Fraksi PPP Desak Pemkab 50 Kota Tangani Pembangunan Jembatan Suliki Sungai Dadok dan Jembatan Ngungun

oleh -80 views

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com-

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Limapuluh Kota melalui juru bicaranya, Dra. Ridhawati, pada rapat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Limapuluh Kota TA 2020, meminta sekaligus mendesak Pemkab Limapuluh Kota agar segera menangani pembangunan dua unit jembatan dan jalan yang kondisinya saat ini sudah rusak parah dan memprihatinkan.

Menurut Ridhawati, pada prinsipnya Fraksi PPP mengapresiasi dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2020 untuk dibawa ke pembahasan selanjutnya. Namun demikian, ada beberapa catatan dari Fraksi PPP yang meminta agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.

Ditekankan oleh Ridhawati, pemenuhan hak dasar masyarakat di Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota.

“ Sementara itu terkait serapan anggaran pada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata, kenapa sangat rendah. Mohon penjelasan dari Bupati,” ujar Ridhawati.

Selain mempertanyakan rendahnya serapan anggaran oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata, Fraksi PPP juga mempertanyakan pengalihan anggaran untuk penanganan wabah Pandemi Covid -19 dari APBD yang seyogianya harus dikelola dengan jelas dan perlu disampaikan kepada masyarakat untuk menjaga ankuntabilitas pemerintah di mata masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota.

Disamping menyorot soal anggaran untuk penanganan wabah Pandemi Covid 19 dari APBD, juru bicara Fraksi PPP juga mempertanyakan kepada Bupati Limapuluh Kota soal pembangunan jalan dan jembatan di Jalan Suliki Sungai Dadok, yang saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan rusak parah.

“Terkait pembangunan jalan dan jembatan di Jalan Suliki Sungai Dadok tersebut, perlu penangan dan perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota untuk dapat ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2022,” ujar Ridhawati.

Ridhawati selain mempersoalkan masalah pembangunan jalan dan jembatan di Jalan Suliki Sungai Dadok, Fraksi PPP juga mempertanyakan masalah pembangunan jembatan Ngungun yang berada pada jalan kabupaten di Nagari Tanjung Bungo, Kecamatan Suliki.

“Saat ini kondisi jembatan Ngungun tersebut sangat parah dan hampir patah, mohon pembangunannya menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota untuk dilaksanakan pengerjaannya pada tahun depan,” pungkas Ridhawati. (ds)