Ibnu Asis: Lakukan Pendataan Secara Tepat, Jangan Ada Data Ganda

oleh -57 views

Bukittinggi,  dekadepos.com

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bukittinggi Ibnu Asis memberikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah kota Bukittinggi atas respon cepatnya menyalurkan JPS berupa bantuan sembako dan Ketahanan Pangan bagi warga  terdampak Covid-19 di Kota Bukittinggi. Begitu juga untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kita ucapkan   terima kasih atas kepedulian terhadap KK terdampak covid-19 dengan rencana aksi nyata akan menyalurkan Bantuan langsung Tunai (BLT).

Seperti kita ketahui, bahwa seiring dengan pelaksanaan JPS pada tahap pertama dan kedua di Kota Bukittinggi, muncul kabar baik dari Gubernur Sumatera Barat, kalau Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan meluncurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa “uangtunai” untuk setiap Kepala Keluarga (KK) ter dampak Covid-19 pada 19 Kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.

Adapun besaran BLT tersebut,Rp. 600.000,- per KK per bulan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung bulan April 2020 dan anggarannya bersumberkan dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, realisasinya pada tahap awal ini langsung untuk 2 (dua) bulan sekaligus atau senilaiRp. 1.200.00,-per KK untuk Kabupaten/kota yang telah mengirimkan data valid dan akan disalurkan melalui kantor pos pada lokasi terdekat dengan domisili calon penerima BLT. Ujar Ibnu Asis kepada Dekadepos. 

Dikatakan, Kota Bukittinggi sendiri direncanakan akan memperoleh kuota sebanyak 1368 KK.Namun permasalahan klasik kembali muncul dilapangan. Khusus di Kota Bukittinggi.“BLT dari Provinsi ini untuk siapa ? Apakah untuk sebagian KK yang sebelumnya telah terdata pada tahap pertama dan tahap kedua Atau untuk KK terdampak Covid-19 yang memang layak untuk dibantu, sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Dinas Sosial, namun terluput dan terlambat dari pendataan tim survey pada kelurahannya masing-masing?”,Tanya Politisi PKS itu.    

Sebab, menurutnya, dilapangan, ternyata masih banyak KK yang merasa patut untuk diperkuat perekonomiannya dan dicukupkan kebutuhan dasar hariannya lantaran kehilangan pekerjaan atau kehilangan penghasilan tetap sebagai dampak langsung dari Covid-19 ini. Dan kini mereka mulai gundah serta sangat berharap, mereka akan menjadi bagian dari 1368 KK di Kota Bukittinggi yang akan memperoleh bantuan BLT dari Provinsi tersebut dalam waktu dekat ini”,ujarnya.

Untuk itu, Ibnu Asis meminta secara khusus kepada Dinas terkait untuk melakukan pendataan dan verifikasi secara tepat, cermat dan akurat. Istilahnya “by name by address”, atau nama dan alamat calon penerima harus jelas dan sinkron. Jangan sampai ada data ganda atau data kosong.

Kemudian, Ibnu Asis sangat mengharapkan, BLT dari Provinsi ini benar-benar akan disalurkan untuk KK terdampak Covid-19 diluar penerima bantuan Sembako dan Ketahanan Pangan yang nama-namanya sudah  terdata pada tahap  pertama dan kedua.

Khusus bagi warga yang memang merasa berhak untuk menerima BLT tersebut, namun belum tercatat dalam data Dinas terkait.Untuk itu disarankan, Sebaik nya segera melapor kepada tim survey di kelurahan masing-masing atau jika memungkinkan, silakan melapor langsung ke Dinas terkait dengan membawa dokumen kependudukan Kota Bukittinggi, seperti, KTP dan KK yang masih berlaku.

Selanjutnya, Ibnu Asis mengajak, warga Kota Bukittinggi yang masih memiliki kemampuan finansial agar dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk berbagi dan membantu warga lainnya yang membutuhkan uluran tangan karena terdam pak Covid-19.Artinya, setiap warga ataupun kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki berpotensi untuk berlomba-lomba membantu dan meringankan beban sesama saudaranya tanpa harus menunggu bantuan dari Pemerintah atau pihak lainnya, tambah Ibnu Asis.           

Adapun warga Kota Bukittinggi yang telah menerima Bantuan Sembako dan Ketahanan pangan karena terdampak Covid-19 sebanyak 60.082 jiwa.Untuk tahap I sebanyak 19.583 jiwa yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DT KS) di Dinas Sosial. Untuk Tahap II sebanyak 40.499 jiwa,mereka tidak termasuk dalam DTKS,namun Pedagang kaki Lima, buruh/kuli,karyawan swasta yang diru mahkan/ PHK,sopir angkutan umum,ojek online, kusir bendi dan masyarakat berpenghasilan tidak tetap.( edis )