Fraksi Partai Golkar DPRD Payakumbuh Sorot Masalah Incinerator, TPA, Gaji THL dan Kegiatan Asal Jadi

oleh -222 views

PAYAKUMBUH, dekadepos.com-

Pandangan umum Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Payakumbuh yang disampaikan juru bicaranya, Wirman Putra Dt. Mantiko Alam, dalam rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD setempat, Senin (11/10/2021) jadi pembicaraan hangat bagi para undangan yang hadir dalam rapat paripurna DPRD tersebut.

Betapa tidak, dari beberapa kali sidang yang berlangsung di rumah bagonjong DPRD Kota Payakumbuh tersebut, barangkali, baru kali ini para wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Payakumbuh tergolong berani menyampaikan saran, masukan dan kritikan kepada Pemko Payakumbuh yang dipimpin Walikota Riza Falepi dengan bahasa yang sangat tegas, lugas, dan mengena untuk membela kepentingan rakyat dan daerah.  

Tak percaya? Simak penyampaian Wirman Putra Dt. Mantiko Alam, dengan sangat gamblang dia meminta kebijakan Kepala Daerah harus sinkron dengan kebijakan Pusat dan Provinsi, termasuk pengeluaran anggaran harus value for money. Artinya, setiap uang yang dikeluarkan harus ada nilainya.

“Belanja harus mengacu kepada 3 E yaitu: Efektif, Efisien dan Ekonomis. Kegiatan Fisik maupun Non Fisik harus jelas input, proses, out put, out come, benefit dan impacnya. Jangan sampai terjadi apa yang dikatakan pepatah Minang: minyak abih samba indak lamak. Arang habis basi binaso. Rumah sudah tokok babunyi. Maknanya, adalah kegiatan yang dilakukan asal jadi. Kami harap setiap OPD menyikapi hal tersebut di atas,” ungkapnya.

Wirman juga mengkritik keras adanya kebijakan Kepala Daerah dalam hal ini Walikota yang melakukan pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tunjangan Kinerja PNS dengan alasan pemotongan transfer keuangan daerah, berupa dana alokasi umum.

“Pada prinsipnya, Fraksi Partai Golkar belum sependapat mengingat hal tersebut kurang etis karena menyangkut kesejahteraan Tenaga Harian Lepas dan PNS. Sewajarnya Pemerintah Daerah atau Walikota tidak pada tempatnya melakukan hal yang demikian, karena ini akan berdampak kepada kesejahteraan personil dihadapkan kepada kondisi dan situasi yang sulit seperti sekarang ini, akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyentuh segala sendi kehidupan,”  tegas Wirman.

Dinyatakan Wirman, pengurangan anggaran dari pusat itu wajar. Tetapi tidak sepantasnya itu dibebankan kepada Tenaga Harian Lepas yang penghasilannya cukup minim, yang informasinya SK dari personil Tenaga Harian Lepas juga sudah menjadi jaminan pinjaman di Bank Daerah dalam usaha memenuhi kebutuhannya, kalau itu dilaksanakan berarti pimpinan menambah beban penderitaan terhadap pegawainya.

“Perlu ditegaskan disini langkah yang demikian Fraksi Golkar tidak sependapat dan Fraksi Partai Golkar menyarankan untuk mengatasi kekurangan anggaran yang terjadi sebaiknya Walikota melakukan langkah-langkah yang tidak membawa dampak kepada keresahan. Alangkah baiknya jika Walikota mengambil kebijakan menunda pelaksanaan proyek-proyek yang tidak dalam skala prioritas, itu lebih baik dan bijaksana dalam menyikapi masalah yang terjadi daripada memaksakan dan membawa dampak negatif,” tukuknya.

Dalam hal ini, ulas Wirman, Fraksi Partai Golkar berharap Kepala Daerah dapat mengembalikan keposisi semula gaji Tenaga Harian Lepas (THL) sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan tunjangan kinerja ASN yang dipotong selama ini lebih kurang 13% juga dikembalikan keposisi semula.

Wirman juga meminta Kepala Daerah perlu memperhatikan guru TPQ, guru PAUD, guru TK, guru honor SD, guru honor SMP, dalam usaha meningkatkan kwalitas dan mutu pendidikan di Kota Payakumbuh. Yang paling mendasar adalah, dengan meningkatkan kwalitas sumber daya manusia tenaga pendidik dan untuk keseimbangannya juga harus meningkatkan kesejahteraan dari tenaga pendidik tersebut.

Kemudian masih banyaknya rumah tidak layak huni di Kota Payakumbuh karena ini merupakan kebutuhan dasar maka Fraksi Golkar mendorong untuk mengalokasikan anggaran untuk RTLH minimal 100 unit karena itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Lebih jauh Wirman menyebutkan bahwa, Fraksi Golkar mendengar informasi bahwa incinerator akan dihibahkan ke UNAND (fakultas kedokteran).

“Pada dasarnya kami sependapat, namun kami harapkan pemko dapat menjelaskan terlebih dahulu mengenai status aset tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari,” ingat Wirman.

Terkait soal TPA yang diberada Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kanagarian Aur Kuning, Kecamatan Payakumbuh Selatan, ujar Wirman, Fraksi Golkar meminta agar dikaji secara menyeluruh baik dari pihak Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kota Payakumbuh.

“Kami merasa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada, yang mana Kota Payakumbuh hanya kota kecil dan sudah banyaknya keluhan dan laporan-laporan masyarakat yang sudah merasa terganggu dengan keberadaan TPA regional tersebut,” pungkas Wirman. (ds)

No More Posts Available.

No more pages to load.