karena permasalahan utama pembiayaan, Fraksi PAN memahami karena ketiadaan (silpa) sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu karena diprioritaskan untuk penanganan dampak pandami covid 19.

“Namun demikian, Fraksi PAN berharap tidak menjadikan alasan mendasar. Artinya, dalam hal anggaran yang defisit maka harus ditutupi oleh penerimaan anggaran,” ujar Mulyadi.

Dipenghujung pandangan umum Fraksi PAN, Mulyadi menyatakan bahwa terkait percepatan pembangunan IKK, Fraksi PAN berharap dalam menjalankan tujuan pembangunan hendaknya membangun secara merata. Program-program pembangunan yang telah tersusun, harus segera diikuti strategi langkah yang riil atau nyata, sehingga bisa dievaluasi tentang hasil yang telah dicapai. (ds)

No More Posts Available.

No more pages to load.