Fraksi PKN Kritik Pemkab 50 Kota Karena Rendahnya Serapan Anggaran 2021

oleh -2.055 views

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com-

Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional ( Fraksi PKN) merupakan fraksi gabungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem melalui juru biacaranya, H. Dalius, dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2021, Senin lalu (14/9/2021) meminta kepada Pemerintah Daerah agar penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021 benar-benar dapat memenuhi indikator sasaran.

“ Penyusunan perubahan APBD daerah dalam kondisi pandemi Covid-19, secara langsung sangat berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah dan berdampak pada semua sendi sosial maupun ekonomi,” ujar H. Dalius.

Dinyatakan H. Dalius, selama ditetapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), intensitas kegiatan perekonomian menurun drastis tajam di semua sektor ekonomi, seperti penutupan objek wisata, larangan melakukan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan orang dalam jumlah besar memberikan pengaruh besar dalam perekonomian. Hal ini tentu membuat pertumbuhan ekonomi diperkirakan minus di triwulan II.  

H. Dalius juga menyorot kenapa serapan anggaran tahun 2021 masih rendah. Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional sangat menekankan kepada pemerintah daerah agar terus berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan penyerapan anggaran ditahun 2021 yang tinggal beberapa bulan lagi.

“Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional meminta kepada kepala OPD, agar sesegera mungkin merealisasikan kegiatan atau program kerja di dinas masing-masing agar teroptimalnya penyerapan anggaran yang maksimal, agar masyarakat merasakan manfaat dari hadirnya pemerintah,” ujar H. Dalius.

Tak hanya itu, ulas H. Dalius, dalam hal belanja Bantuan Sosial (Bansos) juga mengalami penurunan, Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional mempertanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Padahal, saat ini masih dalam suasana pandemi Covid-19, yang mana masyarakat masih membutuhkan bantuan atau uluran tangan pemerintah untuk keberlangsungan hidup mereka yang mengalami ekonomi sulit akibat dari pandemi tersebut.

Dipenghujung pandangan umumnya, juru bicara Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional, H. Dalius berharap agar proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD tahun 2021 ini, betul-betul dimaksimalkan supaya dapat menghasilkan Peraturan Daerah yang benar-benar memenuhi keinginan dan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota. (ds)

No More Posts Available.

No more pages to load.