Fraksi Partai Demokrat DPRD Payakumbuh Pertanyakan Rencana Pembangunan Masjid Agung dan Fungsi Atap Kanopi

oleh -564 views

PAYAKUMBUH, dekadepos.com –

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Payakumbuh, Sri Joko Purwanto, dalam penyampaian pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD yang digelar Senin, (11/10/2021) di ruang sidang DPRD setempat, mempertanyakan rencana pembangunan Masjid Agung.

“Mengingat masa jabatan Kepala Daerah akan berakhir pada tahun 2022, tentu masih ada rencana kerja Pemko yang belum tuntas sesuai dengan perencanaan awal. Salah satunya adalah pembangunan Masjid Agung,” ungkap Sri Joko Purwanto.

Terkait hal itu, ulas Sri Joko Purwanto, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan kepada Pemko Payakumbuh sudah berapa luas tanah yang telah dibayarkan.

Kemudian berapa total anggaran yang sudah dibayarkan dan apakah semua permasalahan dengan pemilik tanah sudah selesai dan bagaimana kelanjutan Masjid Agung ini dalam perencanaan anggaran tahun 2022.  

Sri Joko Purwanto tidak hanya mempertanyakan soal rencana pembangunan Majis Agung saja, namun atas nama Fraksi Partai Demokrat dia juga menyorot keberadaan atap kanopi Jalan Ahmad Yani.

“ Terkait dengan pasar di Jalan Ahmad Yani yang telah ditutup oleh kanopi yang dalam perencanaannya  semula diperuntukan dalam menata pedagang kuliner. Namun dalam perjalanan, Fraksi Partai Demokrat melihat penataan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena pada kenyataanya, area tersebut lebih menyerupai tempat parkir kendaraan saja. Bahkan boleh kita lihat di lapangan bahwa, parkir kendaraan telah memakan hampir  dari separo badan jalan. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemko agar merespon persoalan ini secara konkret dan segera merealisasikannya sesuai  perencanaan semula,” pinta Sri Joko Purwanto.

Diakui Sri Joko Purwanto bahwa, Fraksi Partai Demokrat ikut bersama pemerintah dalam upaya mendorong pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu Fraksi ini memandang perlu ditambah alokasi anggaran dalam APBD 2022 dalam penanganan pemulihan ekonomi dan diperbanyak kegiatan untuk memberikan dukungan dan insentif kepada para pelaku ekonomi. Khususnya ke Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Kami juga mengingatkan kembali kepada Pemerintah Kota Payakumbuh, bahwa manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas, tidak sekedar bertumpu pada ketaatan aturan dan perundangan-undangan yang berlaku, tapi juga taat azaz dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat payakumbuh. dalam prinsip politik anggaran daerah, APBD yang baik dan ideal adalah APBD yang dapat memberikan solusi bagi persoalan dasar dan krusial yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat payakumbuh secara keseluruhan. jika tidak bisa memberikan solusi bagi persoalan dasar tersebut, APBD tersebut layak dinilai tidak kredibel,” pungkas Joko.

Menjawab dan menanggapi saran dan masukan serta kritikan yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat, Walikota Payakumbuh Riza Falepi menjelaskan bahwa terkait rencana pembangunan Masjid Agung berlokasi di kawasan Sawah Kareh, Kelurahan Pakan Sinayan, sudah menyelesaikan beberapa tahapan pekerjaan yaitu penyusunan studi kelayakan telah dilakukan sejak tahun 2019 dan perencanaan DED pada tahun 2020.

Sedangkan untuk proses pembebasan lahan sudah dimulai dari tahun 2019 dan sampai pada tahun 2021. Luas lahan yang sudah dibebaskan sampai saat in adalah seluas 35.165 m2 atau sebesar 71,32 persen dari total kebutuhan lahan sebesar 49.304 m2.

Hingga tahun 2021 ini total dana yang telah dibayarkan untuk pembebasan lahan adalah sebesar Rp31.548.500.000,-. Sejauh ini masih terdapat 7 persil lahan lagi yang masih bermasalah dan belum dapat dibayarkan ganti wajarnya disebabkan oleh belum disepakatinya nilai ganti wajar tanah, dan 1 persil lahan masih terdapat sengketa kepemilikan lahan.

Persil lahan yang yang masih belum dibayarkan tersebut masih terus dilakukan penyelesaiannya  dan berdasarkan hasil perencanaan DED Masjid Agung yang sudah dilaksanakan. Persil yang masih terkendala tersebut tidak berada pada posisi tapak Masjid Agung, sehingga tidak akan menghambat pembangunan fisik Masjid Agung.

“Pada tahun 2022 Pemko sudah mengusulkan anggaran lanjutan ganti wajar tanah Masjid Agung sebesar Rp6.8 miliar  untuk lima persil lahan seluas 8.800 m2,” ungkap Walikota Riza Falepi.

Menyangkut kanopi jalan Ahmad Yani yang pada awalnya dibuat untuk penataan pedagang kuliner malam yang berada di jalan Ahmad Yani sendiri dan ditambah dengan pedagang kuliner yang betada di depan Toko Hizra dan Toko Kenalan yang mulai beroperasi pada sore sampai malam hari.

Sedangkan pada siang hari sebagai tempat parkir kendaraan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan yang dibebani dengan target PAD. dan hal ini sudah sesuai dengan perencanaan.

Harapan Fraksi Partai Demokrat mendorong pemulihan ekonomi, sudah sejalan dengan harapan dan arahan pemerintah pusat dan diharap bersama dapat meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. (ds)  

No More Posts Available.

No more pages to load.