Hemmy Setiawan: Cabut Penerimaan Tenaga Kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran 50 Kota

oleh -662 views

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com-

Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dengan tegas meminta kepada Pemerintah Daerah mencabut pemberitahuan penerimaan atau rekruitmen tenaga kontrak yang telah diumumkan atau diinformasikan Dinas Pemadam Kebakaran yang membuka pendaftaran atau rekruitmen tambahan tenaga kontrak (THL).

Hal itu diungkapkan Hemmy Setiawan dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD membahas Nota Keuangan Rancangan Belanja Daerah Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2022 (Ranperda) di ruang sidang DPRD setempat, Selasa (26/10/2021).

Menurut Hemmy Setiawan, terkait tentang adanya informasi di Dinas Pemadam Kebakaran yang membuka pendaftaran atau rekruitmen tambahan tenaga kontrak (THL) pada saat ini, Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar penerimaan THL tersebut tidak dilaksanakan pada saat ini ataupun di tahun anggaran 2022 mengingat situasi anggaran daerah yang tidak memadai.

“ Untuk solusinya, dinas terkait agar mengupayakan memberdayakan tenaga yang ada saja pada saat ini, walaupun pengumuman atas hal tersebut sudah dikeluarkan, Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional menyarankan agar mencabut pemberitahuan penerimaan atau rekruitmen tenaga kontrak tersebut,” ungkap Hemmy Setiawan. 

Hemmy Setiawan juga menyinggung bahwa, terkait dengan wacana penyegaran ataupun pengurangan tenaga kontrak (THL) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota, Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional meminta kepada Pemerintah Daerah agar membentuk Tim untuk melakukan evaluasi terhadap tenaga kontrak (THL) tersebut dengan melibatkan lembaga DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.

“Hal ini bertujuan supaya kebutuhan tenaga THL tersebut betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan pada OPD yang bersangkutan,” ulas Hemmy Setiawan.

Hemmy Setiawan menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar mencarikan solusi atau jalan terbaik bagi tenaga kontrak tersebut.

“Walaupun nanti di tahun anggaran 2022 benar terjadi pengurangan tenaga kontrak tersebut, Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional menegaskan, janganlah pengurangan tersebut menjadi celah untuk menambah dan memasukan tenaga honor atau tenaga kontrak baru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota nantinya,” ujar Hemmy Setiawan.

Dipenghujung penyampaiannya, Hemmy Setiawan meminta kepada Pemerintah Daerah, agar OPD-OPD yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah agar lebih kreatif dan berinovasi untuk memaksimalkan dan mencari potensi-potensi baru untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta melakukan penertiban terhadap objek dan subjek pajak.

“Terkait dengan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang telah dianggarkan ditahun 2021, baik dalam bentuk fisik ataupon non fisik tetapi tidak dapat terealisasikan pada tahun tersebut, Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional menegaskan agar dapat diprioritaskan pada RAPBD tahun anggaran 2022,” pungkas Hemmy Setiawan. (ds)

No More Posts Available.

No more pages to load.