Gugatan Ke Pemko Payakumbuh Sebesar Rp 4 Miliar, Masih Bergulir

oleh -1.310 views

Payakumbuh, Dekadepos.com

Hingga kini, Gugatan Pihak Rekanan (Kontraktor.red) kepada Pemerintah Kota Payakumbuh masih terus bergulir di Pengadilan terkait Persoalan proyek pembangunan Puskesmas Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat. Sebelumnya, Proyek tahun 2018 itu  diputus kontrak oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, hingga berujung gugatan oleh rekanan PT Analisa Sila Karya.

” Persoalan proyek rumah sakit, masih berlanjut. Kepada majelis hakim kita minta  untuk menghukum tergugat, membayar kerugian materil kepada penggugat, yakni PT Analisa Sila Karya,” sebut Hafis Alfarisyi, kuasa hukum PT Analisa Sila Karya kepada wartawan Jumat sore 19 Juni 2020.

Pengacara yang berkantor di Kawasan Tanjung Pati Kecamatan Harau itu juga menyebutkan, gugatan perdata   tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Payakumbuh yakni mengenai tidak patuh dan taatnya PPK terhadap kontrak yang telah dibuat. Kemudian, katanya ada perlakuan pemutusan    kontrak dengan                tidak hati-hati dan ceroboh, tanpa memperhatikan adanya hak-hak yang masih dapat diberikan kesempatan kepada PT. Analisa     Sila Karya.

” Dari pemutusan kontrak tersebut, telah membawa kerugian yang dihitung sangat besar diderita oleh PT. Analisa Sila Karya. Ini juga bukan semata kerugian yang dialami oleh perusahaan melainkan ikut diderita oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak bisa ikut  untuk menikmati       fasilitas pelayanan kesehatan pada         Puskesmas Ibuh tersebut.” Ucapnya.

Ditegaskan Hafis, ada beberapa alasan yang membuat kliennya untuk menggugat Pemko Payakumbuh. Yaitu dampak pemutusan kontrak secara sepihak. Tidak            melakukan tambahan waktu maksimal 50 hari   masa pelaksanaan kontrak sesuai dengan Perpres Nomor 4 tahun 2016        dan Permenkeu Nomor               243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember                2015 tentang perubahan atas Permenkeu Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan           Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian     Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran serta Pasal    93 Ayat 1a Perpres RI No. 4 Tahun  2016 tentang Perubahan Keempat Atas Pepres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.

Tidak mengadakan Show Cost Meeting dengan penggugat. Memberlakukan denda kepada penggugat yang tidak sesuai dengan aturan. Tidak     adanya                 pemberitahuan                secara tertulis sekurang-kurangnya 14 hari sebelum pemutusan kontrak dilakukan, dan tidak adanya pernyataan wanprestasi yang ditanda tangani  antara penggugat dengan tergugat.

Dampak dari itu, kata Hafis lagi, ada banyak kerugian yang ditanggung kliennya itu. Diantara, hilangnya hak penggugat atas keuntungan       (profit) yang akan didapatkan dari pelaksanaan                pekerjaan sebesar 15%                dari nilai total pekerjaan yang dikerjakan dalam             kontrak senilai  Rp 3,09 Miliar. Kemudian, PT Analisa Sila Karya juga harus mengembalikan, pengembalian penuh kepada Pemko Payakumbuh atas pembayaran jaminan pelaksanaan sebesar Rp.154 juta dampak dari putus kontrak. “Juga dilakukan pengembalian penuh atas pembayaran denda yang diberlakukan tergugat kepada penggugat sebesar Rp 61 juta,” ucapnya.

Selain itu, tergugat juga harus membayarkan hutang kepada toko bangunan sebesar Rp               . 50 juta. Kemudian, PT Analisa Sila Karya juga harus mengembalikan penuh kerugian Rp 18 juta atas kelebihan bayar atas upah untuk pembuatan item       pekerjaan tangga yang telah diberikan kepada tukang.

“Tergugat juga harus mengembalikan penuh kerugian Rp 32 juta              atas pembayaran upah untuk item pekerjaan kusen dan jendela yang telah  diberikan kepada tukang. Tergugat juga               harus mengembalikan  penuh kerugian Rp  100 juta kelebihan bayaran upah tukang. Apabila ditotalkan, jumlahnya kerugian sangat fantastis,” terangnya lagi.

Karena itu, PT Analisa  Sila Karya menggugat Pemko Payakumbuh membayar kerugian Imateril sebesarRp 4 Miliar. Sedangkan, dasar Pemko Payakumbuh melakukan pemutusan kontrak pekerjaan, yakni tidak tercapainya target pelaksanaan pekerjaan rehab gedung Puskesmas            Ibuh dengan kontrak Nomor     440/20/PPK-RHB-IBUH/VII-2018. (Edw).