Fraksi Partai Demokrat Sorot Lambannya Realisasi Anggaran Pertanian dan Perkebunan

oleh -2.151 views

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com-

Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota melalui juru bicaranya, Sasri Andiko,SH, Dt. Putiah, dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap nota keuangan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, Senin lalu (14/9/2021) meminta kegiatan-kegiatan fisik yang ada di seluruh OPD yang masih belum dilaksanakan, supaya dilaksanakan awal bulan ini atau sebelum APBD perubahan disepakati pada tanggal 21 September 2021 dengan memperhitungkan waktu yang tersedia.

Kemudian terkait rekomendasi Badan Anggaran mengenai BKK yang belum di SK kan,  karena belum sesuai antara usulan kegiatan dengan Perbub atau kekurangan administrasi lainnya, Fraksi Partai Demokrat mendesak hal itu supaya dilengkapi secepatnya agar dapat direalisasikan pada APBD perubahan.

“ Fraksi Partai Demokrat memohon kepada Bupati agar segera ditindak lanjuti, karena hal ini menyangkut untuk meningkatkan perekonomian di tengah masyarakat yang pada saat ini masih terpuruk akibat pandemi Covid 19,” ujar Sasri Andiko.

Dinyatakan Sasri Andiko, Fraksi Demokrat menyayangkan lambannya realisasi dan bahkan terancam tidak realisasi anggaran yang sudah dianggarkan untuk akses pertanian dan perkebunan.

“Padahal, dalam Visi-Misi Bupati, peningkatan perekonomian masyarakat dibidang pertanian menjadi prioritas utama,” ungkap Sasri Andiko.

Disebutkan Sasri Andiko, pada perubahan APBD tahun 2021 , pendapatan daerah mengalami tekanan. Alasan pemerintah daerah adalah dampak dari pandemi covid 19. Namun demikian, Fraksi Demokrat berharap agar tetap fokus dan serius dalam mempertahankan dan mencari sumber pendapatan yang sah, guna agar terjaganya APBD tahun 2021 ini.

“Dalam hal pendapatan asli daerah, tentu pemerintahan daerah harus lebih bekerja keras agar PAD tidak mengalami penurunan terlalu dalam,”harap Sasri Andiko.

Selain menyorot dan mengkritisi soal anggaran daerah, Fraksi Partai Demokrat DPRD Limapuluh Kota melalui juru bicaranya Sasri Andiko menyatakan ketegasan kepada Bupati untuk dapat memperhatikan dalam segi anggaran untuk peningkatan SDM tenaga Kesehatan (Bidan, Perawat) dan tenaga Pendidikan .

“Berdasarkan informasi yang dihimpun dilapangan  serta aspirasi masyarakat terkhusus penyelenggaraan di tingkat nagari, terdapat beberapa nagari yang sudah melaksanakan pemilihan Bamus. Fraksi Demokrat meminta kepada Bupati agar segera menindak lanjuti demi terciptanya iklim penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif serta pelayanan yang efektif kepada masyarakat,” ulas Sasri Andiko.

Dipenghujung pandangan umumnya, Sasri Andiko juga menyampaikan kekhawatirannya terkait masalah kenakalan remaja yang setiap harinya makin meningkat didaerah ini.

“ Masih banyak kita temui anak-anak sekolah yang berkeliaran memakai pakaian sekolah, baik di jam sekolah maupun di luar jam sekolah, yang merokok di lingkungan Pemda. Fraksi Demokrat berharap agar hal ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintahan daerah. Kemudian Fraksi Demokrat meminta kepada Capil untuk proaktif mendata anak-anak yang belum memiliki KTP, padahal telah memenuhi persaratan untuk memiliki KTP,” pungkas Sasri Andiko.

Sementara itu Wakil Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri menanggapi saran dan krititkan Fraksi Demokrat, utamanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan fisik yang ada di seluruh OPD yang masih belum dilaksanakan supaya dilaksanakan awal bulan ini atau sebelum APBD perubahan disepakati pada tanggal 21 september 2021, dinyatakan Wabup bahwa Pemkab optimis kegiatan tersebut terealisir sampai akhir tahun anggaran.

“ Terkait mengenai BKK yang belum di SK kan karena belum sesuai antara usulan kegiatan dengan Perbup atau kekurangan administrasi lainnya supaya dilengkapi secepatnya agar dapat direalisasikan pada APBD perubahan dapat kami jelaskan bahwa usulan kegiatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perbup 21 tahun 2021 akan direvisi berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dengan kepala daerah tentang rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2021,” ungkap Wabup Rizki Kurniawan.

Menjawab kritikan lambannya realisasi dan bahkan terancam tidak realisasi anggaran yang sudah dianggarkan untuk akses pertanian dan perkebunan, padahal dalam Visi-Misi Pemkab adalah peningkatan perekonomian masyarakat di bidang pertanian menjadi prioritas utama, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik berupa jalan usaha tani dan jalan produksi dilaksanakan pada triwulan IV melalui skema hibah dan saat ini perencanaan kegiatan dimaksud melalui mekanisme penunjukan penyedia jasa yang prosesnya telah sampai ke unit pengadaan barang dan jasa.

“ Menjawab pertanyaan terkait perhatian pemerintah daerah khususnya terhadap anggaran bagi peningkatan SDM tenaga kesehatan (bidan, perawat) dan tenaga pendidikan dapat dijelaskan bahwa, pemerintah daerah telah berupaya untuk meningkatkan sumber daya tenaga kesehatan melalui penganggaran sesuai dengan mandatori spanding yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021,” jelas Wabup Rizki Kurniawan.

Pada kesempatan itu Wabup Rizki Kurniawan menyampaikan terima kasih atas saran Fraksi Demokrat terkait dengan percepatan pelantikan Bamus yang terpilih dan saat ini secara administratif pemerintah nagari melengkapi bahan atau dokumen yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan penerbitan keputusan Bupati tentang peresmian Bamus nagari.

“Menjawab pertanyaan Fraksi Demokrat tentang permasalah kenakalan remaja setiap harinya makin meningkat, masih banyak kita temui anak-anak sekolah yang berkeliaran memakai pakaian sekolah baik di jam sekolah maupun di luar jam sekolah, yang merokok di lingkungan pemda dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah senantiasa melakukan pemantauan dan pengawasan di lokasi (kawasan) perkantoran dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah nagari,” pungkas Wabup Rizki Kurniawan. (ds)

No More Posts Available.

No more pages to load.