Fraksi Partai Demokrat Sorot Pembentukan Nagari Kototinggi Maek dan Kritik Lambannya Pelayanan di Puskesri dan Pustu

oleh -458 views

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com-

Meskipun sudah memakan waktu cukup panjang dan menghabiskan energi, namun sampai saat ini pembentukan Nagari Kototinggi Maek belum juga menampakan titik terang.

Untuk memenuhi tuntutan dan keinginan warga yang ingin nagarinya berdiri sendiri itu, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota mendesak jajaran teknis Pemkab Limapuluh Kota untuk segera menuntaskan terbentuknya Nagari Kototinggi Maek tersebut.

“ Kenapa pembentukan Nagari Koto Tinggi Maek masih belum juga ada perkembangannya. Untuk itu Fraksi Partai Demokrat meminta jajaran tekhnis pemerintah yang dipimpin langsung oleh Bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajo turun tangan menuntaskan terbentuknya Nagari Kototinggi Maek ini. Apapun alasan tekhnisnya, Fraksi Partai Demokrast berharap segera dituntaskan masalah ini,” ungkap juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Marshal, pada rapat paripurna DPRD terhadap Nota penyampaian Bupati tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2020.

Fraksi Partai Demokrat tidak hanya mempertanyakan tentang pembentukan Nagari Kototinggi Maek. Namun juga mempertanyakan masalah jasa pelayanan di Puskesmas yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota.

“Fraksi Partai Demokrat berharap agar Pemkab meninjau ulang kembali  sebagaimana menurut semestinya yang sesuai dengan Permenkes Nomor 19 tahun 2014 tentang jasa pelayanan tersebut,” papar Marshal.

Ditekankan Marshal, pelayanan kesehatan di tingkat Puskesri atau Pustu yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota, terkesan lamban dalam pelayanan dan sering kali dijumpai tidak ada petugas.  Untuk itu Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Bupati untuk menertipkan atau meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di sektor pelayanan kesehatan masyarakat. Bagaimana pun petugas-petugas di tingkat ini adalah mata dan telinga Kepala daerah.

Disamping itu juru bicara Fraksi Partai Demokrat,Marshal, juga mengungkapkan bahwa perbaikan ruas jalan Batuampa sampai Suayan yang rusak akibat bencana tanah lonsor, sampai sekarang belum ada terealisasikan oleh Pemkab. Fraksi Partai Demokrat berharap kepada Bupati agar mencarikan jalan solusinya.

Dipenghujung penyampaian pandangan umum Fraksinya, Marshal, menyatakan bahwa terkait dengan aset daerah, baik aset  tetap  maupun aset berjalan, masih banyak kekeliruan dalam kepemilikan sesuai hasil LHP BPK.

“Untuk itu Fraksi Partai Demokrat  berharap Pemerintah Daerah meng croscek kembali agar aset tersebut betul- betul  terinpertarisasi masuk ke neraca pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.” Pungkas Marshal. (ds)