Fraksi Partai Golkar Minta, Seluruh ASN Pemkab Limapuluh Kota Agar BerKTP Limapuluh Kota

oleh -1.615 views

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com-

Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Afri Yunaldi, dalam sidang penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 yang berlangsung di ruang rapat DPRD setempat, Senin (14/9/2021) mengatakan bahwa, Fraksi Partai Golkar sepakat dalam menentukan kebijakan keuangan daerah haruslah melihat serta mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah.

“Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, oleh karena itu dalam membuat suatu kebijakan keuangan Pemerintah Daerah haruslah benar-benar serius dan cermat bagaimana mensiasati dan melakukan suatu terobosan atau inovasi agar perekonomian kita bisa bangkit walaupun dalam situasi pandemi Covid-19,” ungkap Afri Yunaldi.

Tak hanya itu, ulas Afri Yunaldi, Fraksi Partai Golkar juga berharap agar kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah benar-benar terukur serta memiliki sasaran yang jelas.

“ Pemkab jangan hanya terfokus pada banyaknya kegiatan, tanpa mempertimbangkan manfaat serta urgensinya bagi kepentingan masyarakat serta dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengingat pada saat sekarang ini kita dihadapkan pada situasi yang tidak biasa akibat pandemi Covid-19 ini,” ujar Afri Yunaldi. 

Juru bicara Fraksi Partai Golkar Afri Yunaldi, juga menyampaikan harapan kepada seluruh OPD Pekab Limapuluh Kota agar benar-benar serius serta mempercepat serapan anggaran tahun 2021 ini, terutama serapan anggaran yang berupa kegiatan fisik.

“Hal ini dikarenakan selain membutuhkan waktu yang relatif agak lama dan juga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” sebut Afri Yunaldi. 

Selain menyampaikan saran dan masukan, Afri Yunaldi, juga  mempertanyakan kepada Pemerintah Daerah terkait gaji serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pegawai P3K yang ada di Limapuluh Kota.

“Bahwasanya pegawai P3K tersebut SK nya terhitung semenjak Januari 2021, akan tetapi gajinya dibayarkan semenjak Maret. Kemudian Tunjangan Penghasilannya hingga sekarang juga belum dibayarkan. Hal ini mohon penjelasan dari Pemerintah Daerah, apakah apakah kebijakannya memang tidak dibayarkan atau anggarannya belum tersedia,” tanya Afri Yunaldi. 

Fraksi Partai Golkar juga berharap dan menyarankan agar Pemerintah Daerah dalam RAPBD Perubahan tahun 2021 ini membuat Perencanaan Percepatan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Ibukota Kabupaten. Hal ini bertujuan agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih maksimal dan juga guna peningkatan PAD Limaouluh Kota.  

Ditekankan Afri Yunaldi,  terkait banyaknya ditemukan masyarakat Limapuluh Kota tertimpa musibah, Fraksi Partai Golkar berharap Pemerintah Daerah bisa memberikan perhatian yang serius terhada warga yang tertimpa musibah tersebut.

Dipenghujung pandangan umum fraksi, Afri Yunaldi, menyorot agar Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota membuat kebijakan agar seluruh ASN/PNS yang ada di lingkup Pemkab Limapuluh Kota agar memiliki KTP Limapuluh Kota. 

“Hal ini bertujuan agar jumlah penduduk Limapuluh Kota sebelum pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mencapai 400 ribu dan juga bertujuan untuk meningkatkan PAD Limapuluh Kota,” pungkas Afri Yunaldi. (ds)

No More Posts Available.

No more pages to load.